Sinergi Swasta dan Pemerintah Kunci Prestasi Futsal Nasional, Ini Rincian Anggarannya

Federasi Futsal Indonesia (FFI) menyatakan prestasi futsal nasional lahir dari sinergi swasta dan pemerintah. Juru bicara FFI, Nurcholis Mahendra, membeberkan dukungan APBN yang naik dari Rp7,3 miliar pada 2024 menjadi Rp10 miliar pada 2026.

Pernyataan itu disampaikan Enda, sapaan akrabnya, pada Kamis (12/11/2026) di Jakarta. Ia menegaskan pengelolaan keuangan organisasi dilakukan secara bertanggung jawab karena FFI bertanggung jawab kepada publik, khususnya komunitas futsal.

"Membangun Futsal Indonesia adalah kerja sinergis banyak pihak. Sepuluh tahun pertama FFI berdiri, memang pendanaan murni swasta, sejak 2024, kami bersyukur pemerintah mulai terlibat untuk membantu kemajuan futsal," kata Enda, dikutip dari Okezone.

Kronologi Dukungan APBN untuk Futsal Indonesia

Enda memaparkan dukungan pemerintah masuk pertama kali pada akhir 2024. Saat itu FFI menerima bantuan sekitar Rp7,3 miliar untuk persiapan Timnas Putra dan Putri menuju Piala AFF.

Dana tersebut disalurkan melalui PSSI sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Enda, kepengurusan baru langsung menggelar audiensi dengan Kemenpora, dan Menpora saat itu menyampaikan komitmen dukungan pendanaan.

"Salah satunya, dana tersebut membantu Timnas Putra bisa menjalankan TC selama 2 bulan full, termasuk TC di Thailand," jelasnya.

Hasilnya terlihat di lapangan. Timnas Putra keluar sebagai Juara Piala AFF 2024, capaian yang menjadi pijakan bagi kepercayaan pemerintah untuk melanjutkan dukungan pada tahun berikutnya.

Pada 2025, dukungan APBN meningkat menjadi Rp9,4 miliar. Dana itu dipakai untuk honor pelatih, pemusatan latihan, keberangkatan Timnas Putri ke AFC di China, serta ajang AFF U-16 dan AFF U-19 Putra.

Menjelang Sea Games, Menpora menambah anggaran khusus Rp5,9 miliar. Tambahan itu membuat Timnas bisa menjalani TC hingga tiga bulan.

"Hasilnya, kita lihat sendiri Timnas Putra mendapatkan medali emas dan Timnas Putri mendapatkan medali Perak. Keduanya adalah rekor dan sejarah untuk Futsal Indonesia," ujar Enda.

Realisasi Anggaran 2026 dan Tunggakan Reimburse

Untuk 2026, dukungan APBN bagi rangkaian kegiatan Timnas Futsal Indonesia dianggarkan Rp10 miliar. Namun realisasinya belum penuh, baru sekitar Rp4,9 miliar yang tercairkan.

Enda menyebut sejumlah kegiatan tetap berjalan dengan kas FFI lebih dulu, lalu menunggu penggantian dari APBN. Contohnya kegiatan Timnas ke Spanyol dan Brasil.

"Angka yang masih belum cair kalau tidak salah Rp5,1 miliar," kata Enda.

Selisih itu menjadi catatan tersendiri. Di satu sisi federasi memuji kenaikan dukungan negara, di sisi lain arus kas organisasi tetap menanggung beban di depan sebelum pencairan anggaran turun.

Pola ini bukan hal baru dalam tata kelola anggaran olahraga. Pencairan dana negara menuntut kelengkapan administrasi, sehingga federasi kerap menjadi bantalan sementara agar jadwal pemusatan latihan dan keberangkatan tim tidak terganggu.

Dukungan Spesifik untuk AFC dan Pengadaan Parket

Selain anggaran rutin Timnas, ada dukungan negara yang sifatnya spesifik. Dua yang disebut Enda adalah penyelenggaraan AFC dan pengadaan parket.

Untuk penyelenggaraan AFC, total biaya mencapai Rp19,5 miliar dan APBN membantu Rp10 miliar. Sementara pengadaan parket mendapat dukungan APBN Rp7 miliar.

Kedua kebutuhan itu dikelola PSSI dan dibayarkan langsung kepada vendor. Mekanisme ini dipakai sebagai kontrol anggaran agar uang negara tidak transit di tangan federasi.

"Semua pengeluaran APBN itu memang dari rekening PSSI langsung. Termasuk kegiatan AFC yang ada bantuan Rp10 miliar dan juga pengadaan satu lapangan parket senilai Rp7 miliar yang sepenuhnya dilakukan dari keuangan PSSI," terang Enda.

Pengajuan pencairannya, lanjut dia, memuat tanda tangan Sekjen FFI saat itu hingga Sekjen PSSI. Seluruh proses pengadaan dipegang dan dilaksanakan oleh keuangan PSSI.

FFI tidak mengelola dana tersebut, kecuali pengeluaran yang pendanaannya terlambat sehingga ditanggung lebih dulu lalu direimburse dari rekening PSSI. Enda meyakini seluruh prosedur terpantau dan diperiksa Inspektorat Kemenpora.

