Hukum Kemarin: DPR Minta Penyadapan Presiden Diusut Pasal Makar

Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (12/11). Komisi III DPR meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut dengan pasal makar, sementara Kapolri menyebut Jenderal LSP sebagai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan ilegal.

Selain itu, KPK memanggil mantan deputi dan tiga ASN BNPB sebagai saksi, jaksa menyiapkan hampir 200 saksi di sidang pemeriksaan Silmy Karim, dan Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang bermodus pekerja migran Indonesia ilegal ke Arab Saudi. Berikut rangkuman lima berita hukum pilihan dari ANTARA.

Komisi III DPR Desak Penyadapan Presiden Diusut dengan Pasal Makar

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain diusut dengan delik tindak pidana makar. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri itu sebagai “perbuatan menikam dari belakang”. Pernyataan itu menandai sikap politik Komisi III yang menilai kasus penyadapan bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan persoalan serius terhadap keamanan negara.

Penyadapan terhadap Presiden, menurut kerangka yang diajukan Habiburokhman, menyangkut kedaulatan dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, ia meminta penyidik tidak berhenti pada pasal akses ilegal dan penghapusan data elektronik, tetapi juga menjajaki delik makar yang ancaman hukumannya jauh lebih berat.

Permintaan itu muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Rapat kerja Komisi III bersama Kapolri menjadi forum pertama di mana dorongan penggunaan pasal makar disampaikan secara terbuka di hadapan pimpinan Polri.

Kapolri Sebut Jenderal LSP Diduga Perintahkan Penyadapan Ilegal

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. Pengungkapan itu memperjelas arah penyidikan yang sebelumnya hanya menyebut adanya dugaan akses ilegal.

Selain Jenderal LSP, polisi menetapkan tiga perwira tinggi Polri lain sebagai tersangka, yakni AS, EH, dan SU. Keempatnya dijerat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Penetapan tersangka terhadap empat perwira tinggi menandai langkah luar biasa di internal institusi. Sebab, kasus ini menempatkan personel berpangkat tinggi sebagai pihak yang diperiksa, bukan sebagai penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai kronologi lengkap penyadapan, periode waktu, maupun perangkat yang digunakan. Polri juga belum merinci pasal yang final disangkakan kepada keempat tersangka.

• Jenderal LSP — diduga memerintahkan penyadapan ilegal.
• AS, EH, SU — tiga perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka.
• Objek penyadapan — Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
• Dugaan tindak pidana — penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.

KPK Panggil Mantan Deputi dan Tiga ASN BNPB sebagai Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan deputi hingga tiga aparatur sipil negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Dana siap pakai merupakan pos anggaran yang dipakai untuk respons cepat saat bencana terjadi. Karena sifatnya darurat, penggunaannya kerap menjadi titik rawan dalam audit pengadaan dan penyaluran bantuan.

KPK belum memerinci status keempat saksi, apakah mereka diperiksa sebagai pihak yang mengetahui alur anggaran atau memiliki keterkaitan langsung dengan keputusan pengeluaran dana. Lembaga antirasuah itu juga belum menyebut nama tersangka dalam perkara ini.

Jaksa Siapkan Hampir 200 Saksi di Sidang Pemeriksaan Silmy Karim

Jaksa penuntut umum dari KPK akan menghadirkan hampir 200 saksi dalam sidang pemeriksaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2026 Silmy Karim. Para saksi akan diperiksa untuk mendalami peran Silmy lebih lanjut.

Perkara yang menjerat Silmy adalah dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021–2026. Rentang waktu itu mencakup masa jabatannya sebelum menduduki posisi wakil menteri.

Jumlah saksi yang mencapai hampir 200 orang menunjukkan skala pemeriksaan yang besar. Namun jaksa belum merinci berapa saksi yang akan dihadirkan per sidang maupun materi yang akan digali dari masing-masing saksi.

Silmy Karim sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Kasus ini menyangkut layanan izin tinggal yang bersinggungan langsung dengan warga negara asing dan pelaku usaha di sektor migrasi.

Bareskrim Ungkap TPPO Modus PMI Ilegal, Satu Korban Meninggal

Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang bermodus pekerja migran Indonesia nonprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Satu korban dilaporkan meninggal.

“Perkara ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara nonprosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa,” kata Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Penempatan nonprosedural membuat pekerja migran kehilangan dokumen resmi dan perlindungan hukum di negara tujuan. Kondisi itu membuka ruang eksploitasi oleh perekrut maupun pengguna jasa.

Polri belum mengungkap identitas korban meninggal, jumlah korban lain, maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Langkah Selanjutnya dari Lima Perkara Hukum Ini

Pada kasus penyadapan, perhatian berikutnya tertuju pada konstruksi pasal yang akan dipakai penyidik. Permintaan Komisi III agar delik makar dimasukkan akan diuji dalam berkas perkara dan berpotensi memicu perdebatan hukum tersendiri.

Untuk perkara dana siap pakai BNPB, keterangan PD sebagai mantan deputi bidang logistik dan peralatan menjadi kunci. Posisi itu bersinggungan langsung dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang saat bencana.

Di perkara Silmy Karim, agenda sidang pemeriksaan saksi akan menentukan arah pembuktian jaksa. Sementara pada kasus TPPO, Bareskrim masih memiliki ruang untuk mengembangkan penyidikan ke jaringan perekrut.

Kelima perkara itu berjalan bersamaan di tiga institusi berbeda: Polri, KPK, dan kejaksaan. Publik akan menunggu apakah proses hukum berjalan proporsional tanpa melihat pangkat dan jabatan.

Analisis Redaksi

Yang paling menonjol dari rangkuman hukum kemarin bukanlah jumlah perkara, melainkan siapa yang menjadi tersangka. Empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka penyadapan, dan salah satunya disebut sebagai pihak yang memerintahkan. Institusi yang seharusnya menjadi alat negara untuk melindungi justru menjadi objek penyidikan atas dugaan menyerang Presiden.

Dorongan Komisi III agar kasus ini diusut dengan pasal makar perlu dibaca dengan hati-hati. Di satu sisi, penyadapan terhadap Presiden memang menyangkut keamanan negara. Di sisi lain, penggunaan pasal makar mesti berdasar bukti yang kuat, bukan karena tekanan politik di ruang rapat. Penyidik tidak boleh membiarkan konstruksi pasal ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara di Senayan.

Di luar kasus penyadapan, perkara dana siap pakai BNPB dan dugaan pemerasan izin tinggal menunjukkan pola yang sama: celah pada pos anggaran darurat dan layanan publik yang bersinggungan dengan warga asing. Selama pengawasan internal lemah, celah itu akan terus dipakai. Hukum kemarin hanya mencatat pengungkapan; yang menentukan adalah apakah perkara-perkara ini berjalan sampai putusan.

Sumber: kpk.go.id