Unsur Makar di Balik Dugaan Penyadapan Presiden: Apa Kata Hukum?

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan spekulasi makar. Namun, pembuktian makar harus bertumpu pada unsur delik dan fakta hukum, bukan sekadar asumsi politik.

Pada Selasa, 3 November 2026, LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka terkait isu penyadapan. Dua hari kemudian, perwira tinggi Polri lainnya, yakni SU, juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga secara bersama-sama melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 2025–2026.

Bareskrim Polri menetapkan mereka sebagai tersangka dengan sangkaan berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Pasal 332 ayat (1) atau ayat (2) undang-undang yang sama; serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kronologi Penetapan Tersangka dan Sangkaan Berlapis

Penetapan tersangka terhadap LSP, ASN, dan EH pada 3 November 2026 menandai babak baru dalam kasus dugaan penyadapan terhadap presiden. Dua hari berselang, SU menyusul sebagai tersangka keempat. Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan yang berlangsung selama periode 2025–2026.

Bareskrim Polri tidak main-main. Mereka menjerat para tersangka dengan pasal berlapis. Pasal 258 KUHP baru mengatur tentang penyadapan, sementara Pasal 332 ayat (1) dan (2) mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pengrusakan. Pasal 32 ayat (1) UU ITE menjadi dasar hukum untuk tindak pidana siber.

“Penyidik dan penuntut umum harus memperjelas keterkaitan antara penyadapan dan unsur objektif yang terdapat dalam masing-masing delik,” tulis Erwin Natosmal Oemar, Direktur Riset Occulus Publicus Indonesia, dalam opininya di Republika.

Spekulasi mengenai makar muncul ke permukaan setelah Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut tindakan penyadapan terhadap presiden sebagai tindak pidana makar. Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri tersebut termasuk kategori makar.

Dalam kacamata politik, spekulasi itu bisa jadi benar karena informasi yang dimiliki presiden rentan disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok orang atau individu tertentu. Namun, secara hukum, klaim makar memerlukan pembuktian yang ketat.

Penyadapan dan Makar: Dua Unsur yang Harus Dipenuhi

Delik makar merupakan delik formil. Pada intinya, delik formil berfokus pada terpenuhinya unsur perbuatan, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam sebuah delik, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Jika dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya dikaji dengan menggunakan pendekatan sistematis dalam memaknai makar, terdapat dua unsur perbuatan yang harus dipenuhi. Pertama, perbuatan persiapan untuk "menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan" atau permufakatan jahat. Kedua, unsur objektif dari masing-masing delik.

Sebagai contoh, dalam makar terhadap presiden dan wakil presiden, unsur objektifnya adalah "dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan."

Oleh karena itu, penyidik dan penuntut umum harus memperjelas keterkaitan antara penyadapan dan unsur objektif yang terdapat dalam masing-masing delik. Keterkaitan itu, misalnya, harus menunjukkan apakah perbuatan tersebut dimaksudkan untuk membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, meniadakan susunan pemerintahan, atau mengubah susunan pemerintahan. Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai pemenuhan unsur-unsur objektif tersebut.

Terlepas dari hal itu, menurut penulis, satu unsur makar telah terpenuhi, yaitu adanya permufakatan jahat. Dengan kata lain, penyadapan terhadap presiden sudah menunjukkan indikasi makar.

Memahami Definisi Makar dalam KUHP Baru

Dalam kacamata hukum, pemaknaan terhadap makar memiliki objektifikasi tersendiri yang berbeda dari cara pandang umum atau awam. Objektifikasi tersebut merupakan turunan dari asas legalitas, yang mengharuskan rumusan delik pidana disusun secara jelas, ketat, dan tidak multitafsir.

Menurut original intent-nya, kata makar berasal dari bahasa Belanda, aanslag, yang berarti serangan. Menariknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau KUHP baru memberikan definisi makar yang lebih jelas dan lengkap dibandingkan dengan KUHP lama (UU Nomor 1 Tahun 1946).

KUHP lama tidak mendefinisikan atau memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian makar. Sementara itu, Pasal 160 KUHP baru menyebutkan makar sebagai "niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut." Pada titik ini, terdapat kata kunci dalam pengertian makar, yaitu adanya persiapan perbuatan.

Lantas, apa yang dimaksud dengan persiapan perbuatan? Pasal 15 ayat (1) KUHP baru menjelaskan bahwa "Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana."

Meski demikian, definisi makar ternyata tidak hanya mencakup perbuatan persiapan, tetapi juga permufakatan jahat. Unsur permufakatan jahat dalam kategori makar dapat ditemukan dalam Pasal 196 KUHP baru. Lebih jauh, pengertian permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) KUHP baru, yang menyatakan bahwa "permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana." Dengan demikian, pemahaman mengenai delik makar secara sistematis tidak hanya berfokus pada adanya perbuatan persiapan, tetapi juga mencakup permufakatan jahat.

Kualifikasi Makar dan Objeknya dalam KUHP Baru

Meskipun kualifikasi makar dalam KUHP baru diadopsi dari KUHP lama, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan pertama terletak pada objek makar. Dalam KUHP lama, tidak terdapat klasifikasi atau kategori objek makar. Sementara itu, KUHP baru mengatur tiga objek makar.

