BRIN Usul Hybrid Governance untuk Perkuat Kelembagaan Perhutanan Sosial

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkenalkan konsep hybrid governance sebagai pendekatan tata kelola kolaboratif untuk memperkuat kelembagaan Perhutanan Sosial di Indonesia. Gagasan ini disampaikan Sulitya Ekawati dalam orasi ilmiahnya pada Sidang Terbuka Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN di Jakarta, Kamis (12/11).

Kronologi dan Latar Belakang Orasi Ilmiah

Sulitya Ekawati menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Transformasi Institusional Perhutanan Sosial di Indonesia: Penguatan Kelembagaan Melalui Hybrid Governance” di Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak cukup diukur dari luas kawasan hutan yang telah dialokasikan kepada masyarakat. Hal yang lebih penting adalah membangun kelembagaan masyarakat yang kuat, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Menurut Sulitya, pendekatan pengelolaan Perhutanan Sosial selama ini masih menghadapi keterbatasan karena cenderung mengandalkan peran pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keuangan belum terintegrasi secara optimal.

“Konsep hybrid governance menawarkan kolaborasi antara aktor negara, pasar, masyarakat, dan aktor pendukung secara terintegrasi,” jelas Sulitya dalam orasinya.

Ia menilai model tata kelola tersebut diperlukan untuk menjawab kompleksitas pengelolaan Perhutanan Sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kehutanan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses pasar, pendanaan, serta pembangunan wilayah.

Urgensi Penguatan Kelembagaan: Capaian dan Tantangan

Urgensi penguatan kelembagaan terlihat dari capaian Perhutanan Sosial yang baru mencapai 8,46 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2030. Selain itu, mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih berada pada kategori blue dan silver. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak kelompok usaha masyarakat masih menghadapi keterbatasan kemandirian, daya saing, dan akses terhadap pasar.

Data ini menjadi alarm bahwa program Perhutanan Sosial belum sepenuhnya berhasil memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Diperlukan pendekatan baru yang lebih integratif dan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah dan masyarakat.

Transformasi Tata Kelola Perhutanan Sosial

Untuk menerapkan hybrid governance, Sulitya menjelaskan perlunya transformasi kelembagaan melalui tiga perubahan mendasar. Pertama, mengintegrasikan kelembagaan lokal atau tradisional masyarakat dengan kelembagaan formal. Kedua, mengubah pelimpahan kewenangan dari yang bersifat administratif menjadi substantif. Ketiga, menggeser pendekatan pembangunan yang sebelumnya sektoral menuju pembangunan wilayah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ia mengungkapkan masyarakat sebenarnya telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan yang dapat menjadi fondasi penguatan kelembagaan. Hal ini terlihat dari keberhasilan masyarakat menghijaukan wilayah kering dan tandus di Wonogiri, pemanfaatan tanaman alpukat sebagai instrumen negosiasi antara negara dan masyarakat di Gunung Balak, Lampung Timur, serta pengembangan jenis tanaman multiguna (multipurpose tree species) di kawasan Hutan Kemasyarakatan Sulawesi Selatan dan Rinjani Barat.

“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan lokal perlu diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem formal. Dengan demikian, tata kelola yang dibangun tidak hanya berorientasi pada aturan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kearifan masyarakat setempat,” kata Sulistya.

Sulitya juga menekankan pentingnya pergeseran dari devolusi administratif menuju devolusi substantif. Jika devolusi administratif masih mempertahankan kewenangan strategis pada negara, devolusi substantif memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan wilayah, pemanfaatan hasil hutan, dan pertanggungjawaban pengelolaan.

Peran KPH dan Bappeda sebagai Lembaga Perantara

Untuk mendukung penerapan hybrid governance, Sulitya menilai diperlukan lembaga perantara (intermediary institution) yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam orasinya, ia menyoroti peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai institusi strategis dalam membangun koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan Perhutanan Sosial dengan pembangunan wilayah.

Ia juga merekomendasikan penguatan peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan, termasuk melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemerintah provinsi diharapkan memperkuat kelembagaan KPH, pemerintah kabupaten meningkatkan pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, sedangkan sektor swasta mendukung permodalan, akses pasar, dan kemitraan usaha,” harap Sulistya.

Selain penguatan kelembagaan, masyarakat juga perlu memperoleh kewenangan lebih besar dalam menentukan pola pengelolaan hutan, termasuk melalui pengembangan agroforestri yang proporsional untuk meningkatkan sumber penghidupan. Pengawasan berbasis masyarakat yang transparan dan divalidasi pemerintah juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Melalui pendekatan hybrid governance, Sulitya berharap Perhutanan Sosial di Indonesia dapat bertransformasi dari program yang sekadar memberikan akses kelola menjadi sistem pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi secara lebih adil.

“Penguatan kelembagaan lokal dan tata kelola kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan ke depan, terutama digitalisasi, integrasi pasar, dan perubahan iklim, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi,” tegasnya.

Implementasi hybrid governance membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga pendukung. Jika berhasil, konsep ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang.

Analisis Redaksi

Gagasan hybrid governance yang diusung Sulitya Ekawati menyentuh akar masalah Perhutanan Sosial: kelembagaan yang lemah dan keterlibatan pihak yang timpang. Selama ini, program Perhutanan Sosial memang telah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, tetapi tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, akses tersebut sering kali tidak berujung pada kesejahteraan. Data capaian 8,46 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2030 menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar, terutama dalam hal kualitas dan keberlanjutan.

Konsep ini menawarkan jalan tengah dengan melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan. Namun, tantangannya tidak ringan. Integrasi antara kelembagaan lokal dan formal sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Selain itu, devolusi substantif yang diusulkan memerlukan keberanian pemerintah untuk benar-benar berbagi kewenangan dengan masyarakat. Tanpa komitmen politik yang kuat, hybrid governance bisa berhenti sebagai wacana akademis.

Yang menarik, Sulitya menyoroti peran KPH dan Bappeda sebagai lembaga perantara. Kedua institusi ini memang strategis, tetapi kinerjanya masih sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Revisi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu kunci untuk memperjelas pembagian peran antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Jika tidak, hybrid governance hanya akan menambah lapisan birokrasi tanpa hasil nyata.

Pada akhirnya, keberhasilan hybrid governance bergantung pada implementasi di lapangan. Diperlukan pilot project yang terukur, monitoring yang transparan, dan evaluasi berkala. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Hanya dengan begitu, Perhutanan Sosial bisa benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi.

Sumber: brin.go.id, forestdigest.com