Pekerjaan Sosial Vietnam Harus Diprofesionalkan, dari Puskesmas hingga Sekolah

Para ahli menilai Vietnam perlu segera memprofesionalkan layanan pekerjaan sosial, mulai dari layanan kesehatan primer, rumah sakit, hingga sekolah. Desakan itu muncul dalam lokakarya tematik di Da Nang, 12 November, setelah survei di 1.786 fasilitas kesehatan menunjukkan 58,3% pos kesehatan tidak memiliki pekerja sosial.

Lokakarya bertema "Pengembangan layanan pekerjaan sosial profesional di Vietnam" itu digelar Departemen Perlindungan Sosial, Kementerian Kesehatan Vietnam. Para delegasi membahas situasi terkini dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan bagi kelompok rentan, dari anak korban kekerasan hingga penyandang disabilitas.

Kesimpulan utamanya: kebijakan harus segera difinalisasi, prosedur distandardisasi, dan tim pekerja sosial profesional dibangun. Tanpa itu, layanan perlindungan sosial tetap bergantung pada petugas paruh waktu yang kapasitasnya terbatas.

Kronologi dan Temuan Survei di 1.786 Fasilitas Kesehatan

Lokakarya berlangsung pada sore hari 12 November 2026 di Da Nang, dalam kerangka lokakarya tematik tahunan tentang pekerjaan sosial. Salah satu paparan kunci datang dari survei yang dilakukan Assoc. Prof. Dr. Pham Tien Nam dari Universitas Kesehatan Masyarakat bersama Departemen Perlindungan Sosial dan UNICEF.

Survei menyasar 1.786 fasilitas kesehatan di 30 dari 34 provinsi dan kota. Hasilnya memperlihatkan keterbatasan serius pengembangan pekerjaan sosial di tingkat akar rumput.

• 58,3% pos kesehatan tidak memiliki pekerja sosial sama sekali.
• Hanya 3% fasilitas yang memiliki staf khusus untuk pekerjaan sosial.
• Mayoritas personel menjalankan tugas ini secara paruh waktu, terutama petugas kependudukan, asisten medis, bidan, dan perawat.
• Kurang dari 25% waktu kerja mereka dialokasikan untuk pekerjaan sosial.
• Kapasitas staf tingkat akar rumput terbatas, dengan rata-rata penilaian 2–2,3 dari 5.
• 73,3% fasilitas menghadapi kesulitan karena tidak ada mekanisme koordinasi dan rujukan dua arah antara rumah sakit dan masyarakat.

Dari temuan itu, tim peneliti mengusulkan pembentukan peraturan resmi untuk posisi pekerja sosial di pusat kesehatan, dengan jumlah staf 1–2 orang tergantung ukuran populasi. Mereka juga mendorong penguatan jaringan kolaborator di desa dan daerah pemukiman, serta penerbitan pedoman profesional dengan proses tujuh langkah, dari deteksi, skrining, penilaian, hingga dukungan, pemantauan, dan penyelesaian kasus.

Pelatihan, sertifikasi, dan tunjangan yang sesuai dinilai wajib diberikan kepada personel yang selama ini memikul peran ganda. Data lengkap survei itu dipaparkan dalam lokakarya yang diliput Công Luận.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ibu Le Hong Loan, Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF, memaparkan pengalaman internasional dalam melayani perlindungan anak dan perempuan. Banyak negara, katanya, menerapkan model dukungan multidisiplin di rumah sakit yang menggabungkan layanan medis, psikososial, pemeriksaan forensik, dan bantuan hukum di satu lokasi.

Model seperti gugus tugas multidisiplin, pusat layanan satu atap untuk anak di rumah sakit, atau model Barnahus di Eropa disebut membantu mengurangi berapa kali korban harus menceritakan ulang insidennya. Dampaknya: waktu lebih hemat dan trauma psikologis dibatasi.

Dari sisi praktik rumah sakit, Ibu Nguyen Mai Huong dari Departemen Perlindungan Anak Rumah Sakit Anak Nasional menyampaikan data konkret. Sejak 2024 hingga saat ini, unitnya menerima dan mendukung 224 kasus anak yang diduga atau menjadi korban kekerasan atau pelecehan.

Rinciannya: kekerasan fisik 63,8%, pelecehan seksual 29,9%, dan penelantaran 6,3%. "Rumah sakit telah menstandarisasi proses dukungan, mulai dari penerimaan dan perlindungan darurat hingga pemeriksaan, penilaian komprehensif, pengobatan, konseling hukum, manajemen kasus, dan tindak lanjut setelah anak dipulangkan," ujar Nguyen Mai Huong dalam paparannya.

Adapun Ibu Nguyen Thi Y Duyen, Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Vietnam, menyoroti model penitipan anak untuk anak penyandang disabilitas. Model ini disebut menjembatani kesenjangan antara merawat anak di rumah tanpa dukungan profesional dan menempatkan mereka di fasilitas terpusat. Layanannya fleksibel, dari beberapa jam hingga sehari penuh, mencakup perawatan aman, dukungan perkembangan dan integrasi, fisioterapi, terapi wicara, teknologi bantu, serta dukungan keluarga.

Latar Belakang: Kesenjangan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial

Persoalan yang diangkat bukan sekadar jumlah tenaga. Assoc. Prof. Tran Thu Huong dari Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Nasional Vietnam Hanoi, menilai Vietnam kekurangan kerangka hukum dan kualifikasi profesional untuk pekerjaan sosial klinis.

