MUI Dukung Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden, Minta Transparan hingga Akar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. MUI meminta proses hukum berjalan transparan dan membongkar jaringan pelakunya hingga ke akar-akarnya.

Sikap itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis dalam konferensi pers usai pertemuan Dewan Pimpinan MUI bersama sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Pertemuan berlangsung di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya," tegas Kiai Cholil, sapaan akrabnya.

Kronologi dan Sikap MUI dalam Kasus Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat ke publik dan menjadi perhatian sejumlah kalangan, termasuk MUI. Menurut keterangan Kiai Cholil, peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa karena menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara.

Dalam konferensi pers tersebut, MUI menegaskan posisinya mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dukungan itu disertai permintaan agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, bukan sekadar menangkap pelaku di lapangan.

Kiai Cholil juga meminta kepolisian mendalami seluruh kemungkinan motif di balik tindakan ilegal tersebut. Termasuk, jika ditemukan unsur atau afiliasi makar di dalamnya.

"Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, ya kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," ujarnya.

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa MUI tidak ingin kasus ini berhenti pada satu atau dua tersangka. Organisasi yang dipimpinnya mendorong aparat membongkar jaringan yang mungkin berada di belakang aksi penyadapan.

Cholil Nafis: Penyadapan Kepala Negara Menyangkut Marwah Bangsa

Kiai Cholil menyebut penegakan hukum yang tegas dan terbuka sangat krusial. Alasannya, isu penyadapan kepala negara menyangkut marwah serta keamanan nasional.

Rais Syuriah PBNU ini menegaskan bahwa setiap upaya penyadapan yang mengarah pada indikasi makar tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun. Menurutnya, tindakan semacam itu bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap wibawa serta tatanan bernegara.

"Kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," kata pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, tersebut.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan sejumlah pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi sikap umat terhadap isu-isu kebangsaan yang sedang mencuat.

MUI menilai, penyadapan terhadap Presiden bukan hanya soal pelanggaran privasi. Ada dimensi kedaulatan yang harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak runtuh.

Imbauan untuk Tenang dan Tidak Mudah Terprovokasi

Di tengah proses penyelidikan yang berjalan di kepolisian, MUI bersama pimpinan ormas Islam mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Kiai Cholil meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh berbagai spekulasi yang beredar.

Masyarakat diminta mempercayakan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat berwenang. Imbauan ini muncul karena isu penyadapan kepala negara berpotensi memicu perdebatan liar di ruang publik, terutama media sosial.

MUI juga mengajak seluruh elemen bangsa mempererat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Tujuannya menjaga keutuhan serta kedamaian negara di tengah dinamika nasional yang sedang berlangsung.

Seruan itu sejalan dengan posisi MUI yang selama ini menekankan pentingnya stabilitas sosial. Apalagi, kasus ini bersinggungan langsung dengan institusi kepresidenan yang menjadi simbol negara.

Respons MUI atas Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka

Selain menyoroti penegakan hukum kasus penyadapan, pertemuan MUI dan ormas Islam juga merespons dinamika politik nasional. Khususnya, menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, MUI menyerahkan sepenuhnya penyelesaian mekanisme politik kepada DPR dan MPR sesuai aturan konstitusi yang berlaku. MUI tidak ingin ikut masuk ke ranah politik praktis yang menjadi kewenangan lembaga negara.

"Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik," kata Kiai Cholil.

Pernyataan itu menegaskan posisi MUI sebagai organisasi keagamaan yang mengawal moral publik, bukan sebagai pemain politik. MUI memilih menyerahkan proses konstitusional kepada lembaga yang berwenang.

Meski begitu, MUI tetap mendorong agar proses politik berjalan sesuai aturan. Publik diminta tidak menambah kebisingan yang bisa mengganggu jalannya mekanisme kenegaraan.

Langkah Selanjutnya: Pengusutan hingga Tuntas

Dukungan MUI menjadi tekanan moral bagi kepolisian untuk bekerja lebih terbuka. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kini memikul ekspektasi agar kasus penyadapan Presiden tidak berhenti di tengah jalan.

MUI meminta aparat penegak hukum memproses kasus tersebut secara transparan dan membongkar jaringan pelakunya hingga ke akar-akarnya. Permintaan itu mencakup pengusutan motif, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang lebih besar.

Jika indikasi makar ditemukan, MUI menegaskan tidak ada ruang toleransi. Sebab, tindakan itu dinilai sebagai pengkhianatan terhadap negara dan kedaulatan Indonesia.

Ke depan, publik akan menunggu perkembangan penyelidikan dari kepolisian. MUI sendiri telah menegaskan posisinya: mendukung penegakan hukum, menolak segala bentuk penyadapan yang mengarah pada makar, dan mengajak masyarakat menjaga kondusivitas.

Analisis Redaksi

Dukungan MUI kepada Kapolri bukan pernyataan biasa. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu sedang mengirim sinyal bahwa kasus penyadapan Presiden menyentuh titik paling sensitif: kedaulatan negara. Dalam konteks itu, MUI tidak sekadar meminta polisi bekerja, tetapi menuntut transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

Yang menarik, MUI menyebut kata "makar" secara eksplisit. Ini bukan istilah yang ringan. Dengan menyebutnya, MUI seolah memberi pagar merah bahwa penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh diperlakukan sebagai kejahatan kecil. Namun, di sisi lain, penggunaan kata makar juga menuntut kehati-hatian aparat. Tuduhan makar harus dibuktikan di pengadilan, bukan di ruang konferensi pers.

MUI juga menunjukkan sikap hati-hati dalam isu politik. Menyerahkan proses pengunduran diri Gibran ke DPR dan MPR adalah langkah aman, tetapi juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari pusaran politik praktis. Bagi publik, yang terpenting bukan siapa yang bicara, melainkan apakah kasus penyadapan ini benar-benar diusut sampai tuntas atau justru menguap di tengah jalan.

Sumber: mui.or.id, polri.go.id