Rincian Anggaran Futsal dari Tahun ke Tahun

Rekam jejak dukungan negara bagi futsal nasional bisa dibaca dari deret angka berikut:

• 2024: sekitar Rp7,3 miliar untuk persiapan Timnas Putra dan Putri menuju Piala AFF.
• 2025: Rp9,4 miliar untuk honor pelatih, TC, keberangkatan Timnas Putri ke AFC di China, serta AFF U-16 dan AFF U-19 Putra.
• 2025 (tambahan): Rp5,9 miliar khusus menuju Sea Games, memungkinkan TC hingga tiga bulan.
• 2026: dianggarkan Rp10 miliar, baru tercairkan sekitar Rp4,9 miliar.
• AFC: total biaya Rp19,5 miliar, APBN membantu Rp10 miliar.
• Parket: dukungan APBN Rp7 miliar, pengadaan oleh PSSI.

Deret itu menunjukkan lompatan yang cukup cepat dalam tiga tahun. Dari nol intervensi negara pada sepuluh tahun pertama FFI berdiri, anggaran futsal kini masuk dalam belanja negara melalui jalur PSSI.

Bagi komunitas futsal, angka-angka ini menjelaskan mengapa hasil di lapangan berubah. Pemusatan latihan yang lebih panjang dan keberangkatan tim ke turnamen internasional bukan hal yang bisa dibiayai semata dari kas federasi.

Dampak pada Prestasi dan Ekosistem Futsal

Klaim FFI soal korelasi dana dan prestasi punya dasar yang bisa dilacak. Juara Piala AFF 2024 diraih setelah TC dua bulan penuh. Medali emas Sea Games menyusul setelah TC tiga bulan.

Enda menyebut dua capaian itu sebagai rekor dan sejarah futsal Indonesia. Timnas Putra meraih emas, Timnas Putri membawa pulang perak.

Dampaknya tidak berhenti di tim senior. Anggaran 2025 juga menyentuh AFF U-16 dan AFF U-19 Putra, artinya pembinaan usia muda mulai masuk dalam rencana pembiayaan negara.

Di sisi lain, pengadaan parket senilai Rp7 miliar menandakan perhatian pada infrastruktur. Futsal membutuhkan lapangan berstandar, dan kehadiran fasilitas baru memperluas basis latihan maupun kompetisi.

Yang belum tuntas adalah kejelasan arus kas. Ketika Rp5,1 miliar masih menunggu pencairan, federasi menanggung risiko likuiditas. Bila keterlambatan berulang, jadwal TC dan keberangkatan tim bisa terdampak.

Karena itu, transparansi laporan menjadi penting. FFI menyatakan pengelolaan keuangannya bertanggung jawab, dan mekanisme pembayaran langsung oleh PSSI ke vendor menjadi salah satu bentuk pengawasan.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Anggaran

Fokus terdekat adalah pencairan sisa anggaran 2026. Enda menyebut kegiatan Timnas ke Spanyol dan Brasil sudah terlaksana dengan kas FFI dan kini menunggu reimburse dari APBN.

Setelah itu, keberlanjutan dukungan akan bergantung pada dua hal: konsistensi prestasi dan kerapian administrasi. Dua faktor itu menentukan apakah anggaran futsal bertahan di level Rp10 miliar atau bisa naik lagi.

Pengawasan berada di beberapa lapis. Inspektorat Kemenpora memeriksa penggunaan, PSSI memegang proses pengadaan, dan FFI menyediakan dokumen pendukung termasuk tanda tangan Sekjen.

Enda menegaskan FFI tidak mengelola dana APBN secara langsung. Pernyataan itu sekaligus merespons anggapan bahwa federasi memegang kendali penuh atas uang negara.

"Pengajuan pencairannya ada tanda tangan Sekjen FFI saat itu hingga Sekjen PSSI. Semua proses pengadaan dipegang dan dilaksanakan oleh keuangan PSSI sebagai mekanisme kontrol," pungkasnya.

Bagi publik futsal, yang tersisa untuk ditunggu adalah bukti berikutnya di lapangan. Sejarah mencatat, setiap tambahan dukungan negara sejauh ini berujung pada medali. Informasi lain soal kompetisi domestik bisa dipantau melalui situs resmi PSSI.

Analisis Redaksi

Pengakuan FFI bahwa sepuluh tahun pertama organisasi berdiri tanpa sepeser pun dana negara adalah fakta yang jarang dibuka federasi olahraga. Itu menjelaskan mengapa prestasi futsal nasional baru melesat dalam dua tahun terakhir. Selama satu dekade, pembinaan bergantung pada swasta, dan hasilnya terbatas pada level regional tertentu.

Yang menarik, lompatan prestasi justru terjadi ketika negara masuk. TC dua bulan menghasilkan juara AFF 2024. TC tiga bulan berbuah emas Sea Games. Pola itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan, meski tentu bukan satu-satunya variabel. Kualitas pelatih, materi pemain, dan kompetisi domestik tetap menentukan.

Namun ada celah yang perlu diawasi. Anggaran 2026 baru tercairkan Rp4,9 miliar dari Rp10 miliar, sementara federasi menalangi kegiatan ke Spanyol dan Brasil. Bila ini berlangsung lama, federasi yang notabene organisasi nirlaba dipaksa berperan sebagai pemodal jangka pendek. Risikonya bukan hanya likuiditas, tetapi juga tata kelola ketika penagihan reimburse menumpuk.

Mekanisme pembayaran langsung PSSI ke vendor untuk AFC dan parket patut diapresiasi. Itu mempersempit ruang penyimpangan. Tapi kontrol anggaran tidak cukup berhenti di situ. Publik butuh laporan realisasi yang dibuka, bukan hanya angka di konferensi pers. Futsal sudah membuktikan dana negara bisa berbuah medali. Sekarang giliran pembuktian bahwa uang itu dikelola sebersih prestasinya.