Harga Pertamax Belum Berubah, Pertamina Buka Suara Soal Nasib Bulan Ini

Pertamina belum memutuskan apakah harga Pertamax akan naik atau tetap bulan ini. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan pihaknya masih berkoordinasi intensif dengan pemerintah untuk menentukan harga BBM nonsubsidi tersebut.

"Itu nggak bisa dikatakan, belum bisa dipastikan saat ini ya, gitu. Karena itu nanti keputusannya pasti akan ada prosesnya. Gitu," kata Roberth saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sejak Agustus 2026, harga Pertamax tidak mengalami perubahan. Terakhir, harga Pertamax berada di level Rp15.950 per liter setelah turun dari Rp16.250 per liter pada Juni 2026.

Kronologi Perubahan Harga Pertamax 2026

Harga Pertamax mencatat dinamika signifikan sepanjang 2026. Pada Juni 2026, harga melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pada Agustus 2026, harga kembali turun menjadi Rp15.950 per liter. Sejak saat itu, tidak ada penyesuaian hingga November 2026.

Roberth menjelaskan bahwa penentuan harga dilakukan setiap bulan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. "Tentunya kebijakan setiap bulan itu, setiap bulan misalnya tanggal, per tanggal 1 gitu ya, berarti setiap tanggal 30, 31 atau 2-3 hari sebelumnya itu akan koordinasi intens. Nah, itu juga melihat bagaimana kemudian roda perekonomian, apakah ini kemudian harganya bisa disesuaikan atau harganya tetap dengan harga yang lama masih bertahan, itu kita koordinasi intens," terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, harga Pertamax masih bertahan di Rp15.950 per liter. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina per 12 November 2026:

• Pertamax: Rp15.950 per liter
• Pertamax Green 95: Rp19.150 per liter
• Pertamax Turbo: Rp19.600 per liter
• Dexlite: Rp23.700 per liter
• Pertamina Dex: Rp25.200 per liter

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Roberth MV Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menjadi juru bicara utama dalam isu ini. Ia menegaskan bahwa keputusan harga Pertamax melibatkan pemerintah, bukan solely Pertamina.

"Sampai dengan akhir tahun harga BBM bersubsidi itu tidak akan berubah, maka itu sudah menjadi pegangan lah untuk masyarakat," pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa harga Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami perubahan hingga akhir 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna BBM bersubsidi.

Meski demikian, Roberth tidak merinci pihak mana saja di pemerintah yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Ia juga enggan berspekulasi mengenai arah harga Pertamax pada Desember 2026.

Latar Belakang dan Konteks Penentuan Harga BBM Nonsubsidi

Penentuan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax memang tidak sepenuhnya berada di tangan Pertamina. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan harga, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menurut Roberth, koordinasi dilakukan secara intensif menjelang akhir bulan untuk menentukan harga yang berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya. Faktor seperti kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat menjadi pertimbangan utama.

"Nah, itu juga melihat bagaimana kemudian roda perekonomian, apakah ini kemudian harganya bisa disesuaikan atau harganya tetap dengan harga yang lama masih bertahan," ujarnya.

Harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang kerap menjadi sorotan karena fluktuasinya memengaruhi biaya transportasi dan logistik. Namun, berbeda dengan BBM bersubsidi, harga Pertamax tidak diatur secara ketat oleh pemerintah.

Baca juga: Pertamina Buka-bukaan Nasib Harga Pertamax Bulan Ini.

Dampak bagi Masyarakat dan Sektor Transportasi

Harga Pertamax yang stabil di Rp15.950 per liter sejak Agustus 2026 memberikan sedikit kelonggaran bagi konsumen. Namun, level tersebut masih jauh lebih tinggi dibanding awal 2026 yang berada di Rp12.300 per liter.

Kenaikan harga pada Juni 2026 sempat memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha transportasi dan logistik. Biaya operasional yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Meski demikian, kepastian bahwa harga BBM bersubsidi tidak berubah hingga akhir tahun menjadi penopang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertalite dan Biosolar tetap menjadi pilihan utama untuk kendaraan sehari-hari.

Di sisi lain, pengguna Pertamax—yang sebagian besar merupakan pemilik kendaraan pribadi—masih harus menunggu kepastian harga bulan depan. Ketidakpastian ini membuat sebagian konsumen menunda pengisian bahan bakar dalam jumlah besar.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Resmi

Pertamina dan pemerintah akan terus melakukan koordinasi hingga akhir November 2026. Keputusan mengenai harga Pertamax untuk Desember 2026 diperkirakan diumumkan dalam waktu dekat.

Roberth memastikan bahwa proses penentuan harga akan melalui mekanisme yang berlaku. "Karena itu nanti keputusannya pasti akan ada prosesnya," tegasnya.

Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu pengumuman resmi dari Pertamina. Informasi terbaru mengenai harga BBM dapat diakses melalui kanal resmi perusahaan atau situs web Pertamina.

Hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa harga Pertamax akan naik dalam waktu dekat. Namun, fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Analisis Redaksi

Keputusan menahan harga Pertamax di Rp15.950 per liter sejak Agustus 2026 patut diapresiasi. Di tengah tekanan ekonomi global, langkah ini memberikan stabilitas bagi konsumen. Namun, pernyataan Pertamina yang belum dapat memastikan arah harga bulan ini menunjukkan masih adanya ketidakpastian.

Publik berhak mendapatkan kejelasan lebih awal. Koordinasi intensif dengan pemerintah seharusnya menghasilkan keputusan yang transparan dan dapat diprediksi. Jangan sampai ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh spekulan atau menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di sisi lain, komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun adalah keputusan politik yang berani. Namun, perlu diingat bahwa beban subsidi semakin berat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan kualitas layanan dan keberlanjutan energi nasional.