DPPPAKB Kalsel dan Gatriwara Gelar Bakti Sosial untuk Warga Binaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel menggelar bakti sosial bagi warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini menegaskan bahwa perempuan di balik jeruji tetap berhak atas perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Kronologi Kegiatan Bakti Sosial

Bakti sosial yang digelar di Kabupaten Banjar pada Kamis, 12 November 2026, ini menjadi wujud kehadiran pemerintah dan organisasi perempuan dalam memberikan perhatian, motivasi, serta dukungan moral kepada perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan. Kegiatan tersebut tidak sekadar agenda berbagi, tetapi juga bentuk komitmen bersama untuk memberikan ruang bagi warga binaan agar tetap memperoleh informasi, motivasi, dan akses terhadap program-program pemberdayaan.

Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, menyampaikan bahwa perempuan warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, serta kesempatan memperbaiki kehidupan. "Perempuan warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, serta pendampingan yang dapat mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial," ujar Husnul di Kabupaten Banjar, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan. "Kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan semangat, memberdayakan, dan mendampingi. Masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Setiap perempuan memiliki kesempatan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan kembali memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat," ungkapnya.

Data Narapidana Perempuan dan Tantangan yang Dihadapi

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada awal 2026, terdapat sebanyak 10.405 narapidana perempuan dari total 216.344 narapidana di Indonesia, atau sekitar 4,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa populasi perempuan di lembaga pemasyarakatan cukup signifikan, meski proporsinya relatif kecil dibandingkan narapidana laki-laki.

Husnul menjelaskan bahwa perempuan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas yang responsif gender hingga akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena kebutuhan spesifik perempuan sering kali belum terpenuhi secara optimal di lingkungan lapas.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana perempuan juga menjadi hambatan tersendiri saat mereka kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan psikososial dan komunikasi dengan dunia luar menjadi bagian penting dari proses reintegrasi sosial.

Landasan Hukum dan Komitmen DPPPAKB Kalsel

Pemenuhan hak perempuan warga binaan memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan perlakuan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DPPPAKB Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong pemenuhan hak-hak perempuan warga binaan, meliputi:

• Hak atas perlakuan manusiawi;
• Bantuan hukum dan informasi;
• Pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi;
• Pendidikan dan keterampilan;
• Pembinaan kepribadian;
• Pendampingan psikososial;
• Komunikasi dengan dunia luar;
• Kesempatan memperoleh reintegrasi sosial.

Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perempuan Kalimantan Selatan yang berdaya, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Sinergi DPPPAKB dan Gatriwara Kalsel

Melalui sinergi bersama Gatriwara Kalsel, kegiatan bakti sosial ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru, memperluas wawasan, serta membangun keyakinan para warga binaan bahwa kesempatan kedua selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berubah dan memperbaiki kehidupannya.

Gatriwara Kalsel sebagai organisasi yang menaungi istri wakil rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keterlibatan mereka dalam bakti sosial ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap warga binaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat.

Husnul berharap setelah menyelesaikan masa pembinaan, para warga binaan dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan bekal pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri. "Jangan sampai mereka merasa sendiri, karena mereka juga memiliki masa depan yang patut diperjuangkan," tutupnya.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kegiatan bakti sosial ini memberikan dampak positif bagi warga binaan perempuan, terutama dalam hal motivasi dan kesadaran akan hak-hak mereka. Dukungan moral dari pemerintah dan organisasi perempuan diharapkan dapat mengurangi beban psikologis yang mereka alami selama menjalani masa pembinaan.

Ke depan, DPPPAKB Kalsel akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan dan organisasi perempuan, untuk memastikan program-program pemberdayaan berjalan berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pemenuhan hak dasar, tetapi juga pada penyiapan keterampilan agar warga binaan dapat mandiri secara ekonomi setelah bebas.

Selain itu, advokasi terhadap fasilitas yang responsif gender di lapas perempuan perlu terus didorong. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada saat ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah berikutnya adalah memperkuat pendampingan pasca-pembinaan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan komunitas, agar proses reintegrasi sosial berjalan lancar dan mengurangi risiko residivisme.

Analisis Redaksi

Bakti sosial yang digelar DPPPAKB Kalsel dan Gatriwara Kalsel patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok yang sering terpinggirkan. Namun, kegiatan serupa perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih struktural. Data 10.405 narapidana perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan spesifik mereka tidak bisa diabaikan. Fasilitas yang responsif gender, layanan kesehatan reproduksi, dan pendampingan psikososial harus menjadi standar, bukan sekadar program insidental.

Pernyataan Husnul bahwa "masa lalu tidak menentukan masa depan" adalah pesan optimisme yang penting. Tetapi tanpa dukungan sistem yang memadai, pesan itu bisa menjadi utopia. Perlu ada anggaran yang jelas, regulasi turunan yang operasional, dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan hak-hak warga binaan perempuan benar-benar terpenuhi.

Sinergi antara pemerintah dan organisasi seperti Gatriwara Kalsel adalah model yang baik, tetapi jangan berhenti pada bakti sosial seremonial. Kolaborasi harus diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial yang terukur, sehingga perempuan warga binaan benar-benar memiliki kesempatan kedua yang nyata.

Sumber: diskominfomc.kalselprov.go.id, ditjenpas.go.id