DPRD Sulteng Peringatkan Risiko Sosial Industri Ekstraktif di Bedah Buku Muhammadiyah

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memperingatkan bahwa keberhasilan industri ekstraktif tidak boleh hanya diukur dari investasi dan pertumbuhan ekonomi. Risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar kawasan tambang harus jadi perhatian serius.

Peringatan itu disampaikan dalam forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).

Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H., yang mewakili Ketua DPRD Sulteng, menjadi pembicara kunci dalam forum tersebut. Ia menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam kajian Muhammadiyah, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan terhadap perempuan.

Dua Buku yang Dibedah dan Alasan di Baliknya

Ada dua buku yang menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut. Buku pertama berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS. Buku kedua berjudul Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa buku soal industri pertambangan itu lahir dari keprihatinan terhadap dampak aktivitas ekstraktif di tengah masyarakat.

"Buku ini lahir dari keprihatinan kami terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif. Persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius," ungkap Busyro dalam forum tersebut.

Menurut Busyro, kajian dalam buku disusun dengan pendekatan penelitian akademis. Data primer diperkuat data sekunder hingga tersier agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Dalam penyusunan kajian ini, kami menggunakan data primer yang didukung data sekunder hingga tersier. Hal tersebut penting agar kajian yang dihasilkan memenuhi kaidah penelitian akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," jelasnya.

Forum di Palu ini menjadi salah satu rangkaian kerja MHH Muhammadiyah dalam mendorong diskursus kebijakan publik berbasis bukti. Kegiatan serupa sebelumnya juga digelar di sejumlah daerah, termasuk di kawasan yang menjadi pusat aktivitas tambang. Laporan lengkap soal kegiatan Muhammadiyah dapat dibaca di kanal resmi Channelsulawesi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pertanyaan Kualitas Hidup Warga

Dalam sambutannya, Wiwik mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai kegiatan itu menjadi ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan, terutama dampak aktivitas industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Aspek kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan, dan kualitas kehidupan warga di sekitar kawasan industri juga harus menjadi perhatian.

"Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum," tegas Wiwik.

Pernyataan itu menyentuh persoalan lama di daerah kaya mineral. Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas tambang nikel, emas, dan mineral lain yang cukup besar. Investasi mengalir, penerimaan daerah naik, tetapi kualitas hidup warga di sekitar tambang tidak selalu bergerak searah.

Wiwik menilai berbagai temuan dalam forum perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif. Tujuannya agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

"Kami memandang bahwa seluruh temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat," ungkapnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengawasan AMDAL

Wiwik menekankan bahwa perusahaan yang menjalankan aktivitas industri harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Tidak hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, perusahaan juga harus memperhatikan pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus diikuti perhatian serius terhadap dampak sosial yang berpotensi muncul akibat aktivitas industri.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pengawasan AMDAL di daerah sering terkendala kapasitas dinas lingkungan hidup dan keterbatasan data. Forum seperti bedah buku menjadi salah satu jalur alternatif untuk menekan persoalan itu ke ruang publik.

Ketahanan Keluarga sebagai Kunci Menahan Dampak Sosial

Selain persoalan industri dan lingkungan, Wiwik turut menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.

"Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan," tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar kekayaan alam Sulawesi Tengah tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga harus dijaga agar tidak meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang.

"Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga," tegas Wiwik.

Langkah Selanjutnya: Verifikasi Data dan Rekomendasi Kebijakan

Dari forum ini, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi pekerjaan rumah bersama:

• Verifikasi data temuan soal ISPA, HIV/AIDS, narkoba, dan kekerasan terhadap perempuan di sekitar kawasan industri.
• Penguatan pengawasan AMDAL dan tanggung jawab sosial perusahaan tambang.
• Penguatan program ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan serta anak di daerah terdampak.

DPRD Sulteng menyatakan akan menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong ketiga agenda tersebut. Sementara Muhammadiyah melalui MHH menyediakan basis kajian akademis yang bisa dipakai sebagai rujukan kebijakan.

Kombinasi keduanya diharapkan mendorong pembahasan yang lebih serius di tingkat provinsi. Informasi soal dinamika kebijakan daerah bisa dipantau melalui pemberitaan Antara News.

Yang belum jelas, apakah temuan dalam buku tersebut akan ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat bersama perusahaan tambang dan dinas terkait. DPRD belum menyampaikan jadwal spesifik soal itu.

Analisis Redaksi

Peringatan DPRD Sulteng di forum Muhammadiyah ini bukan pernyataan baru. Persoalan dampak sosial industri ekstraktif sudah lama menjadi catatan di daerah kaya mineral. Yang membuat forum ini penting adalah posisinya: dua lembaga berbeda, yaitu parlemen daerah dan organisasi masyarakat sipil, bertemu di ruang yang sama dan sepakat bahwa data harus diverifikasi lebih dulu sebelum kebijakan diambil.

Namun, kesepakatan di atas panggung tidak otomatis menjadi kebijakan. Selama bertahun-tahun, persoalan ISPA, HIV/AIDS, dan kekerasan terhadap perempuan di sekitar kawasan tambang lebih sering berhenti di laporan. Yang jarang terjadi adalah tindak lanjut berupa rapat dengar pendapat yang serius, audit lingkungan independen, atau sanksi nyata bagi perusahaan yang lalai.

Di sinilah ujiannya. Jika DPRD Sulteng benar-benar memakai fungsi pengawasan, forum ini bisa menjadi titik awal. Jika tidak, ia hanya akan menjadi satu dari sekian banyak diskusi yang berakhir dengan foto bersama dan siaran pers. Warga di sekitar tambang menunggu bukti, bukan janji.