BPSDM Hukum Luncurkan JELAJAH: Pembelajaran ASN Kini Berbasis Hasil Assessment

Kepala BPSDM Hukum membuka Sosialisasi Microlearning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural melalui JELAJAH, inovasi yang menghubungkan hasil penilaian kompetensi ASN dengan pilihan pembelajaran yang sesuai kebutuhan masing-masing.

Kegiatan yang digelar Kamis, 12 November 2026, itu diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan Kanwil Kemenkum Banten, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Banten.

JELAJAH merupakan akronim dari Jalan Belajar ASN Berbasis Hasil Assessment. Lewat program ini, BPSDM Hukum memanfaatkan platform Massive Open Online Course (MOOC) miliknya agar ASN bisa belajar secara mandiri tanpa meninggalkan tanggung jawab pekerjaan.

Informasi ini dipublikasikan di kanal Kabar Pimpinan pada laman resmi BPSDM Hukum Kementerian Hukum, dengan penulis Rafli Firmansyah.

Apa Itu JELAJAH dan Mengapa BPSDM Hukum Meluncurkannya

JELAJAH bukan sekadar nama program. Ia adalah mekanisme yang menyambungkan dua hal yang selama ini berjalan terpisah: hasil penilaian kompetensi dan pilihan pelatihan bagi ASN.

Selama ini, hasil assessment sering berhenti sebagai dokumen administratif. Angka dan kategori kompetensi tercatat rapi, tetapi tidak selalu diterjemahkan menjadi rencana belajar yang konkret. JELAJAH mencoba menutup celah itu.

Melalui program ini, setiap ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi mendapat rujukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dirinya. Materi disajikan dalam format microlearning, yakni potongan pembelajaran pendek yang bisa diakses melalui platform MOOC BPSDM Hukum.

Kepala BPSDM Hukum dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia untuk terus berkembang dan beradaptasi menghadapi perubahan.

Pernyataan itu bukan basa-basi seremonial. Ia menjadi dasar argumentasi mengapa pembelajaran mandiri berbasis data assessment dianggap lebih efektif ketimbang pelatihan yang seragam untuk semua orang.

BPSDM Hukum menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan melalui pendekatan Corporate University. Pendekatan itu menempatkan pembelajaran sebagai proses yang melekat pada organisasi, bukan kegiatan sesekali.

Dasar Hukum dan Lonjakan Peserta Assessment

Program ini berpijak pada kewajiban pengembangan kompetensi ASN yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi itu menegaskan bahwa pengembangan kompetensi bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan secara berkelanjutan.

Yang menarik, jumlah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi melonjak signifikan. Sepanjang tahun 2025, tercatat 2.073 peserta. Hingga awal Triwulan IV tahun 2026, angkanya sudah mencapai sekitar 2.908 peserta.

Artinya, dalam hitungan kurang dari satu tahun, terjadi penambahan sekitar 835 peserta. Lonjakan itu menghadirkan konsekuensi tersendiri: semakin banyak data assessment yang harus dikelola dan diterjemahkan menjadi program pembelajaran.

Di sinilah relevansi JELAJAH menjadi jelas. Tanpa sistem yang menghubungkan hasil penilaian dengan pilihan pelatihan, data yang menumpuk justru berisiko menjadi beban administratif. Dengan JELAJAH, data itu diubah menjadi rute belajar.

Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar penyusunan program pembelajaran yang tepat sasaran menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah peserta assessment.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Sosialisasi

Sosialisasi ini tidak hanya menyasar ASN di tingkat pusat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten turut hadir, menandakan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau unit kerja di daerah.

Komposisi peserta mencerminkan pendekatan berlapis:

• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
• Para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama;
• Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan Kanwil Kemenkum Banten;
• Pejabat manajerial dan nonmanajerial;
• ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Banten.

Kehadiran para asesor menjadi penting karena merekalah yang selama ini menjalankan penilaian kompetensi. Keterlibatan mereka memastikan hasil assessment dapat dibaca dan diterjemahkan dengan tepat ke dalam rencana pembelajaran.

Sementara itu, kehadiran pejabat manajerial dan nonmanajerial menunjukkan bahwa program ini tidak dibatasi pada satu jenjang jabatan. Kompetensi manajerial dan sosial kultural menjadi dua fokus utama yang disosialisasikan.

Dua jenis kompetensi itu memang kerap luput dari perhatian dibanding kompetensi teknis. Padahal, keduanya menentukan cara ASN memimpin, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan publik.

