Medsos Bisa Berujung Pidana: Peringatan Hukum dari Kejari soal Jejak Digital

Kepala Subseksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Gusti Stania Permana, S.H. menegaskan media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sekaligus pintu masuk berbagai permasalahan hukum bagi penggunanya.

Peringatan itu disampaikan dalam pemberitaan PortalSulawesi.id, Kamis, 12 November 2026. Menurut Gusti, unggahan yang tampak sepele bisa berujung pada ranah pidana maupun perdata ketika melanggar hak orang lain.

Ia menyoroti bahwa setiap aktivitas di platform digital meninggalkan jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Publikasi ulang, komentar, hingga pesan pribadi termasuk bagian dari rekam jejak tersebut.

Medsos sebagai Ruang Publik yang Diatur Hukum

Gusti Stania Permana menempatkan media sosial bukan sebagai ruang bebas tanpa aturan. Setiap unggahan, menurutnya, berada dalam koridor hukum yang sama dengan komunikasi di dunia nyata.

"Media sosial menjadi bagian dari kehidupan masyarakat," kata Gusti dalam keterangan yang dikutip PortalSulawesi.id.

Pernyataan itu menegaskan posisi Kejaksaan Negeri sebagai institusi yang berwenang menangani perkara perdata dan tata usaha negara, sekaligus memberi penerangan hukum kepada warga. Peran Datun tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah lahirnya perkara baru.

Fungsi intelijen kejaksaan, lanjutnya, mencakup pemantauan potensi konflik sosial yang tumbuh dari percakapan daring. Medsos dinilai sebagai kanal yang paling cepat memicu gesekan antarwarga.

Dalam konteks itu, pemahaman hukum bagi pengguna menjadi kunci. Banyak kasus bermula dari ketidaktahuan bahwa kalimat yang ditulis di kolom komentar dapat memenuhi unsur tindak pidana.

Jejak Digital dan Risiko Pidana di Balik Unggahan

Gusti mengingatkan bahwa konten yang diunggah ke media sosial bersifat permanen. Tangkapan layar, tautan, dan metadata dapat menjadi alat bukti di persidangan.

Peringatan tersebut sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sejumlah perbuatan yang lahir dari aktivitas daring, mulai dari pencemaran nama baik hingga penyebaran informasi bohong.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat delik penghinaan dan penistaan yang kerap dikaitkan dengan unggahan di platform digital. Perbuatan tersebut tidak hilang hanya karena dilakukan lewat layar ponsel.

Beberapa bentuk aktivitas di media sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum:

• Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya sehingga merugikan pihak lain.
• Menulis komentar bernada penghinaan atau menyerang kehormatan seseorang.
• Mengunggah konten yang melanggar hak cipta milik orang lain.
• Membagikan data pribadi tanpa izin pemiliknya.
• Menyebarkan ujaran kebencian yang memicu permusuhan antarkelompok.

Daftar itu bukan rumusan pasal, melainkan gambaran jenis perbuatan yang paling sering berujung pada laporan. Dalam banyak perkara, pelapor dan terlapor sama-sama warga biasa, bukan tokoh publik.

Peran Kejaksaan dalam Menangani Perkara Bermula dari Daring

Sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan menangani perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum dan negara. Peran Datun mencakup penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara, termasuk yang bersumber dari aktivitas digital.

Gusti menempatkan edukasi sebagai langkah awal. Warga yang memahami batas antara kritik dan penghinaan cenderung lebih hati-hati ketika menulis di ruang publik digital.

Pendekatan itu relevan di tengah tingginya intensitas percakapan politik dan sosial di media sosial. Perbedaan pendapat yang sehat, kata dia, tetap terlindungi, sedangkan serangan pribadi masuk wilayah berbeda.

Kejaksaan juga berhadapan dengan tantangan teknis. Bukti elektronik memerlukan penanganan khusus agar sah di persidangan, mulai dari proses pengambilan hingga penyimpanan. Hal ini menuntut koordinasi dengan penyidik dan ahli di bidang teknologi informasi.

Untuk memperkuat pemahaman publik, sejumlah kanal resmi menyediakan rujukan hukum yang bisa diakses warga, seperti situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Rujukan semacam ini membantu warga mengenali batas antara ekspresi dan pelanggaran.

Dampak bagi Warga dan Pentingnya Literasi Digital

Peringatan Gusti menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap warga kini memiliki akun media sosial, termasuk pelajar, pedagang, dan aparat desa.

Kesalahan dalam bermedia sosial tidak hanya berdampak pada pelaku. Korban dapat kehilangan reputasi, pekerjaan, hingga rasa aman. Proses hukum yang panjang sering kali memperburuk keadaan kedua belah pihak.

Karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan, bukan pelengkap. Warga perlu memahami cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta membaca ulang sebelum menekan tombol kirim.

Gusti menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab. Akun pribadi bukan ruang privat yang bebas dari konsekuensi, terutama ketika unggahan dapat diakses siapa saja.

Di sisi lain, penegakan hukum mesti berjalan berimbang. Kritik terhadap kebijakan publik tetap bagian dari hak warga, sementara penghinaan terhadap individu berada di ranah yang berbeda.

Langkah Berikutnya: Pencegahan lewat Penerangan Hukum

Kejaksaan memiliki jalur penerangan hukum yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program ini menyasar sekolah, kampus, dan kelompok warga untuk menjelaskan konsekuensi perbuatan melawan hukum, termasuk yang lahir dari media sosial.

Gusti menempatkan pencegahan sebagai prioritas. Penanganan perkara tetap dilakukan, tetapi mengurangi jumlah perkara sejak awal dinilai lebih efektif.

Bagi warga yang sudah menghadapi persoalan, langkah pertama adalah mengumpulkan bukti. Tangkapan layar, tautan, dan kronologi peristiwa membantu proses penanganan laporan.

Langkah berikutnya adalah menempuh jalur yang tersedia, mulai dari mediasi hingga pelaporan resmi ke aparat penegak hukum. Setiap pilihan memiliki konsekuensi dan waktu penyelesaian yang berbeda.

Pesan Gusti sederhana: media sosial adalah alat, bukan wilayah tanpa hukum. Kesadaran itu yang menentukan apakah platform digital menjadi ruang produktif atau sumber perkara.

Analisis Redaksi

Peringatan Kepala Subseksi Intelijen dan Datun Kejari ini layak dibaca sebagai cermin, bukan sekadar imbauan rutin. Ada jarak lebar antara kebiasaan bermedia sosial dan pemahaman hukum warganya. Banyak orang masih menganggap kolom komentar sebagai ruang obrolan warung kopi, padahal jangkauannya bisa mencapai ribuan orang dalam hitungan menit.

Persoalannya bukan semata soal pasal. Yang lebih mendasar adalah kebiasaan menulis cepat tanpa membaca ulang, membagikan tautan tanpa memeriksa sumber, dan menyerang pribadi ketika berbeda pendapat. Pola seperti ini yang paling sering berujung pada laporan. Ironisnya, pelaku dan korban kerap berasal dari lingkungan yang sama.

Penegakan hukum perlu berjalan, tetapi tidak boleh menjadi alat pembungkam kritik. Garis antara kritik dan penghinaan mesti dijaga aparat, bukan hanya oleh warga. Tanpa keseimbangan itu, peringatan soal bahaya medsos akan kehilangan wibawa dan berubah menjadi ancaman bagi mereka yang bersuara.