Reformasi Pasar Modal: Tiga Agenda Prioritas Pemerintah dan Target Penegakan Aturan

Pemerintah menetapkan tiga agenda reformasi pasar modal: peningkatan nilai emiten, percepatan penegakan aturan, dan edukasi investor. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11).

Ketiga agenda tersebut dirumuskan setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar konsultasi dengan pelaku pasar modal. Tujuannya memetakan reformasi yang sudah berjalan dan memastikan tindak lanjut ke depan.

Dradjad menilai Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah bergerak jauh dalam reformasi internal. "BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas maupun dari sisi dari surveillance pengawasan, itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan. Kemarin juga ada pengumuman tentang HSC," ujarnya, seperti dikutip dari FORTUNE Indonesia.

Agenda Pertama: Mendorong Valuing Up Emiten Indonesia

Agenda pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan tercatat atau valuing up. Pemerintah mengacu pada reformasi tata kelola yang sudah dijalankan Jepang dan Korea. Menurut Dradjad, reformasi di Jepang menyentuh level direksi dengan cara meningkatkan efisiensi kapital.

"Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate value-nya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk," kata Dradjad.

Kemenko Perekonomian mengaku sudah menerima masukan dari berbagai pihak soal cara emiten menaikkan nilai. Usulan yang masuk mencakup kebijakan perpajakan, bea masuk, energi hijau, hingga kebijakan di sektor riil.

Daftar masukan itu belum diputuskan menjadi kebijakan resmi. Kemenko Perekonomian akan melanjutkan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahasnya.

Pendekatan valuing up bukan hal baru di kawasan. Jepang lebih dulu mendorong perusahaan tercatat memperbaiki efisiensi modal agar tidak menumpuk kas tanpa imbal hasil yang jelas. Korea menempuh jalur serupa lewat perbaikan tata kelola korporasi.

Agenda Kedua: Percepatan Penegakan Aturan Pasar Modal

Agenda kedua adalah mempercepat penegakan aturan (enforcement) terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pelaku pasar modal telah menyepakati perlunya percepatan ini.

Dradjad menyebut pemerintah memakai praktik negara lain sebagai pembanding. "Kita memakai benchmark di negara-negara lain di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindak lanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan-keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat," jelasnya.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa pengawasan pasar modal selama ini lemah. Menurut Dradjad, yang perlu diperbaiki adalah komunikasi yang dinilai belum intensif, bukan kapasitas pengawasannya.

Percepatan penegakan aturan menyangkut dua hal sekaligus: kecepatan penyelesaian perkara dan kepastian hasil. Pelaku pasar biasanya menilai keduanya dari seberapa cepat keputusan diumumkan dan dijalankan.

Agenda Ketiga: Edukasi Shareholders dan Investor

Agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi bagi pemegang saham dan investor. Dradjad menilai literasi banyak kalangan soal pasar modal masih belum maksimal.

Pemerintah memandang pasar modal kini punya posisi krusial bagi perekonomian. Dradjad menyebut 15 persen penduduk usia produktif sudah masuk ke bursa.

"Jadi kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggarap dana, bukan hanya itu. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita, karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal, sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa," kata Dradjad.

Karena itu, edukasi tidak lagi hanya menyasar calon investor baru. Pemahaman risiko, mekanisme pasar, dan hak sebagai pemegang saham menjadi bagian yang perlu diperkuat.

Posisi Pasar Modal dalam Perekonomian Nasional

Pernyataan Dradjad menempatkan pasar modal sebagai instrumen rumah tangga, bukan sekadar kanal pendanaan korporasi. Konsekuensinya, gejolak indeks tidak lagi berdampak terbatas pada emiten dan manajer investasi.

Sebanyak 15 persen penduduk usia produktif yang sudah masuk bursa menjadi angka kunci dalam argumen pemerintah. Angka itu menjelaskan mengapa reformasi pasar modal diletakkan sebagai agenda lintas kementerian, bukan hanya urusan otoritas bursa.

Kemenko Perekonomian menyatakan telah menggelar konsultasi dengan pelaku pasar modal pada hari yang sama. Hasil konsultasi itu menjadi dasar penyusunan tindak lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.

Dari sisi pelaku pasar, reformasi tata kelola dan penegakan aturan biasanya dibaca sebagai sinyal kepastian. Dua hal itu kerap menjadi pertimbangan sebelum keputusan investasi jangka panjang diambil.

Langkah Selanjutnya: Rapat Koordinasi Lintas Kementerian

Setelah konsultasi dengan pelaku pasar, Kemenko Perekonomian akan melanjutkan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Agenda yang dibahas mencakup usulan kebijakan perpajakan, bea masuk, energi hijau, dan sektor riil.

Belum ada tenggat waktu yang disebutkan untuk rapat koordinasi tersebut. Begitu pula belum ada rincian kebijakan yang disepakati dari tiga agenda reformasi itu.

Yang sudah ditegaskan adalah arah kebijakan: mendorong nilai emiten, mempercepat penegakan aturan, dan memperluas edukasi investor. Ketiganya akan berjalan bersamaan, dengan BEI sebagai salah satu pelaksana di lapangan.

• Valuing up: mengadopsi praktik Jepang dan Korea dalam efisiensi kapital dan tata kelola di level direksi.
• Enforcement: mempercepat tindak lanjut keputusan dengan benchmark satu hingga tiga minggu seperti di negara lain.
• Edukasi: memperkuat literasi pemegang saham dan investor, seiring 15 persen penduduk usia produktif yang sudah masuk bursa.

Sejumlah pemberitaan lain soal pasar modal Indonesia dapat dipantau melalui kanal berita ekonomi seperti Bursa Efek Indonesia dan media ekonomi nasional.

Analisis Redaksi

Tiga agenda itu masuk akal di atas kertas. Masalahnya, dua di antaranya sudah lama menjadi retorika: penegakan aturan dan edukasi investor. Yang benar-benar baru adalah dorongan valuing up dengan meniru Jepang dan Korea. Di sana, reformasi tata kelola tidak berhenti pada imbauan, tetapi melekat pada insentif dan sanksi yang jelas.

Pemerintah menyebut BEI sudah sangat maju dalam transparansi dan pengawasan. Namun Dradjad sendiri mengakui persoalan komunikasi belum intensif. Dalam praktik pasar, persepsi publik terbentuk dari kecepatan pengumuman kasus dan hukuman, bukan dari kualitas sistem pengawasan yang tidak terlihat. Karena itu, benchmark satu sampai tiga minggu layak diuji, bukan hanya diucapkan.

Soal edukasi, angka 15 persen penduduk usia produktif yang masuk bursa mengubah beban pemerintah. Pasar modal sudah menjadi tempat tabungan rakyat, sehingga fluktuasi indeks menyentuh aset rumah tangga. Reformasi yang hanya menyasar emiten dan perantara akan timpang. Tanpa perlindungan investor ritel yang tegas, tiga agenda ini berisiko berhenti sebagai daftar keinginan.

Sumber: idx.co.id