Mensos: Program Pengentasan Kemiskinan Tak Terdampak Mundurnya Gibran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program pengentasan kemiskinan di Kementerian Sosial tidak terpengaruh oleh mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia menegaskan jajarannya tetap fokus menjalankan arahan Presiden Prabowo.

"Nggak, InsyaAllah nggak, nggak ada dampak. Ya kita jalan, kita ikut apa yang jadi arahan Pak Presiden, kita eksekusi, kita laksanakan. Yaitu kerja cepat, Pasal 34 UUD 1945, itu fokus kita," kata Saifullah di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Saifullah kepada pewarta selepas memimpin pelantikan guru Sekolah Rakyat secara nasional di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta. Ia didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Kronologi Mundurnya Gibran dan Respons Kementerian Sosial

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis siang. Pengunduran diri itu menjadi peristiwa politik besar yang mengejutkan publik.

Ketua MPR Ahmad Muzani langsung merespons dengan menggelar rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11) siang. Rapat tersebut membahas pengisian jabatan wakil presiden seusai Gibran mundur.

Di tengah dinamika politik itu, Kementerian Sosial memilih tetap bekerja seperti biasa. Saifullah menegaskan tidak ada perubahan agenda maupun target program akibat mundurnya Gibran.

"Saya yakin InsyaAllah, InsyaAllah akan menemukan jalan terbaik, ya. Dinamika yang terjadi ini kita sikapi dengan penuh bijaksana. Kita turut menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Saya yakin sistem yang sudah dibuat akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah ini," ujar Saifullah.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak terlibat dalam proses politik pengisian jabatan wakil presiden. Fokus kementerian tetap pada penanganan fakir miskin dan anak terlantar sesuai Pasal 34 UUD 1945.

Program Prioritas Kementerian Sosial Tetap Berjalan

Saifullah merinci sejumlah program prioritas Presiden Prabowo yang diamanahkan kepada Kementerian Sosial. Program-program itu disebut berjalan progresif sesuai rencana.

• Sekolah Rakyat, dengan konsep pengentasan kemiskinan terpadu berbasis data tunggal sosial ekonomi terverifikasi untuk desil 1-4 DTSEN.
• Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, yang menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan akuntabel berbasis digital.
• Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai basis data terpadu.

Sekolah Rakyat mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

"Ya kita jalan, kita ikut apa yang jadi arahan Pak Presiden, kita eksekusi, kita laksanakan," tegas Saifullah.

Data Kementerian Sosial menunjukkan saat ini telah beroperasi 182 titik Sekolah Rakyat, baik rintisan maupun terintegrasi. Fasilitas itu menampung 44 ribu siswa jenjang SD, SMP, SMA, didukung ribuan guru, wali asrama, dan wali asuh.

Sementara untuk Perlinsos, tercatat 18.213.466 keluarga sudah terdaftar dalam sistem. Pemerintah menargetkan minimal 96.004.487 keluarga dari total penduduk terdaftar dalam sistem Perlinsos pada akhir 2026.

Dampak Politik Pengunduran Diri Gibran terhadap Program Sosial

Pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan program-program pemerintah. Namun, Saifullah memastikan tidak ada gangguan berarti.

Menurutnya, seluruh jajaran Kementerian Sosial terus fokus menjalankan mandat konstitusi. Dinamika politik tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Kita turut menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat," kata Saifullah.

Ia juga meyakini situasi politik nasional akan diselesaikan melalui sistem ketatanegaraan yang ada. Rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11) menjadi langkah awal pengisian jabatan wakil presiden.

Pengamat menilai pernyataan Mensos merupakan sinyal bahwa pemerintahan tetap berjalan normal. Program sosial yang menyentuh langsung masyarakat miskin tidak boleh terhenti oleh pergantian pejabat.

Langkah Selanjutnya: Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Ketua MPR Ahmad Muzani akan memimpin rapat gabungan pada Jumat (13/11) siang. Rapat itu membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sesuai konstitusi.

Proses ini diperkirakan memakan waktu karena melibatkan partai politik pendukung pemerintah. Namun, Saifullah optimistis tidak akan mengganggu kinerja kementerian.

"Saya yakin sistem yang sudah dibuat akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah ini," ujarnya.

Kementerian Sosial sendiri akan terus melanjutkan program prioritas. Target 96.004.487 keluarga terdaftar dalam Perlinsos akhir 2026 menjadi salah satu indikator kinerja yang harus dicapai.

Selain itu, perluasan Sekolah Rakyat dan pemutakhiran DTSEN akan terus dilakukan. Semua program itu dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.

Analisis Redaksi

Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa program pengentasan kemiskinan tidak terpengaruh mundurnya Gibran adalah pesan politik yang jelas: pemerintahan tetap berjalan. Namun, pernyataan itu juga menyiratkan bahwa Kementerian Sosial ingin menjaga jarak dari hiruk-pikuk politik di Senayan.

Yang perlu dicermati, pengunduran diri wakil presiden di tengah periode pemerintahan bukan perkara kecil. Meski secara konstitusional ada mekanisme pengisian, stabilitas politik tetap taruhannya. Program sosial yang menyentuh jutaan keluarga miskin membutuhkan dukungan politik yang stabil, terutama untuk anggaran dan regulasi.

Kementerian Sosial memang punya basis hukum kuat, yaitu Pasal 34 UUD 1945. Namun, implementasi program seperti Sekolah Rakyat dan Perlinsos Digital sangat bergantung pada dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pergantian wakil presiden bisa memengaruhi koordinasi antarlembaga, terutama jika ada perubahan prioritas.

Karena itu, pernyataan Saifullah sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai formalitas. Publik perlu mengawal agar program pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas, siapa pun yang menduduki kursi wakil presiden. Jangan sampai dinamika politik di Jakarta mengorbankan nasib 44 ribu siswa Sekolah Rakyat dan jutaan keluarga penerima bantuan sosial.

Sumber: manado.antaranews.com, antaranews.com