Vonis Enam Terdakwa Korupsi Zircon Kalteng: Kuasa Hukum Soroti Peran Danny Paulus

Vonis enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan dan penjualan zircon di Kalimantan Tengah telah dibacakan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa, sementara kuasa hukum menyoroti peran Danny Paulus dan Oliver Hessler yang dinilai memiliki kendali perusahaan namun belum tersentuh hukum.

Perkara yang melibatkan PT Investasi Mandiri (IM) dan PT Kirana Bhumi Mineral (KBM) ini mencuat dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan karena menghadirkan kembali nama-nama yang disebut sebagai aktor intelektual di balik praktik korupsi tersebut.

Kronologi Vonis dan Hukuman Para Terdakwa

Majelis hakim menjatuhkan vonis berbeda kepada enam terdakwa. Herbowo Siswanto, yang menjabat sebagai direktur, divonis empat tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta 11 tahun penjara.

Penasihat hukum Herbowo, Henrico Fransiscust, menyatakan kliennya sebenarnya berharap majelis hakim menjatuhkan putusan lepas atau onslag. "Kami sebenarnya menginginkan percobaan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pledoi. Kami meyakini, dan fakta persidangan juga menunjukkan, tidak ada satu rupiah pun uang yang dinikmati secara pribadi oleh klien kami, Herbowo Siswanto," ujarnya seusai persidangan.

Selain Herbowo, terdakwa lain seperti Hendi Andi Wahyudi juga menerima hukuman lebih rendah dari tuntutan. Penasihat hukumnya, Suriansyah Halim, mengapresiasi putusan majelis hakim. "Kita harus membaca terlebih dahulu pertimbangan majelis hakim. Setelah itu, kami akan berkonsultasi dengan klien untuk menentukan apakah menerima putusan atau mengajukan banding," kata Suriansyah.

Vonis juga dibacakan untuk Fransisco Cosida, Erna Tri Susilowati, dan Indra Himawijaya. Masing-masing kuasa hukum menyatakan sikap berbeda, mulai dari menerima hingga masih pikir-pikir. Namun, semua pihak menyoroti peran pihak lain yang disebut dalam persidangan.

Peran Danny Paulus dan Oliver Hessler yang Belum Tersentuh Hukum

Dalam pledoi dan pernyataan seusai sidang, para kuasa hukum menyebut nama Danny Paulus, warga negara Australia, dan Oliver Hessler, warga negara Swiss, sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap aktivitas perusahaan. Keduanya disebut sebagai aktor intelektual yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Henrico menegaskan posisi Herbowo sebagai direktur tidak terlepas dari instruksi pimpinan perusahaan. "Kami meyakini, dan fakta persidangan juga menunjukkan, tidak ada satu rupiah pun uang yang dinikmati secara pribadi oleh klien kami," ujarnya. Ia pun menunggu sikap JPU apakah mengajukan banding, dan akan menyiapkan kontra memori banding.

Suriansyah Halim, penasihat hukum Hendi Andi Wahyudi, berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada para terdakwa yang saat ini telah menjalani proses persidangan. "Harapan kita, dua aktor ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka yang sekarang bertanggung jawab ini menurut kami hanya karyawan yang bekerja dan menjalankan perintah," tegasnya.

Windu Sukmono, penasihat hukum Fransisco Cosida, juga menyoroti dugaan suap yang belum terbukti secara langsung terhadap kliennya. "Keputusannya jauh dari setengah tuntutan. Berarti majelis hakim objektif. Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi keberatan kami, terutama terkait pemberian suapnya. Selama ini hanya penyerahannya melalui CV Jasmin, bukan penyerahan secara langsung," ungkap Windu.

Erna Tri Susilowati, melalui penasihat hukumnya Wilson dan Nugraha, menyatakan masih pikir-pikir. Mereka menegaskan kliennya menjalankan pekerjaan berdasarkan instruksi pihak yang memiliki kendali lebih besar dalam perusahaan. "Kami menyatakan masih berpikir. Secara pribadi, sebagai advokat, kami meyakini terdakwa bukanlah orang yang patut bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini karena dia berjalan berdasarkan perintah," ujar penasihat hukum.

Reni Adhani Efratasari, penasihat hukum Indra Himawijaya, mengaku kecewa karena hukuman terhadap kliennya dinilai belum sesuai harapan. "Harapan kami sebenarnya onslag atau seringan-ringannya. Karena sama seperti teman-teman yang lain, bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Namun, untuk langkah banding, kami masih pikir-pikir," tuturnya.

Latar Belakang Kasus Korupsi Zircon di Kalteng

Perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan zircon di Kalimantan Tengah ini berkaitan dengan aktivitas PT Investasi Mandiri dan PT KBM. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, kerugian keuangan negara ditaksir sekitar Rp1,1 triliun. Selain itu, Kejati Kalteng juga mengungkap perkara penjualan zircon PT KBM dengan nilai kerugian negara tersendiri sebesar Rp242.191.028.525.

Dakwaan JPU menyebut adanya penyimpangan dalam pengelolaan perizinan, RKAB, pembelian hingga penjualan mineral. Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan bukti adanya aliran dana yang tidak sesuai ketentuan. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Christway, yang hadir dalam sidang putusan.

