Pleidoi Terdakwa II di PN Denpasar: Tim Hukum RU Soroti Cacat Prosedur Penyidikan

Tim Kuasa Hukum terdakwa RU membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis (12/11/2026). Mereka meminta majelis hakim memutus perkara terdakwa II secara adil, sambil menyoroti dugaan cacat prosedur penyidikan dan penggabungan berkas yang dinilai merugikan kliennya.

Permohonan itu disampaikan dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) yang berlangsung di PN Denpasar. Tim hukum yang terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H., menegaskan sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya konsisten mengawal dan membela kepentingan hukum terdakwa II berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Pleidoi disusun menyeluruh dengan mengacu pada bukti yang terungkap di muka sidang serta keterangan para saksi yang meringankan. "Poin penting dalam pembelaan ini, kami meminta agar majelis hakim yang mulia bisa menilai secara utuh fakta serta bukti-bukti yang ada untuk bisa memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya," tegas Tim Kuasa Hukum RU usai persidangan di PN Denpasar.

Kronologi Sidang Pleidoi dan Permintaan Keadilan

Sidang pembacaan pleidoi pada Kamis (12/11/2026) menjadi momen bagi tim kuasa hukum untuk memaparkan seluruh argumen pembelaan bagi terdakwa II. Dalam sidang tersebut, tim hukum menyampaikan sejumlah poin krusial yang mereka yakini dapat meringankan kliennya.

Tim penasihat hukum menyoroti adanya ketidaksesuaian antara berkas pemeriksaan awal di kepolisian dengan fakta yang terungkap selama persidangan, baik pada tahap pemeriksaan saksi maupun saksi yang meringankan. Salah satu poin krusial yang diuraikan dalam pleidoi adalah dugaan cacat prosedur pada tahap penyidikan.

"Nah, di situ kita coba menguraikan bahwa ada cacat prosedur terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama penyidik yang menangani masalah dari awal sehingga agak rancu ketika masuk tahap persidangan," ungkap Timoteus Mordan, S.H.

Menurut tim hukum, sejak awal perkara ini terkesan rancu karena berkas terdakwa I dan terdakwa II tidak dipisah (split), padahal peran keduanya dinilai sangat berbeda. Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti ditemukan dan dikuasai sepenuhnya di rumah terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap saat berada di bagian gerbang dan tidak ditemukan barang bukti apa pun pada tubuhnya.

Oleh karena itu, unsur penguasaan barang bukti maupun tuduhan pemufakatan jahat dinilai terbantahkan. Tim hukum memaparkan bahwa seluruh rangkaian perbuatan aktif—mulai dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Daftar Pencarian Orang (DPO), penentuan titik lokasi, pengambilan barang, hingga transaksi pembelian langsung—dilakukan oleh terdakwa I. Terdakwa II tidak memiliki niat untuk bermufakat jahat, melainkan sekadar ditawari oleh terdakwa I.

Terkait latar belakang terdakwa II yang sempat membeli untuk kebutuhan khusus pribadi, tim hukum menegaskan hal tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti keterlibatan sebagai perantara maupun penjualan kepada pihak ketiga, serta berada di luar konteks tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Pada bagian akhir pembelaannya, Tim Kuasa Hukum RU juga menyinggung soal penerapan pasal dakwaan dan keterangan saksi meringankan yang menyatakan tidak menyaksikan langsung proses penggeledahan di lokasi. Tim penasihat hukum menyerahkan sepenuhnya penilaian atas seluruh rangkaian fakta tersebut kepada kebijaksanaan majelis hakim agar keadilan bagi terdakwa II benar-benar terwujud dalam putusan nanti.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Tim Hukum

Dalam perkara ini, tim kuasa hukum terdakwa RU terdiri dari tiga advokat: Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H. Mereka secara tegas menyampaikan pembelaan bagi terdakwa II. Sementara itu, majelis hakim PN Denpasar menjadi pihak yang akan menilai seluruh fakta dan bukti untuk memberikan putusan.

Timoteus Mordan, S.H., secara khusus menguraikan soal cacat prosedur penyidikan. "Kami coba menguraikan bahwa ada cacat prosedur terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama penyidik yang menangani masalah dari awal sehingga agak rancu ketika masuk tahap persidangan," ujarnya.

Selain itu, tim hukum juga menyoroti aspek materil, terutama terkait penguasaan barang bukti dan penggabungan berkas perkara. Menurut mereka, penggabungan berkas tanpa pemisahan (split) antara terdakwa I dan terdakwa II menimbulkan kerancuan karena peran keduanya sangat berbeda. Tim hukum menilai hal ini merugikan terdakwa II yang seharusnya dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri.

Dalam pleidoi, tim hukum juga menyinggung keterangan saksi meringankan yang menyatakan tidak menyaksikan langsung proses penggeledahan di lokasi. Hal ini menjadi salah satu dasar argumen mereka bahwa fakta persidangan tidak sepenuhnya mendukung dakwaan.

Latar Belakang Perkara dan Konteks Hukum

Perkara ini bermula dari penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti ditemukan dan dikuasai sepenuhnya di rumah terdakwa I. Sementara itu, terdakwa II ditangkap saat berada di bagian gerbang dan tidak ditemukan barang bukti apa pun pada tubuhnya.

