Vonis PT BDS Belum Inkracht, Pemkab Bandung Pilih Tunggu Proses Hukum

Pemerintah Kabupaten Bandung memilih menunggu proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap terkait vonis dua terdakwa korupsi PT Bandung Daya Sentosa. Asisten Ekbang Erwin Rinaldi menegaskan pemerintah menghormati putusan pengadilan dan hak para pihak menempuh upaya hukum.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Namun, pemkab belum akan mengambil kesimpulan lebih jauh karena putusan yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026) tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Sikap itu membuat perkara masih terbuka untuk langkah hukum lanjutan.

Vonis 16 dan 18 Tahun Penjara untuk Dua Terdakwa

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman (YB). Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR), Castam (C), diganjar 18 tahun penjara.

Selain pidana penjara, keduanya juga dijatuhi denda masing-masing Rp1 miliar. Majelis hakim turut menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp203.595.871 kepada Yanuar Budinorman dan Rp128,32 miliar kepada Castam.

Meski telah menjatuhkan vonis, proses hukum perkara tersebut masih berlanjut karena para pihak belum menentukan sikap untuk menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan. Jaksa penuntut umum dan kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Pemkab Bandung Hormati Setiap Tahapan Peradilan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, mengatakan pemerintah daerah menghormati seluruh tahapan peradilan sebagai bagian dari upaya mencari keadilan atas perkara yang dinilai merugikan tersebut.

"Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi," ujar Erwin, seperti dikutip dari digo.id.

Menurutnya, proses hukum masih memberikan ruang bagi para pihak yang belum menerima putusan untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, Pemkab Bandung memilih menunggu hingga seluruh proses peradilan selesai dan menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya," katanya.

Erwin menegaskan, sikap pemerintah daerah tidak hanya menghormati putusan pengadilan, tetapi juga menghormati hak setiap pihak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

"Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht," tegasnya.

Latar Belakang Kasus Korupsi PT BDS

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah penyidik menetapkan dua direktur perusahaan sebagai tersangka. PT BDS dan PT CFR diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Nilai kerugian yang ditimbulkan menjadi dasar penuntutan di Pengadilan Tipikor.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana badan, tetapi juga membebankan uang pengganti. Kewajiban itu mencerminkan upaya memulihkan kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa.

Putusan dibacakan pada Kamis (12/11/2026) di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang berlangsung dengan agenda pembacaan vonis terhadap kedua terdakwa. Setelah pembacaan, baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.

Pernyataan pikir-pikir menjadi penanda bahwa perkara belum berakhir. Para pihak memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan apakah menerima atau mengajukan banding, sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dampak bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Bagi Pemkab Bandung, kasus ini menyangkut tata kelola keuangan dan aset daerah. Pemerintah daerah menilai perkara tersebut merugikan. Karena itu, sikap hati-hati diambil agar tidak mencampuri proses peradilan yang masih berjalan.

Erwin menegaskan pemerintah menghormati langkah penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu keputusan akhir atau inkracht.

Dari sisi masyarakat, vonis ini menjadi ujian transparansi. Publik menanti apakah putusan akhir nanti benar-benar memberikan efek jera dan memulihkan kerugian. Pemkab Bandung menyatakan akan menghormati seluruh proses hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Proses hukum yang masih berjalan membuat dampak hukum belum final. Namun, putusan tingkat pertama sudah memberikan sinyal bahwa majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa terbukti dan memberatkan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Upaya Hukum

Setelah pernyataan pikir-pikir, langkah berikutnya bergantung pada sikap para pihak. Jika mengajukan banding, perkara akan berlanjut ke pengadilan tinggi. Jika menerima, putusan akan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tenggat berakhir.

Pemkab Bandung tidak akan mengambil langkah lebih jauh sebelum ada keputusan inkracht. Pemerintah daerah juga tidak menyebut opsi lain di luar proses hukum. Semua pihak diminta menghormati mekanisme yang ada.

Erwin menegaskan, "Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht."

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kuasa hukum kedua terdakwa mengenai arah upaya hukum yang akan ditempuh. Jaksa penuntut umum juga belum mengumumkan sikap akhirnya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Pemkab Bandung yang memilih menunggu inkracht adalah sikap yang tepat secara hukum, tetapi menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah daerah mengawal perkara yang dinilai merugikan. Menghormati proses peradilan tidak sama dengan pasif. Pemerintah daerah memiliki kepentingan langsung terhadap pemulihan kerugian dan perbaikan tata kelola aset.

Vonis 16 dan 18 tahun serta uang pengganti miliaran rupiah menunjukkan keseriusan majelis hakim. Namun, putusan itu belum final. Selama proses banding masih terbuka, publik berhak menuntut transparansi, terutama terkait nilai kerugian dan upaya pemulihan aset daerah.

Yang paling krusial adalah konsistensi penegakan hukum. Jika putusan akhir nanti menganulir atau meringankan vonis, publik akan menilai proses ini secara berbeda. Pemkab Bandung perlu menyiapkan langkah lanjutan, termasuk audit internal dan perbaikan prosedur, agar kasus serupa tidak terulang. Menunggu inkracht boleh, tetapi mengawal prosesnya adalah kewajiban.

Sumber: hukumonline.com