Bagaimana MOOC BPSDM Hukum Mengubah Cara ASN Belajar

Platform MOOC BPSDM Hukum menjadi tulang punggung JELAJAH. Lewat platform ini, ASN dapat mengakses materi pembelajaran secara mandiri dan fleksibel.

Fleksibilitas menjadi kata kunci. ASN tidak perlu meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti pelatihan, sesuatu yang selama ini menjadi kendala klasik dalam pengembangan SDM aparatur.

Format microlearning memperkuat pendekatan itu. Materi disajikan dalam unit-unit kecil yang memungkinkan peserta belajar sesuai ritme dan waktu yang dimiliki.

Kepala BPSDM Hukum berharap seluruh ASN mendukung dan memanfaatkan sarana pembelajaran tersebut untuk membangun budaya belajar, berbagi pengetahuan, serta menerapkan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas.

Harapan itu menyiratkan satu hal: keberhasilan JELAJAH tidak diukur dari jumlah ASN yang menyelesaikan modul, melainkan dari perubahan perilaku kerja setelah pembelajaran selesai.

BPSDM Hukum juga menyediakan kanal layanan pendukung, termasuk helpdesk dan tanya jawab, sebagaimana terlihat pada navigasi laman resminya. Detail layanan dapat dilihat di portal BPSDM Hukum.

Dampak yang Diharapkan dan Langkah Selanjutnya

Dampak yang paling langsung terasa adalah perubahan cara organisasi menyusun anggaran pelatihan. Jika pembelajaran mengikuti hasil assessment, alokasi sumber daya bisa lebih terarah.

Bagi individu ASN, JELAJAH menawarkan rute belajar yang lebih personal. Mereka tidak lagi mengikuti pelatihan karena kebetulan tersedia, tetapi karena kompetensinya memang perlu diperkuat.

Bagi organisasi, pendekatan ini berpotensi memperbaiki kualitas kinerja secara bertahap. Kompetensi yang terpetakan memudahkan pimpinan menempatkan orang pada posisi yang sesuai.

Ke depan, BPSDM Hukum mengarahkan seluruh ASN untuk memanfaatkan sarana pembelajaran yang tersedia. Penekanannya ada pada pembentukan budaya belajar dan berbagi pengetahuan di lingkungan kerja.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kesinambungan. Program yang baik bisa kehilangan momentum jika tidak dirawat dengan pembaruan materi, evaluasi berkala, dan dukungan pimpinan unit kerja di daerah.

Lonjakan peserta assessment dari 2.073 menjadi sekitar 2.908 orang menjadi indikator awal bahwa kebutuhan pembelajaran akan terus tumbuh. JELAJAH adalah jawaban BPSDM Hukum atas pertumbuhan itu.

Analisis Redaksi

Yang membuat JELAJAH layak diperhatikan bukanlah nama programnya, melainkan logika yang dipakai: pembelajaran dimulai dari data, bukan dari asumsi. Selama bertahun-tahun, pelatihan ASN sering ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan jadwal, bukan oleh kebutuhan nyata peserta. Hasil assessment menumpuk, sementara materi pelatihan berjalan dengan pola yang sama dari tahun ke tahun.

BPSDM Hukum tampaknya mencoba membalik urutan itu. Hasil penilaian kompetensi dijadikan titik berangkat, lalu pembelajaran dirancang mengikuti temuan tersebut. Jika konsisten dijalankan, pendekatan ini berpotensi mengubah wajah pengembangan SDM aparatur dari sekadar memenuhi kewajiban menjadi investasi yang terukur.

Namun ada sejumlah hal yang perlu diawasi. Pertama, kualitas instrumen assessment itu sendiri. Jika penilaiannya tidak akurat, rute belajar yang dihasilkan juga akan melenceng. Kedua, kesiapan materi di platform MOOC. Microlearning hanya efektif jika isinya relevan dan mutakhir, bukan sekadar potongan materi lama yang dikemas ulang.

Ketiga, dan mungkin paling menentukan, dukungan pimpinan unit kerja. Budaya belajar tidak tumbuh dari platform, melainkan dari kebiasaan sehari-hari di kantor. ASN yang menyelesaikan modul tetapi tidak mendapat ruang untuk menerapkan hasilnya akan kembali ke titik nol.

Angka 2.908 peserta assessment hingga awal Triwulan IV 2026 menunjukkan minat dan kewajiban yang berjalan seiring. Sekarang bola ada di tangan BPSDM Hukum untuk membuktikan bahwa data itu benar-benar berubah menjadi kompetensi, bukan hanya menjadi laporan tahunan.