Kuasa Hukum Gibran Sebut Hakim PTUN Tak Objektif Gugurkan Gugatan Suket

Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak objektif saat menggugurkan gugatan PT Mercy Toga Kirana soal suket penyetaraan pendidikan Gibran. Ia menyebut tatanan hukum acara diabaikan secara prosedural.

Pernyataan itu disampaikan Rully usai sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026) sore. Ia hadir sebagai pihak tergugat II intervensi. "Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim di dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural," kata Rully, dikutip dari CNN Indonesia.

Putusan yang dimaksud menggugurkan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran. Majelis hakim juga memutuskan tidak melanjutkan perkara. Bagi Rully, keputusan itu merugikan pihaknya.

Kronologi Sidang dan Putusan yang Memicu Kritik

Perkara ini berawal dari gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka. Perusahaan itu menjadi penggugat dalam sengketa di PTUN Jakarta.

Pada sidang lanjutan Kamis (12/11/2026), Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara. Gugatan pun dinyatakan gugur. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang juga dihadiri Rully sebagai tergugat II intervensi.

Rully menyoroti dasar pertimbangan majelis. Menurutnya, hakim sendiri mengakui tidak ada aturan tegas yang membolehkan tergugat meminta penghentian perkara di tengah persidangan.

"Padahal Majelis mengakui bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas untuk Tergugat bisa meminta untuk menghentikan perkara yang sedang disidangkan dalam perkara di PTUN," katanya.

Ia juga menilai pernyataan majelis bahwa perkara ini gugur merupakan kekeliruan. Bagi Rully, penghentian perkara seharusnya tidak dilakukan ketika pokok perkara belum diperiksa secara utuh.

Selain itu, ia mempersoalkan sikap majelis yang menyatakan putusan tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum. Menurutnya, pernyataan itu bertentangan dengan hukum acara karena putusan semacam ini masih bisa diajukan banding.

"Sikap Majelis dalam menyatakan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding itu terhadap putusan ya, itu bertentangan dengan hukum acara. Karena putusan ini bisa diajukan upaya hukum," terang Rully.

Pihak yang Terlibat dan Alasan Rully Ingin Perkara Dilanjutkan

Dalam perkara ini, PT Mercy Toga Kirana berposisi sebagai penggugat. Gibran Rakabuming Raka menjadi pihak yang kepentingannya dibela melalui tergugat II intervensi, dengan Muhammad Rullyandi sebagai kuasa hukumnya. Tergugat Dikdasmen menjadi pihak yang mengajukan permohonan penghentian perkara.

Rully menegaskan pihaknya tidak ingin perkara berhenti di titik ini. Ia menyebut keinginan melanjutkan perkara bukan soal prosedur semata, melainkan upaya membuktikan kebenaran melalui jalur hukum.

"Itu untuk membuktikan bahwa kita ini serius, ya, bahwa Mas Gibran sebagai Wakil Presiden itu sebetulnya tidak bisa dibuktikan tuduhan-tuduhan oleh para Penggugat ini, ya," ujarnya.

Pernyataan itu menyiratkan bahwa tim kuasa hukum ingin tuduhan yang dialamatkan kepada Gibran diuji terbuka di persidangan. Dengan gugatan digugurkan, kesempatan itu tidak terwujud.

Rully juga menyinggung sejumlah putusan lain yang menyeret persoalan penyetaraan pendidikan Gibran. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi telah bermain politik karena tidak mengabulkan permohonan untuk memanggil Gibran.

Selain itu, ia menyoroti putusan yang ia gambarkan sebagai "sangat kilat" dan sangat tidak rasional di Mahkamah Agung. Menurutnya, dua lembaga kekuasaan kehakiman itu belum sampai pada kebenaran hakiki dalam mengadili perkara.

"Ini sebuah catatan hukum kita bahwa tiga lembaga peradilan, dua lembaga kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ya, belum sampai pada suatu kebenaran yang hakiki dalam mengadili suatu perkara," ucap Rully.

Latar Belakang Sengketa Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Persoalan ini bermuara pada surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi dasar kelulusan pendidikan menengah Gibran. Suket itu dipermasalahkan dalam beberapa forum hukum, dari PTUN hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Di PTUN Jakarta, sengketa berjalan sebagai gugatan tata usaha negara. Pihak penggugat mempersoalkan penerbitan surat keterangan tersebut, sementara pihak Gibran menempuh posisi sebagai tergugat II intervensi untuk menjaga kepentingannya.

Rully menilai rangkaian putusan di tiga lembaga peradilan menunjukkan persoalan serius. Ia menilai hukum acara tidak dijalankan konsisten. Kritik itu ia sampaikan terbuka di depan wartawan usai sidang.

Sebagai catatan, PTUN Jakarta memutus perkara ini pada Kamis (12/11/2026). Putusan tersebut belum menjelaskan secara rinci pertimbangan lengkap majelis, selain poin-poin yang disampaikan Rully kepada pers.

Publik dapat memantau perkembangan perkara melalui laman resmi PTUN Jakarta dan pemberitaan media nasional. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari majelis hakim maupun pihak penggugat soal rencana langkah berikutnya.

Dampak Putusan bagi Gibran dan Jalur Hukum Berikutnya

Bagi Gibran, putusan gugur ini secara praktis menghentikan salah satu jalur uji atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, karena kuasa hukum menilai putusan bisa dibanding, perkara berpotensi bergulir ke tingkat berikutnya.

Rully menyatakan pihaknya dirugikan dan ingin melanjutkan perkara. Sikap itu membuka kemungkinan upaya hukum lanjutan, meski majelis disebut menyatakan putusan tidak dapat ditempuh melalui banding.

Ada beberapa poin yang menjadi sorotan kuasa hukum Gibran dalam perkara ini:

• Majelis menerima permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara, meski menurut Rully tidak ada aturan tegas yang mengaturnya.
• Perkara dinyatakan gugur, yang dinilai Rully sebagai kekeliruan.
• Majelis disebut melampaui kewenangan dengan menyatakan putusan tidak bisa melalui upaya hukum.
• Rully menilai hukum acara diabaikan secara prosedural.

Di sisi lain, putusan ini juga menjadi ujian bagi transparansi peradilan tata usaha negara. Publik akan menilai apakah pertimbangan majelis konsisten dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika upaya hukum ditempuh, tahap berikutnya adalah pemeriksaan di tingkat banding. Lama prosesnya bergantung pada kelengkapan berkas dan jadwal pengadilan tinggi tata usaha negara.

Analisis Redaksi

Kritik Rully menyentuh titik paling sensitif dalam peradilan tata usaha negara: soal hukum acara. Ia tidak hanya mempersoalkan hasil, tetapi juga cara majelis sampai pada putusan. Tudingan bahwa tergugat bisa meminta penghentian perkara tanpa dasar tegas, jika benar, layak diuji di tingkat banding.

Yang juga perlu dicermati adalah pernyataan bahwa putusan tidak dapat ditempuh upaya hukum. Dalam praktik peradilan, klaim semacam itu membatasi hak pihak yang berperkara. Majelis seharusnya menjelaskan dasar hukumnya secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan menutup akses keadilan.

Namun, kritik Rully juga perlu dibaca proporsional. Ia adalah pihak berkepentingan yang membela Gibran, sehingga penilaiannya tidak netral. Publik menunggu pertimbangan lengkap majelis dan tanggapan pihak penggugat. Yang paling menentukan bukan siapa yang paling lantang bersuara, melainkan apakah setiap tahap perkara dijalankan sesuai hukum acara yang berlaku.