Perbedaan kedua berkaitan dengan penjelasan mengenai batas-batas makar. Dalam KUHP lama, tidak terdapat memorie van toelichting (penjelasan) yang memadai mengenai ruang lingkup masing-masing delik makar. Sebaliknya, KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih memadai mengenai alasan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai makar.

KUHP baru mengklasifikasikan tiga objek makar, yaitu:

• Makar terhadap presiden dan wakil presiden;
• Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Makar terhadap pemerintah.

Adapun makar terhadap pemerintah dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: (a) makar dengan maksud menggulingkan pemerintah; (b) makar berupa pemberontakan; dan (c) mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah.

Unsur objektif makar terhadap presiden dan wakil presiden adalah "dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan."

Unsur objektif makar terhadap NKRI adalah "dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sementara itu, unsur objektif makar terhadap pemerintah adalah "dengan maksud menggulingkan pemerintah."

Menggulingkan pemerintah dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlepas dari kedua bentuk tersebut, keduanya tetap dikategorikan sebagai makar terhadap pemerintah.

Dampak Politik dan Hukum dari Tudingan Makar

Tudingan makar yang dilontarkan oleh dua menteri menimbulkan konsekuensi politik dan hukum yang serius. Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menggoyang pemerintahan. Di sisi lain, pernyataan itu juga berpotensi menjadi bola liar yang mendelegitimasi proses hukum.

Publik perlu mencermati bahwa penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri menggunakan pasal penyadapan dan UU ITE, bukan pasal makar. Artinya, secara resmi, penyidik belum memasukkan unsur makar dalam sangkaan. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa menteri justru berbicara tentang makar?

Erwin Natosmal Oemar dalam opininya menegaskan bahwa pembuktian makar harus bertumpu pada unsur delik dan fakta hukum. Ia menilai bahwa penyidik dan penuntut umum harus memperjelas keterkaitan antara penyadapan dan unsur objektif masing-masing delik. Tanpa kejelasan itu, tudingan makar hanya akan menjadi wacana politik yang tidak berdasar.

Selain itu, kasus ini juga menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penyadapan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri terhadap presiden merupakan preseden buruk bagi institusi kepolisian. Jika terbukti, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap Polri dan memicu perdebatan tentang pengawasan internal.

Dari sisi hukum, penggunaan pasal berlapis menunjukkan bahwa penyidik ingin menjerat para tersangka dengan ancaman hukuman maksimal. Namun, penambahan pasal makar di kemudian hari akan memerlukan pembuktian yang lebih rumit. Pasalnya, makar adalah delik formil yang menuntut adanya persiapan atau permufakatan jahat, bukan sekadar perbuatan penyadapan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembuktian Unsur Objektif

Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari penyidik mengenai pemenuhan unsur objektif makar. Apakah penyadapan tersebut dimaksudkan untuk membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan? Ataukah hanya untuk kepentingan tertentu yang tidak terkait makar?

Erwin Natosmal Oemar menyimpulkan bahwa satu unsur makar telah terpenuhi, yaitu adanya permufakatan jahat. Namun, ia tetap menekankan perlunya pembuktian unsur objektif. “Penyidik dan penuntut umum harus memperjelas keterkaitan antara penyadapan dan unsur objektif yang terdapat dalam masing-masing delik,” tulisnya.

Ke depan, proses hukum ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika penyidik berhasil membuktikan unsur makar, kasus ini bisa menjadi yurisprudensi penting tentang delik makar dalam KUHP baru. Sebaliknya, jika gagal, tudingan makar hanya akan menjadi catatan hitam bagi para pejabat yang berbicara tanpa dasar hukum.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang benar tentang delik makar di kalangan pejabat publik. Pernyataan yang tidak berdasar dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, para pejabat sebaiknya menahan diri dan menunggu hasil penyidikan sebelum melontarkan tudingan.

Yang jelas, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih akan bergulir. Publik akan terus mengawal proses hukum ini, sambil mencermati apakah unsur makar benar-benar terbukti atau hanya menjadi retorika politik belaka.

Analisis Redaksi

Pernyataan dua menteri yang menyebut penyadapan terhadap presiden sebagai makar patut dipertanyakan. Secara hukum, makar adalah delik formil yang membutuhkan pembuktian adanya persiapan atau permufakatan jahat, bukan sekadar perbuatan penyadapan. Bareskrim Polri sendiri belum memasukkan pasal makar dalam sangkaan terhadap para tersangka. Artinya, klaim makar dari mulut pejabat publik tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Jika memang ada bukti permufakatan jahat untuk menggulingkan presiden, penyidik haruslah mengungkapnya secara transparan. Jangan sampai tudingan makar hanya menjadi alat untuk menekan pihak tertentu atau mengalihkan perhatian dari masalah lain. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan berbasis fakta, bukan spekulasi.

Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan pentingnya literasi hukum di kalangan pejabat. Berbicara tentang makar tanpa memahami unsur deliknya hanya akan menimbulkan kebingungan dan keresahan. Seharusnya, para pejabat mengikuti proses hukum yang ada dan tidak mendahului penyidik. Mari kita awasi bersama, agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan.

Sumber: hukumonline.com