Tim hukum menilai sejak awal berkas perkara terdakwa I dan terdakwa II tidak dipisah, padahal peran keduanya berbeda. Dalam hukum acara pidana, pemisahan berkas (split) dimungkinkan ketika peran masing-masing terdakwa berbeda. Namun, dalam perkara ini, penggabungan berkas dinilai menimbulkan kerancuan dalam pembuktian.

Selain itu, tim hukum menyoroti dugaan cacat prosedur pada tahap penyidikan. Mereka menilai penyidik yang menangani perkara dari awal tidak cermat sehingga menimbulkan kerancuan saat perkara masuk ke persidangan. Hal ini menjadi salah satu poin yang diangkat dalam pleidoi.

Lebih lanjut, tim hukum memaparkan bahwa seluruh rangkaian perbuatan aktif dilakukan oleh terdakwa I, mulai dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Daftar Pencarian Orang (DPO), penentuan titik lokasi, pengambilan barang, hingga transaksi pembelian langsung. Terdakwa II hanya ditawari oleh terdakwa I dan tidak memiliki niat untuk bermufakat jahat.

Terkait latar belakang terdakwa II yang sempat membeli untuk kebutuhan khusus pribadi, tim hukum menegaskan hal tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti keterlibatan sebagai perantara maupun penjualan kepada pihak ketiga. Mereka menilai hal ini berada di luar konteks tindak pidana yang didakwakan.

Dampak Pleidoi terhadap Putusan Hakim

Pleidoi yang dibacakan tim kuasa hukum RU menjadi bagian penting dalam proses peradilan. Dokumen ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Tim hukum berharap majelis hakim dapat menilai secara utuh fakta dan bukti yang ada.

Dalam pleidoi, tim hukum menekankan bahwa unsur penguasaan barang bukti dan tuduhan pemufakatan jahat tidak terbukti. Mereka juga menyoroti keterangan saksi meringankan yang menyatakan tidak menyaksikan langsung proses penggeledahan. Hal ini dinilai melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Selain itu, tim hukum menyinggung soal penerapan pasal dakwaan yang dinilai tidak tepat. Mereka berpendapat bahwa perbuatan terdakwa II tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, mereka meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara adil.

Putusan majelis hakim nantinya akan menentukan nasib terdakwa II. Jika hakim menerima argumen tim hukum, terdakwa II dapat dibebaskan atau mendapat hukuman ringan. Sebaliknya, jika hakim menolak, terdakwa II tetap dinyatakan bersalah sesuai dakwaan.

Tim penasihat hukum menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada kebijaksanaan majelis hakim. Mereka berharap keadilan bagi terdakwa II benar-benar terwujud dalam putusan nanti.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Setelah pembacaan pleidoi, proses hukum akan berlanjut ke tahap berikutnya. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh argumen yang disampaikan tim kuasa hukum, termasuk bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan.

Jaksa penuntut umum juga berhak menyampaikan tanggapan atas pleidoi tersebut. Setelah itu, majelis hakim akan menjadwalkan sidang putusan. Belum ada informasi resmi mengenai kapan putusan akan dibacakan.

Tim kuasa hukum RU menyatakan akan terus mengawal proses hukum ini. Mereka berkomitmen membela kepentingan hukum terdakwa II berdasarkan fakta-fakta persidangan. "Kami konsisten mengawal dan membela kepentingan hukum terdakwa II," tegas tim hukum.

Masyarakat dapat memantau perkembangan perkara ini melalui pemberitaan di media. Proses peradilan di PN Denpasar menjadi sorotan karena menyangkut keadilan bagi terdakwa II.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau jaksa penuntut umum terkait pleidoi tersebut. Namun, tim kuasa hukum RU telah menyampaikan argumennya secara terbuka di persidangan.

Analisis Redaksi

Pleidoi yang dibacakan tim kuasa hukum RU di PN Denpasar menyoroti dua isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia: cacat prosedur penyidikan dan penggabungan berkas perkara. Kedua isu ini bukan hal baru, tetapi kerap menjadi titik lemah dalam penanganan perkara. Ketika penyidikan dilakukan secara tidak cermat, dampaknya akan terasa hingga ke persidangan.

Dalam konteks perkara ini, tim hukum berargumen bahwa terdakwa II tidak memiliki barang bukti saat ditangkap dan tidak terlibat dalam rangkaian perbuatan aktif yang dilakukan terdakwa I. Jika argumen ini terbukti, maka tuduhan pemufakatan jahat menjadi lemah. Namun, majelis hakim tetap harus menilai berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang ada.

Penggabungan berkas tanpa pemisahan juga menjadi catatan. Dalam hukum acara pidana, pemisahan berkas dimungkinkan ketika peran masing-masing terdakwa berbeda. Jika tidak dipisah, pembuktian menjadi lebih rumit dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, putusan hakim nanti akan menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di Indonesia.

Yang terpenting, proses ini harus berjalan transparan dan adil. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, dan terdakwa berhak atas pembelaan yang layak. Kita tunggu putusan majelis hakim.

Sumber: kabarnusa.com, hukumonline.com