Peradi Minta Pemerintah Perjelas Aturan dan Pengawasan Penyadapan

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) meminta pemerintah memperjelas aturan sekaligus mekanisme pengawasan penyadapan. Selain menjamin perlindungan hak atas privasi, pengaturan itu dinilai perlu dilengkapi agar penggunaan teknologi lawful interception tidak disalahgunakan.

Permintaan itu disampaikan organisasi advokat tersebut melalui pemberitaan Hukumonline. Intinya, Peradi menilai persoalan penyadapan bukan sekadar soal kewenangan aparat, melainkan juga soal jaminan hak konstitusional warga negara atas privasi.

Posisi Peradi: Privasi Warga Harus Dijamin

Dalam pemberitaan tersebut, Peradi menegaskan bahwa pengaturan penyadapan mesti menempatkan perlindungan hak atas privasi sebagai salah satu tujuan utama. Penyadapan yang dilakukan negara, sekalipun sah secara hukum, tetap menyentuh ranah paling pribadi seseorang.

Karena itu, Peradi memandang aturan yang ada belum cukup jika hanya mengatur kewenangan penyadapan. Yang juga dibutuhkan adalah rambu-rambu yang jelas tentang siapa yang boleh menyadap, dalam kondisi apa, dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan.

Seruan ini muncul di tengah perdebatan panjang soal praktik penyadapan di Indonesia. Sejumlah pihak menilai payung hukumnya masih tersebar di banyak peraturan, sehingga rawan menimbulkan tafsir berbeda di lapangan.

Mengapa Pengawasan Penyadapan Jadi Krusial

Peradi menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dalam penggunaan teknologi lawful interception. Istilah itu merujuk pada penyadapan yang dilakukan secara sah oleh aparat penegak hukum berdasarkan perintah yang sah pula.

Masalahnya, tanpa pengawasan yang ketat, penyadapan yang semula sah bisa meluas ke ranah yang tidak semestinya. Di titik inilah Peradi menilai pemerintah perlu memperjelas siapa yang mengawasi dan bagaimana pengawasan itu dijalankan.

Pengawasan yang dimaksud tidak hanya bersifat internal di institusi penegak hukum. Peradi menekankan perlunya pengaturan yang memastikan penggunaan teknologi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Beberapa hal yang menurut Peradi perlu diatur secara tegas:

• Dasar dan syarat penyadapan yang jelas, termasuk jenis tindak pidana yang membolehkannya.
• Mekanisme perizinan sebelum penyadapan dilakukan.
• Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan hasil penyadapan.
• Perlindungan hak privasi pihak-pihak yang tidak terkait perkara.
• Pertanggungjawaban jika terjadi penyalahgunaan.

Penyadapan dalam Kerangka Hukum Indonesia

Di Indonesia, kewenangan penyadapan selama ini tersebar dalam sejumlah undang-undang, antara lain yang mengatur kepolisian, kejaksaan, pemberantasan tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme. Masing-masing memiliki syarat dan prosedur sendiri.

Keragaman itu di satu sisi memberi dasar hukum bagi aparat, tetapi di sisi lain menyulitkan penyeragaman standar pengawasan. Praktisi hukum kerap menyoroti absennya satu undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh.

Wacana pembentukan aturan khusus penyadapan sebenarnya sudah lama bergulir. Namun pembahasannya belum tuntas hingga kini, sementara teknologi komunikasi terus berkembang dan membuka celah baru bagi praktik penyadapan.

Perkembangan itu membuat persoalan ini makin mendesak. Peradi menilai pemerintah tidak bisa lagi menunda kejelasan aturan, terutama karena penyadapan menyangkut dua kepentingan yang harus dijaga seimbang: penegakan hukum dan hak privasi.

Dampak jika Aturan Penyadapan Dibiarakan Kabur

Ketidakjelasan aturan membawa risiko nyata. Di satu sisi, aparat bisa ragu bertindak karena takut melanggar prosedur. Di sisi lain, celah hukum bisa dimanfaatkan untuk penyadapan yang melampaui kewenangan.

Bagi masyarakat, dampaknya terasa langsung. Rasa aman berkomunikasi bisa tergerus jika tidak ada jaminan bahwa percakapan pribadi tidak disadap tanpa dasar yang sah.

Peradi menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari perlindungan hak asasi. Privasi bukan kemewahan, melainkan hak yang melekat pada setiap warga negara dan harus dihormati negara.

Karena itu, kejelasan aturan dan pengawasan yang kuat bukan sekadar tuntutan teknis. Keduanya menjadi prasyarat agar penyadapan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berubah menjadi alat yang menakutkan.

Langkah Selanjutnya yang Ditunggu

Peradi berharap pemerintah segera merespons dengan memperjelas aturan penyadapan. Harapan itu mencakup dua hal: kepastian hukum bagi aparat dan jaminan perlindungan bagi warga.

Sampai kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai tindak lanjut permintaan tersebut. Publik menunggu apakah dorongan Peradi akan mendorong pembahasan aturan penyadapan lebih serius.

Yang jelas, Peradi menempatkan pengawasan sebagai kata kunci. Tanpa pengawasan, aturan sebagus apa pun di atas kertas akan sulit menjamin bahwa penyadapan digunakan sebagaimana mestinya.

Pembahasan soal penyadapan juga berkaitan dengan isu lain yang tak kalah penting, yakni perlindungan data pribadi, yang di Indonesia diatur melalui regulasi perlindungan data pribadi. Keduanya sama-sama menyentuh hak privasi warga.

Analisis Redaksi

Permintaan Peradi menyentuh titik lemah yang sudah lama diketahui: Indonesia belum punya satu payung hukum utuh untuk penyadapan. Kewenangan tersebar di banyak undang-undang, sementara standar pengawasannya tidak seragam. Dalam kondisi seperti itu, penyadapan bergantung pada tafsir masing-masing institusi.

Yang diajukan Peradi sebenarnya sederhana: kejelasan. Bukan penolakan terhadap penyadapan sebagai alat penegakan hukum, melainkan tuntutan agar penggunaannya terukur. Penyadapan adalah tindakan yang membatasi hak, sehingga wajar jika syarat dan pengawasannya dibuat ketat.

Persoalannya, dorongan seperti ini kerap berhenti di tingkat wacana. Pembahasan aturan penyadapan berulang kali muncul lalu tenggelam. Padahal, setiap penundaan berarti celah penyalahgunaan tetap terbuka dan hak privasi warga terus dipertaruhkan. Pemerintah perlu menjawab dengan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan.