KPK Dukung Polri Usut Penyadapan LSP, Minta Penyidikan Dibuka Terang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh kepada Polri dalam menegakkan hukum kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP dan tiga tersangka lain. KPK menegaskan belum menerima informasi soal siapa pimpinan atau pegawainya yang menjadi sasaran penyadapan.

Dukungan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Menurut Budi, KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri.

“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Budi.

Pernyataan itu muncul setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut KPK sebagai salah satu korban dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

Kronologi Penetapan Tersangka dan Sidang Etik

Polri mengumumkan penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 dan 5 November 2026. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU.

Dari keempat tersangka, hanya SU yang belum ditahan karena dalam kondisi sakit pascastroke. Polri kemudian menggelar sidang etik terhadap AS pada 10 November 2026 dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi tersebut.

Dua hari berselang, Kapolri Suyudi mengungkap hasil penyidikan di hadapan anggota DPR. Sasaran penyadapan disebut sangat luas.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.

Pernyataan Kapolri itu menempatkan KPK bukan sebagai pihak yang diperiksa, melainkan sebagai objek penyadapan. Budi menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai keterkaitan dengan perkara.

“Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” ujarnya.

Pernyataan KPK Soal Identitas Pimpinan yang Disadap

Hingga Kamis, KPK belum menerima informasi dari Polri mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai lembaga antirasuah itu yang disadap. Budi beralasan informasi tersebut masih berada dalam ranah materi penyidikan.

“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” katanya.

Meski demikian, KPK meyakini Polri akan membuka penyidikan kasus ini secara terang kepada publik. Menurut Budi, keterbukaan itu penting agar tidak muncul spekulasi liar.

“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” ujarnya.

KPK juga menegaskan tidak akan mencampuri kewenangan Polri. Lembaga pimpinan Setyo Budiyanto itu menyerahkan sepenuhnya ritme penyidikan kepada penyidik Polri.

“Ini menjadi ranah dari Polri untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Budi menekankan.

Latar Belakang Kasus dan Konteks Penyadapan

Kasus ini mencuat setelah Polri menetapkan LSP, mantan Kapolri, sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi aktif dan mantan pejabat. Penetapan itu menandai langkah hukum yang jarang terjadi terhadap bekas orang nomor satu di institusi Polri.

Dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik menjadi dasar penyidikan. Polri belum merinci modus operandi maupun perangkat yang digunakan. Yang diungkap baru sebatas daftar sasaran dan status tersangka.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Suyudi menyebut sasaran penyadapan mencakup hampir seluruh cabang kekuasaan. Mulai dari Presiden, lingkar istana, kementerian dan lembaga, DPR, partai politik, gubernur, kapolda, hingga internal Polri sendiri.

KPK dan Kejaksaan disebut sebagai lembaga yang juga menjadi sasaran. Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa masuk dalam daftar yang sama.

Bagi KPK, posisi sebagai korban memiliki implikasi tersendiri. Lembaga ini routinely menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara dan aparat penegak hukum. Penyadapan terhadap saluran komunikasi mereka berpotensi mengganggu kerahasiaan penyidikan.

Namun Budi memilih tidak berspekulasi soal dampak tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa KPK mendukung langkah Polri dan menunggu keterbukaan penyidik.

Dampak pada Kelembagaan dan Kepercayaan Publik

Kasus ini menyentuh dua institusi sekaligus: Polri sebagai penyidik dan KPK sebagai pihak yang disadap. Polri harus membuktikan penyidikan berjalan independen meski salah satu tersangkanya adalah mantan Kapolri.

Langkah PTDH terhadap AS dalam sidang etik 10 November 2026 menunjukkan Polri bergerak di jalur internal. Sanksi itu dijatuhkan sebelum penyidikan pidana tuntas, menandakan institusi tidak menunggu putusan pengadilan untuk menindak anggotanya.

Di sisi lain, status SU yang belum ditahan karena sakit pascastroke menimbulkan pertanyaan soal penanganan tersangka berstatus pejabat tinggi. Polri belum memberi penjelasan kapan pemeriksaan terhadap SU akan dilanjutkan.

Bagi publik, daftar sasaran yang dibacakan Kapolri memperlihatkan skala penyadapan yang luas. Jika terbukti di pengadilan, kasus ini bisa menjadi salah satu skandal pengawasan ilegal terbesar yang melibatkan aparat.

KPK berada di posisi yang relatif aman secara kelembagaan karena berstatus korban. Namun lembaga itu tetap menanggung risiko reputasi jika penyadapan menyentuh materi perkara yang sedang ditangani.

Karena itu, pernyataan Budi yang meminta Polri terbuka menjadi penting. Tanpa keterbukaan, ruang spekulasi akan terbuka lebar.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keterbukaan Polri

Polri belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap keempat tersangka. Yang diketahui publik baru sebatas penetapan tersangka, penahanan tiga orang, dan PTDH terhadap AS.

KPK menegaskan tidak akan mengirim tim khusus untuk mengusut sendiri penyadapan terhadap lembaganya. Budi menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.

“KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” katanya.

Yang ditunggu publik berikutnya adalah penjelasan resmi soal siapa saja pejabat KPK yang disadap, materi apa yang diambil, dan apakah data itu digunakan untuk kepentingan tertentu. Sampai saat ini, ketiga hal itu belum dijawab Polri.

Kapolri Suyudi telah membuka daftar sasaran secara umum. Tahap berikutnya adalah merinci peran masing-masing tersangka dan pasal yang disangkakan.

KPK memilih menunggu. Sikap itu bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan pada proses hukum, sekaligus pengingat bahwa keterbukaan bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Analisis Redaksi

Pernyataan KPK yang mendukung Polri bukan sekadar formalitas. Ada pesan politis yang jelas: lembaga antirasuah itu tidak ingin kasus ini berubah menjadi benturan antarlembaga. Dengan menyebut diri sebagai korban dan menyerahkan penyidikan ke Polri, KPK memindahkan beban pembuktian sepenuhnya ke pundak penyidik.

Namun dukungan tanpa syarat punya risikonya sendiri. KPK belum tahu siapa pimpinan atau pegawainya yang disadap. Jika penyadapan menyentuh komunikasi terkait perkara korupsi yang sedang berjalan, dampaknya bisa serius terhadap proses hukum. Diam soal detail bukan berarti bebas dari masalah.

Yang paling krusial adalah janji keterbukaan. Kapolri sudah membacakan daftar sasaran di depan DPR, tetapi belum merinci peran tiap tersangka. Publik berhak tahu apakah penyadapan dilakukan atas nama institusi atau kepentingan pribadi. Tanpa jawaban itu, kepercayaan yang diberikan KPK akan sulit dipertahankan.

Kasus ini juga menguji seberapa jauh Polri sanggup menindak jenderal bintang empat. PTDH terhadap AS adalah sinyal awal. Namun ujian sesungguhnya ada di pengadilan, ketika materi penyadapan dibuka dan motif diurai.

Sumber: megapolitan.antaranews.com, kpk.go.id