Kuasa Hukum PT Dewata Janji Susun Prodam Baru dalam PKPU Bank Danamon

Kuasa hukum Termohon PT Dewata, Misfuryadi Basrie, S.H., menyatakan pihaknya akan menyusun proposal perdamaian baru dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melawan Bank Danamon. Agenda voting yang sedianya digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), batal karena proposal perdamaian sebelumnya belum disetujui.

"Hari ini agenda sidangnya sebetulnya untuk voting tapi karena proposal perdamaian (prodam) belum disetujui, maka pihak Termohon mau buat prodam yang baru lagi," ujar Misfuryadi Basrie didampingi anggota tim kuasa hukumnya, Barens Damanik, S.H., kepada wartawan usai sidang di ruang Verifikasi, Pengadilan Niaga PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kronologi Sidang Lanjutan PKPU di PN Jakpus

Sidang lanjutan ini mempertemukan pihak Pemohon, Bank Danamon, dengan pihak Termohon, PT Dewata, perusahaan yang bergerak di jasa angkutan atau forwarding. Kedua belah pihak hadir bersama tim kuasa hukum masing-masing di ruang Verifikasi Pengadilan Niaga.

Agenda awal sidang adalah pemungutan suara (voting) atas proposal perdamaian yang telah diajukan Termohon. Namun voting urung dilakukan karena prodam tersebut belum memperoleh persetujuan, khususnya dari pihak Pemohon.

Misfuryadi menjelaskan bahwa prodam yang disusun memuat skema pembayaran, cicilan, serta mekanisme pengembalian dana dari debitur dan investor kepada bank. "Kan ada skim pembayaran, cicilan pembayaran, pengembalian investor ke debitur. Dari debitur dan investor untuk dikembalikan uang ke Bank Danamon dan BNI 46," jelasnya.

Kendati demikian, skema itu belum diterima oleh Bank Danamon. Karena itu, Termohon memilih menyusun prodam baru ketimbang memaksakan voting atas proposal yang sudah ada.

Pernyataan Misfuryadi Basrie soal Prodam dan Voting

Misfuryadi menegaskan bahwa usulan yang akan diajukan merupakan upaya terakhir dari pihaknya. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada para kreditur, baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren.

"Ini terakhir. Kalau memang usulan kita ini terakhir, kita apa boleh buat lah. Terserah pemungutan suara dari kreditur separatis dan kreditur konkuren. Kalau memang mereka menerima ya, oke. Kalau tidak menerima ya sudah," kata Misfuryadi.

Ia berharap proposal perdamaian yang baru nanti dapat diterima oleh seluruh pihak, terutama Bank Danamon sebagai Pemohon. Namun ia tidak membeberkan secara rinci isi maupun besaran nilai dalam prodam baru tersebut.

Soal tenggat waktu penyusunan, Misfuryadi menyebut pihaknya membutuhkan waktu antara satu hingga dua minggu. "Kalau bisa 2 (dua) minggu ya dua minggu, kalau tidak bisa seminggu dikasih waktu," ucapnya.

Latar Belakang PKPU PT Dewata dan Bank Danamon

PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberi kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran utang sambil menyusun rencana perdamaian dengan para kreditur. Proses ini berlangsung di Pengadilan Niaga dan diawasi oleh hakim pengawas.

Dalam perkara ini, Bank Danamon bertindak sebagai Pemohon, sementara PT Dewata sebagai Termohon. PT Dewata disebut bergerak di bidang jasa angkutan atau forwarding, sektor yang arus kasnya bergantung pada pembayaran dari klien dan mitra investor.

Prodam yang diajukan Termohon memuat skema pengembalian dana yang melibatkan dua bank, yakni Bank Danamon dan BNI 46. Dana yang dimaksud berasal dari debitur dan investor yang kemudian dialirkan untuk melunasi kewajiban kepada bank.

