Kuasa Hukum Gibran Yakin Masih Bisa Tempuh Jalur Hukum, Ini Kata Hakim PTUN

Kuasa Hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menyatakan masih ada jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah pendidikan Gibran. Pernyataan itu muncul setelah majelis hakim PTUN Jakarta memutus gugatan PT Mercy Toga Kirana gugur dan menutup ruang upaya hukum.

"Secara hukum masih bisa," ujar Rullyandi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11). Ia hadir sebagai pihak tergugat intervensi mewakili Gibran dalam sidang lanjutan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim Rahmadi menegaskan bahwa putusan gugur tidak menyisakan ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut. "Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi saat membacakan pertimbangan.

Kronologi Sidang dan Putusan Gugur

Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana berakhir dengan putusan gugur pada Kamis (12/11). Majelis hakim menilai perkara ini tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut. Keputusan itu dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi di ruang sidang PTUN Jakarta.

Rullyandi hadir mewakili Gibran sebagai tergugat intervensi. Ia mengaku fokus mendengarkan jalannya sidang sehingga belum sempat melaporkan hasilnya kepada Gibran. "Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran," ucapnya.

Meski hakim menyatakan tidak ada upaya hukum, Rullyandi berpendapat lain. Menurutnya, secara hukum acara, putusan pengadilan di mana pun tetap membuka opsi banding. "Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding," terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan apakah pihak Gibran akan menempuh banding. Status pendampingan Rullyandi sebagai kuasa hukum juga belum ditentukan pasca-putusan.

Pernyataan Hakim dan Sikap Kuasa Hukum Gibran

Majelis hakim menegaskan bahwa putusan gugur bersifat final dalam konteks perkara ini. Rahmadi menyebut tidak ada ruang untuk pemeriksaan atau pembuktian lanjutan. Pernyataan itu merujuk pada ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengatur konsekuensi putusan gugur.

Namun, Rullyandi menilai pernyataan hakim tidak serta-merta menutup pintu banding. Ia bersandar pada asas hukum acara yang memungkinkan upaya hukum terhadap setiap putusan pengadilan. "Secara hukum masih bisa," katanya singkat.

Perbedaan penafsiran ini menjadi titik krusial. Di satu sisi, hakim menutup ruang upaya hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Gibran melihat banding sebagai opsi yang tersedia. Publik pun menanti langkah berikutnya dari kubu Gibran.

Rullyandi menegaskan pihaknya akan mendalami pertimbangan hakim sebelum mengambil sikap. "Kami akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman," ujarnya.

Latar Belakang Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah

Gugatan ini bermula dari persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. PT Mercy Toga Kirana menggugat keabsahan dokumen tersebut ke PTUN Jakarta. Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan nama Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait ijazah Gibran. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan kedua putusan itu bersifat final dan mengikat. "Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menegaskan tidak ada upaya hukum lagi. "Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," lanjutnya.

Dengan demikian, putusan PTUN Jakarta menambah daftar panjang proses hukum terkait ijazah Gibran. Sejak awal, perkara ini menyedot perhatian publik karena menyangkut integritas dokumen pendidikan seorang pejabat negara.

Dampak Putusan bagi Gibran dan Publik

Putusan gugur ini secara langsung menghentikan proses pemeriksaan di PTUN Jakarta. Namun, perdebatan publik soal keabsahan ijazah Gibran belum tentu mereda. Sebab, kubu Gibran masih mempertimbangkan opsi banding.

Jika banding diajukan, perkara ini bisa kembali bergulir di pengadilan tinggi tata usaha negara. Sebaliknya, jika tidak, putusan PTUN menjadi akhir dari jalur litigasi di tingkat pertama. Publik akan mencermati langkah hukum berikutnya sebagai indikator transparansi.

Di sisi lain, pernyataan Yusril yang menyebut putusan MK dan MA sudah final menjadi rujukan bahwa persoalan ini telah selesai secara hukum. Namun, perbedaan penafsiran antara hakim PTUN dan kuasa hukum Gibran menunjukkan dinamika hukum acara yang tidak sederhana.

Bagi publik, yang terpenting adalah kepastian hukum. Putusan gugur memang menutup satu babak, tetapi bukan berarti menutup semua pertanyaan. Terutama karena kuasa hukum Gibran masih membuka kemungkinan banding.

Langkah Selanjutnya dan Opsi Banding

Rullyandi menyatakan akan berdiskusi dengan Gibran sebelum menentukan sikap. "Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini," ujarnya. Ia juga menegaskan akan mempelajari pertimbangan hakim secara cermat.

Opsi banding menjadi taruhan. Jika diajukan, kubu Gibran harus menyiapkan argumen hukum yang kuat untuk membantah pernyataan hakim bahwa tidak ada upaya hukum. Sebaliknya, jika tidak diajukan, putusan gugur ini menjadi akhir dari proses di PTUN.

Selain itu, status Rullyandi sebagai kuasa hukum pasca-putusan juga belum jelas. Ia mengaku belum membahas hal itu dengan Gibran. "Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran," katanya.

Yang jelas, pernyataan hakim Rahmadi dan sikap Rullyandi menunjukkan perbedaan tafsir yang tajam. Publik akan menunggu apakah banding benar-benar ditempuh atau justru menjadi wacana yang menguap.

Analisis Redaksi

Pernyataan Rullyandi bahwa "secara hukum masih bisa" memang terdengar melegakan bagi kubu Gibran. Tapi pernyataan itu juga menimbulkan pertanyaan: jika hakim sudah menegaskan tidak ada upaya hukum, atas dasar apa banding diajukan? Di sinilah pentingnya memahami hukum acara secara utuh, bukan hanya potongan kalimat di persidangan.

Hakim Rahmadi menyebut putusan gugur tidak membuka ruang pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, putusan gugur memang memiliki konsekuensi berbeda dari putusan yang memeriksa pokok perkara. Namun, Rullyandi bersikeras bahwa banding tetap tersedia. Perbedaan ini seharusnya tidak diselesaikan di ruang publik, melainkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Yang lebih penting, publik berhak mendapat kepastian. Jangan sampai perdebatan soal ijazah Gibran terus berlarut tanpa ujung. Putusan MK dan MA yang disebut final oleh Yusril seharusnya menjadi rujukan utama. Jika memang sudah final, tidak ada alasan untuk terus memperpanjang polemik. Sebaliknya, jika banding ditempuh, lakukan dengan transparan dan argumentatif, bukan sekadar wacana untuk mengulur waktu.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id