Dalam proses penyidikan maupun persidangan, jaksa belum dapat menghadirkan sejumlah pihak yang berada di luar wilayah Indonesia, termasuk Danny Paulus yang disebut berada di Australia dan Oliver Bernard Hissler yang berada di Hong Kong. Upaya pemanggilan sebelumnya telah dilakukan, namun pihak-pihak tersebut meminta agar proses pemanggilan dilakukan melalui mekanisme formal.

Jaksa Penuntut Umum I Wayan Suryawan menjelaskan bahwa penanganan pihak-pihak lain masih membutuhkan proses dan koordinasi lintas negara. "Kami memahami harapan dari penasihat hukum. Namun, karena yang bersangkutan merupakan warga negara asing dan berada di luar Indonesia, ada proses yang harus kami lalui. Kami membutuhkan waktu serta koordinasi dengan berbagai pihak," jelas I Wayan.

Hingga saat ini, pihak-pihak yang dimaksud belum ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Menurut jaksa, proses pemanggilan dan mekanisme hukum terhadap mereka masih perlu ditindaklanjuti.

Dampak Putusan dan Reaksi Para Pihak

Putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa memicu beragam reaksi. Sebagian kuasa hukum mengapresiasi objektivitas majelis hakim, namun tidak sedikit yang kecewa karena harapan akan putusan lepas atau hukuman seringan-ringannya tidak terwujud.

Kekecewaan paling menonjol datang dari tim pembela Herbowo dan Indra. Mereka menilai kliennya hanya menjalankan perintah dan tidak menikmati hasil korupsi. Namun, majelis hakim tetap menyatakan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, JPU menyatakan akan segera menindaklanjuti fakta-fakta yang muncul dalam pertimbangan putusan, termasuk mengenai pihak-pihak yang disebut memiliki peran. "Kami akan segera menindaklanjuti dengan adanya putusan ini. Namun, karena melibatkan warga negara asing, tentu harus melalui proses dan koordinasi dengan berbagai pihak," kata I Wayan.

Pengamat hukum dari Universitas Palangka Raya, Dr. Ahmad Yani, menilai putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berfokus pada pelaku di lapangan. "Jika benar ada aktor intelektual di baliknya, seharusnya mereka juga diusut. Jangan sampai ada kesan tebang pilih," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Kasus ini juga berdampak pada sektor pertambangan di Kalteng. Ke depan, pengawasan terhadap tata kelola izin tambang dan penjualan mineral diharapkan semakin ketat. Pemerintah daerah diminta proaktif mengawasi aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Langkah Selanjutnya: Banding dan Penanganan Pihak Lain

Dengan dibacakannya putusan, perhatian kini tertuju pada langkah hukum lanjutan. JPU memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima putusan. Para terdakwa juga diberikan waktu yang sama untuk menentukan langkah hukum.

Henrico menyatakan akan menunggu memori banding dari jaksa dan mempersiapkan kontra memori banding. "Tidak menutup kemungkinan ada upaya hukum lain, termasuk kasasi maupun peninjauan kembali," jelasnya.

Sementara itu, Suriansyah masih akan berkonsultasi dengan klien. Begitu pula dengan Windu Sukmono yang akan menunggu perkembangan sikap jaksa. "Kami akan membaca pertimbangan majelis hakim terlebih dahulu," kata Windu.

Tim penasihat hukum Erna Tri Susilowati juga masih berpikir. Mereka akan berdiskusi dengan terdakwa dan keluarga sebelum menentukan sikap. "Apabila JPU mengajukan banding, perkara tetap akan diperiksa pada tingkat Pengadilan Tinggi meskipun pihak terdakwa tidak mengajukan banding," jelas mereka.

Yang tak kalah penting adalah penanganan terhadap Danny Paulus dan Oliver Hessler. JPU berjanji menindaklanjuti, namun terhalang oleh status kewarganegaraan dan keberadaan mereka di luar negeri. Diperlukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, dan lembaga terkait untuk memproses mereka.

Jika tidak ada upaya serius, dikhawatirkan kasus ini hanya akan menghukum kaki tangan tanpa menyentuh otak pelaku. Publik tentu menunggu apakah kejaksaan mampu membuktikan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar.

Analisis Redaksi

Vonis terhadap enam terdakwa kasus zircon Kalteng memang patut diapresiasi karena telah memutus rantai impunitas di tingkat operasional. Namun, apresiasi itu tidak boleh menutup mata pada satu fakta: dua nama yang disebut memiliki kendali perusahaan, Danny Paulus dan Oliver Hessler, masih bebas berkeliaran di luar negeri. Kuasa hukum para terdakwa secara terbuka menyebut mereka sebagai aktor intelektual. Jika benar, maka penegakan hukum belum menyentuh inti persoalan.

Dalih kewarganegaraan asing dan keberadaan di luar yurisdiksi memang bukan perkara mudah. Tetapi, bukan berarti mustahil. Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dan kerja sama hukum timbal balik dengan sejumlah negara. Kejaksaan semestinya bisa menempuh jalur tersebut, apalagi nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Menunda penanganan hanya akan memperkuat kesan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa juga menyisakan pertanyaan. Apakah majelis hakim benar-benar mempertimbangkan peran para terdakwa yang hanya menjalankan perintah, atau ada faktor lain? Yang jelas, publik berhak mendapatkan penjelasan. Keadilan tidak boleh berhenti pada enam orang yang sudah divonis. Selama aktor intelektual masih berkeliaran, korupsi di sektor tambang akan terus terjadi dengan modus yang lebih rapi.

Sumber: inikalteng.com, kejaksaan.go.id