Skema semacam ini lazim dalam PKPU, di mana debitur berupaya menawarkan cicilan dan restrukturisasi agar usaha tetap berjalan tanpa harus dinyatakan pailit. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada persetujuan kreditur.

Dampak Bagi Kreditur dan Kelangsungan Usaha PT Dewata

Batalnya voting membuat posisi PT Dewata belum menemukan kepastian. Di satu sisi, perusahaan masih memiliki ruang untuk mengajukan prodam baru. Di sisi lain, waktu terus berjalan dan kreditur dapat menilai keseriusan debitur dari proposal yang diajukan.

Kreditur separatis, yaitu kreditur yang memegang jaminan kebendaan, memiliki posisi berbeda dengan kreditur konkuren dalam voting. Keduanya sama-sama memiliki suara, tetapi bobot dan kepentingannya tidak selalu sejalan.

Bagi Bank Danamon, penolakan atas prodam sebelumnya menunjukkan bahwa skema yang ditawarkan belum memenuhi kriteria bank. Bagi PT Dewata, penyusunan prodam baru menjadi kesempatan terakhir untuk menghindari pailit dan menjaga operasional jasa angkutan tetap berjalan.

Jika prodam baru kembali ditolak dan voting digelar tanpa persetujuan, maka keputusan akan sepenuhnya berada di tangan para kreditur. Hasil voting itulah yang akan menentukan apakah PKPU berlanjut ke perdamaian atau berujung pada kepailitan.

Langkah Selanjutnya: Tenggat Prodam Baru dan Harapan Termohon

Misfuryadi menyatakan pihaknya akan segera menyusun prodam baru dalam tenggat satu hingga dua minggu. Ia berharap usulan tersebut dapat diterima sehingga proses PKPU tidak berlarut-larut.

Pihak Pemohon dan kuasa hukumnya belum memberikan pernyataan resmi soal sikap mereka terhadap rencana prodam baru ini. Sidang berikutnya akan menjadi penentu arah perkara.

Yang jelas, Termohon menempatkan prodam baru sebagai upaya terakhir. Bila kreditur tetap menolak, Misfuryadi menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme voting yang diatur dalam hukum kepailitan dan PKPU.

"Ia mengharapkan prodam bisa diterima," demikian disampaikan dalam keterangan kepada wartawan usai sidang.

Analisis Redaksi

Perkara PKPU antara PT Dewata dan Bank Danamon ini memperlihatkan bahwa proposal perdamaian bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah instrumen tawar-menawar yang menentukan nasib perusahaan. Ketika prodam pertama ditolak, Termohon sebenarnya kehilangan momentum, dan pernyataan "ini terakhir" dari kuasa hukumnya menunjukkan posisi yang makin sempit.

Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, skema yang melibatkan pengembalian dana dari debitur dan investor kepada Bank Danamon dan BNI 46 menuntut transparansi arus kas yang tinggi. Kreditur, terutama bank, cenderung menolak proposal yang tidak disertai kepastian sumber dana dan jadwal yang realistis. Kedua, pernyataan bahwa keputusan diserahkan kepada kreditur separatis dan konkuren menandakan Termohon sadar bahwa ruang negosiasinya terbatas.

Publik belum melihat isi prodam, sehingga sulit menilai apakah penolakan Bank Danamon beralasan. Namun dari pernyataan kuasa hukum, tampak bahwa belum ada kesepakatan soal besaran cicilan maupun waktu pengembalian. Dalam situasi seperti ini, tenggat satu hingga dua minggu menjadi ujian kredibilitas PT Dewata. Bila prodam baru kembali ditolak, bukan mustahil perkara ini bergulir ke voting yang hasilnya bisa berujung pailit.

Yang paling dirugikan jika PKPU gagal adalah para pekerja dan mitra usaha di sektor angkutan yang menggantungkan hidup pada operasional PT Dewata. Karena itu, negosiasi yang terbuka antara debitur dan kreditur menjadi jalan yang paling masuk akal, bukan sekadar formalitas menuju voting.

Sumber: madinaline.com, danamon.co.id