Kebutuhan dukungan bagi anak dengan gangguan spektrum autisme (ASD) meningkat. Namun koordinasi antara tiga bidang—kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial—belum berjalan. Akibatnya banyak keluarga sulit mengakses layanan. Rumah Sakit Anak Nasional saja menerima lebih dari 16.000 anak pada 2024.

Di sekolah, pekerjaan sosial dijalankan dengan empat pilar: manajemen kasus, konseling psikologis, mediasi dan konseling, dikombinasikan dengan kegiatan pencegahan, intervensi dini, dan dukungan pemulihan. Namun tanpa proses koordinasi lintas sektor, pilar-pilar itu mudah berhenti di atas kertas.

UNICEF merekomendasikan Vietnam mengembangkan proses koordinasi lintas sektor dalam menangani kekerasan dan pelecehan anak, membentuk gugus tugas multi-sektor di rumah sakit besar, serta membangun sistem profesional untuk layanan konseling dan pekerjaan sosial di sekolah. Rujukan kebijakan perlindungan anak juga dapat ditelusuri pada laman UNICEF Vietnam.

Dampak: Korban dan Kelompok Rentan Menanggung Beban Terbesar

Ketika pos pekerja sosial tidak ada, penanganan kasus kekerasan anak bergantung pada petugas yang punya tugas lain. Waktu mereka untuk mendampingi korban kurang dari seperempat jam kerja. Padahal kasus kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan penelantaran menuntut pendampingan berkelanjutan.

Angka 73,3% fasilitas tanpa mekanisme rujukan dua arah memperlihatkan masalah struktural. Anak yang ditangani rumah sakit bisa kehilangan pendampingan begitu pulang ke masyarakat. Sebaliknya, kasus di komunitas tidak sampai ke layanan medis dan forensik yang dibutuhkan.

Bagi anak dengan autisme, dampaknya berbeda tetapi sama seriusnya. Tanpa pekerja sosial klinis yang kompeten, keluarga menanggung beban asesmen dan terapi sendiri. Model penitipan anak yang fleksibel belum menjadi standar layanan, sehingga akses bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga.

Di sekolah, absennya pekerja sosial profesional membuat masalah seperti perundungan, kekerasan, atau tekanan psikologis anak ditangani tanpa prosedur baku. Konseling berjalan sporadis, dan kasus berat baru terdeteksi ketika sudah menjadi persoalan hukum atau medis.

Langkah Selanjutnya: Regulasi, Sertifikasi, dan Model Berbasis Komunitas

Para ahli merumuskan sejumlah langkah yang perlu segera diambil. Pertama, finalisasi kebijakan dan penetapan peraturan resmi untuk posisi pekerja sosial di pusat kesehatan. Kedua, standardisasi prosedur melalui pedoman tujuh langkah yang mencakup deteksi, skrining, penilaian, dukungan, pemantauan, dan penyelesaian kasus.

Ketiga, pembentukan mekanisme sertifikasi untuk pekerjaan sosial klinis di bidang kesehatan mental dan disabilitas perkembangan. Keempat, implementasi model manajemen kasus interdisipliner yang menghubungkan rumah sakit dengan masyarakat, termasuk gugus tugas multi-sektor di rumah sakit besar.

Kelima, penguatan koordinasi lintas sektor dalam menangani kekerasan dan pelecehan anak, serta pengembangan sistem profesional untuk konseling dan pekerjaan sosial di sekolah. Keenam, pelatihan, sertifikasi, dan tunjangan bagi personel yang selama ini memegang peran ganda.

Pengembangan layanan pekerjaan sosial profesional, menurut para delegasi, tidak cukup dengan memperbaiki kebijakan dan prosedur. Diperlukan investasi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar sektor, dan perluasan model dukungan berbasis komunitas. Semua itu dinilai sebagai kunci memperkuat sistem jaminan sosial dan melindungi hak anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lain.

Analisis Redaksi

Data survei itu sulit dibantah: 58,3% pos kesehatan tanpa pekerja sosial dan hanya 3% yang punya staf khusus. Artinya, layanan perlindungan sosial di Vietnam selama ini bergantung pada kebaikan petugas yang sudah kelebihan beban. Bidan dan perawat yang menyisihkan kurang dari seperempat waktu kerjanya untuk pekerjaan sosial bukanlah sistem, melainkan tambalan.

Yang paling mengganggu adalah angka 73,3% fasilitas tanpa mekanisme rujukan dua arah. Ini bukan soal kurangnya pelatihan, melainkan kegagalan desain layanan. Kasus kekerasan anak di Rumah Sakit Anak Nasional—224 kasus sejak 2024, dengan 63,8% kekerasan fisik dan 29,9% pelecehan seksual—menunjukkan beban yang nyata. Tanpa rujukan yang rapi, pendampingan berhenti saat anak pulang.

Rekomendasi para ahli sebenarnya sudah jelas dan terukur: regulasi posisi, pedoman tujuh langkah, sertifikasi, dan gugus tugas multi-sektor. Persoalannya bukan lagi soal apa yang harus dilakukan, melainkan apakah anggaran dan kemauan politik mengikuti. Profesionalisasi pekerjaan sosial menuntut biaya, tetapi membiarkannya sebagai kerja paruh waktu jauh lebih mahal—terutama bagi anak-anak yang tidak punya pilihan lain.

Sumber: vietnam.vn