Sistem Hukum Berkualitas: Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah menegaskan pembenahan sistem hukum nasional tidak cukup dengan menerbitkan regulasi baru. Dalam rapat di Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kamis (12/11), pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kualitas materi hukum dan efektivitas pelaksanaannya.

Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Penguatan Pilar Materi Hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum itu digelar di Ruang Rapat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, Jakarta. Forum ini mempertemukan kementerian, lembaga, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membedah persoalan yang selama ini membuat pembangunan hukum berjalan parsial.

Kronologi dan Jalannya Rapat Sinkronisasi di Kemenko Hukum

Rapat berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, dan dipimpin Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari. Agenda utamanya adalah penguatan pilar materi hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, sebuah kerangka yang dipakai untuk mengukur kualitas hukum secara menyeluruh, bukan sekadar jumlah peraturan yang diterbitkan.

Hadir dalam forum tersebut jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hukum. Bappenas turut duduk di meja yang sama, begitu pula kalangan akademisi dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Pembahasan tidak berhenti pada soal regulasi. Forum menyoroti sejumlah aspek yang dinilai menentukan kualitas materi hukum, mulai dari penyederhanaan dan konsolidasi regulasi, standardisasi norma serta teknik penyusunan peraturan, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, hingga penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian koordinasi yang dijalankan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Informasi resmi mengenai agenda tersebut dipublikasikan melalui kanal berita pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada laporan resmi Kemenko.

Cahyani Suryandari Tekankan Sinergi Antarkementerian dan Lembaga

Dalam arahannya, Cahyani menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan hukum. Masukan dari pemangku kepentingan dinilai perlu agar perbaikan regulasi tidak berjalan setengah-setengah.

"Pembangunan hukum nasional membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Berbagai tantangan yang muncul perlu diidentifikasi dan ditangani secara komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif serta kebutuhan masing-masing sektor. Melalui koordinasi ini, kita berharap dapat menyatukan pandangan dan memperkuat langkah bersama dalam mendorong pembangunan hukum yang lebih baik," ujar Cahyani Suryandari.

Pernyataan itu menempatkan koordinasi sebagai kunci. Tanpa kesamaan pandangan antarsektor, upaya pembenahan berisiko berhenti pada dokumen dan tidak sampai ke tingkat pelaksanaan.

Wicipto Setiadi Soroti Kualitas Materi Hukum, Bukan Jumlah Regulasi

Akademisi Prof. Dr. Wicipto Setiadi menyoroti kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan yang hanya berorientasi pada penambahan jumlah regulasi. Menurutnya, pembenahan perlu diarahkan pada reformasi proses pembentukan peraturan.

"Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan jumlah regulasi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap peraturan memiliki kualitas materi yang baik, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menjadi momentum untuk mendorong reformasi dalam proses pembentukan regulasi agar lebih terarah dan memberikan dampak nyata," ujar Wicipto Setiadi.

Ia menempatkan revisi undang-undang pembentukan peraturan sebagai pintu masuk reformasi. Alasannya, proses yang rapi sejak awal menentukan apakah sebuah peraturan akan tumpang tindih dengan aturan lain atau justru memperjelas.

PSHK Angkat Dualisme Pengaturan Peraturan Daerah

Dari perspektif masyarakat sipil, Fajri Nur Syamsi dari PSHK mengangkat persoalan dualisme pengaturan mengenai Peraturan Daerah (Perda). Kondisi itu berdampak pada perbedaan istilah dan tahapan dalam proses pembentukan Perda.

Dualisme tersebut juga menyangkut penggunaan mekanisme fasilitasi dan harmonisasi yang dinilai masih perlu diselaraskan agar lebih efektif. Dalam praktiknya, perbedaan rujukan membuat daerah menghadapi tahapan yang tidak seragam.

Forum kemudian membahas pentingnya keterpaduan proses fasilitasi dan harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah. Keterlibatan instansi terkait sejak tahap awal dinilai penting untuk menghindari pembahasan berulang, sekaligus memastikan kebijakan nasional dan kebutuhan pemerintah daerah dipertimbangkan secara seimbang.

Penguatan pemantauan dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan daerah juga menjadi perhatian. Termasuk di dalamnya kebutuhan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan.

Dampak bagi Daerah dan Arah Pembangunan Hukum Nasional

Bagi pemerintah daerah, penyelarasan fasilitasi dan harmonisasi berarti kepastian tahapan. Perbedaan istilah dan prosedur selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi perangkat daerah yang menyusun rancangan Perda.

Bagi publik, penguatan transparansi dan partisipasi dalam pengawasan membuka ruang agar kebijakan daerah tidak lahir tanpa keterlibatan warga. Dampaknya terasa pada kualitas layanan dan kepastian hukum di tingkat lokal.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penguatan materi hukum:

• Penyederhanaan dan konsolidasi regulasi yang saat ini tersebar dan sebagian tumpang tindih.
• Standardisasi norma serta teknik penyusunan peraturan agar kualitasnya seragam.
• Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
• Penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan.
• Keterpaduan fasilitasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah.
• Transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan pembentukan Perda.

Kerangka Indeks Pembangunan Hukum yang dibahas dalam forum ini menjadi acuan untuk mengukur capaian, bukan sekadar mendata aturan. Rujukan mengenai kerangka pembangunan hukum nasional dapat ditelusuri melalui Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan.

Langkah Selanjutnya: Masukan Menjadi Bahan Penguatan Materi Hukum

Melalui rapat sinkronisasi dan koordinasi ini, berbagai masukan dan pandangan dari kementerian, lembaga, serta akademisi diharapkan menjadi bahan dalam mendorong penguatan kualitas materi hukum.

Sinergi lintas sektor dinilai diperlukan untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis, efektif, dan transparan. Forum ini juga menegaskan bahwa persoalan hukum tidak bisa diselesaikan satu kementerian saja.

Yang belum terjawab, setidaknya dari informasi yang dipublikasikan, adalah tenggat konkret tindak lanjut tiap butir pembahasan. Rapat menghasilkan kesepahaman arah, sementara keputusan operasional akan bergantung pada koordinasi berikutnya.

Analisis Redaksi

Rapat ini menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: kualitas materi hukum. Selama bertahun-tahun, pembenahan hukum diterjemahkan sebagai penambahan aturan. Akibatnya, tumpang tindih regulasi menjadi persoalan yang diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya. Pernyataan Wicipto Setiadi bahwa pembentukan peraturan tidak cukup berorientasi pada jumlah adalah kritik yang tepat sasaran, terutama karena ia menunjuk langsung revisi undang-undang pembentukan peraturan sebagai momentum.

Temuan PSHK soal dualisme pengaturan Perda menunjukkan masalah serupa di tingkat bawah. Jika pusat dan daerah memakai rujukan berbeda untuk istilah dan tahapan yang sama, maka daerah menanggung biaya koordinasi yang tidak perlu. Fasilitasi dan harmonisasi yang tumpang tindih membuat proses panjang, sementara warga menunggu kepastian. Di sinilah keterlibatan instansi sejak tahap awal menjadi masuk akal: mencegah pembahasan berulang jauh lebih murah daripada memperbaikinya di akhir.

Yang perlu diawasi adalah kelanjutannya. Koordinasi mudah dideklarasikan, tetapi sulit dibuktikan tanpa tenggat dan indikator yang jelas. Indeks Pembangunan Hukum seharusnya tidak berhenti sebagai alat ukur, melainkan menjadi dasar penilaian kinerja. Tanpa itu, rapat sinkronisasi berisiko menjadi forum rutin yang menghasilkan kesepahaman, bukan perubahan.