BPSDM Hukum Dorong Loyalitas ASN Lewat Dukungan Publikasi Media Sosial

BPSDM Hukum Kementerian Hukum menegaskan loyalitas ASN bukan sekadar menjalankan tugas. Lewat Apel Pagi Virtual Jumat (13/11/2026), pegawai diajak mendukung publikasi organisasi di media sosial agar informasi layanan menjangkau masyarakat lebih luas.

Pesan itu disampaikan Kepala Balai Pelatihan Hukum Semarang, Rinto Gunawan Sitorus, yang bertindak sebagai pembina apel. Ia menempatkan loyalitas sejajar dengan integritas sebagai nilai yang harus dimiliki setiap aparatur.

"Loyalitas merupakan salah satu nilai penting yang harus dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), selain integritas. Salah satu bentuk nyata loyalitas kepada organisasi dapat diwujudkan melalui dukungan aktif terhadap berbagai program dan publikasi BPSDM Hukum," ujar Rinto dalam amanatnya.

Apel berlangsung secara virtual dan diikuti jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta seluruh pegawai BPSDM Hukum, Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), dan Balai Pelatihan Hukum Semarang, Batam, serta Bitung. Jumlah peserta apel mencapai 444 orang.

Peringkat Media Sosial BPSDM Hukum Jadi Sorotan

Dalam amanatnya, Rinto mengangkat data laporan mingguan kehumasan periode 30 Oktober hingga 5 November 2026. Angka itu menjadi dasar ajakan berpartisipasi bagi seluruh pegawai.

Pada platform X (Twitter), akun BPSDM Hukum menempati peringkat ketiga. Di Facebook, posisinya lebih baik, yakni peringkat kedua.

Namun pada TikTok, Instagram, dan YouTube, akun BPSDM Hukum belum masuk dalam lima besar. Rinto menilai capaian tersebut perlu menjadi perhatian sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran.

Ia menegaskan kehadiran media sosial bukan hanya sarana publikasi kegiatan. Media sosial juga menjadi kanal untuk menyampaikan informasi pengembangan kompetensi, program pembelajaran, dan berbagai layanan BPSDM Hukum kepada masyarakat.

Data kehumasan itu sekaligus memperlihatkan bahwa jangkauan informasi organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada tim humas. Keterlibatan pegawai di setiap satuan kerja ikut menentukan seberapa luas konten lembaga tersebar.

Dukungan Kecil yang Diminta Konsisten

Rinto mengajak pegawai memberi dukungan sederhana tetapi konsisten. Bentuknya antara lain menyukai, membagikan, memberikan komentar, serta mengunggah ulang konten yang dipublikasikan tim humas BPSDM Hukum maupun satuan kerja.

Satuan kerja yang dimaksud meliputi Balai Pelatihan Hukum Semarang, Batam, Bitung, dan Poltekpin. Menurut Rinto, pegawai bahkan dapat meluangkan waktu sekitar 5–10 menit sebelum mengakhiri jam kerja untuk berinteraksi dengan konten publikasi organisasi.

Ia menyebut kebiasaan itu telah diterapkan jajaran Balai Pelatihan Hukum Semarang sebagai bentuk partisipasi bersama dalam mendukung komunikasi publik organisasi.

Dengan jumlah peserta apel 444 orang, dukungan kolektif dinilai berpotensi besar memperluas jangkauan informasi BPSDM Hukum. Satu kali bagikan dari ratusan pegawai dapat berlipat menjadi paparan yang jauh lebih luas.

Berikut bentuk dukungan yang diminta dari pegawai BPSDM Hukum:

• Menyukai konten publikasi tim humas dan satuan kerja.
• Membagikan atau mengunggah ulang konten ke akun pribadi.
• Memberikan komentar pada unggahan organisasi.
• Menyisihkan 5–10 menit sebelum jam kerja berakhir untuk berinteraksi dengan konten.

Latar Belakang: Integritas, Loyalitas, dan Kebersamaan

Ajakan ini bukan pesan tunggal dalam apel tersebut. BPSDM Hukum secara rutin menanamkan nilai integritas, loyalitas, dan kebersamaan sebagai landasan penguatan kapasitas organisasi.

BPSDM Hukum berada di bawah Kementerian Hukum dan menangani pengembangan sumber daya manusia di sektor hukum. Lembaga ini menaungi Balai Pelatihan Hukum di sejumlah daerah serta Poltekpin.

Struktur yang tersebar di beberapa wilayah membuat komunikasi publik menjadi pekerjaan bersama. Informasi tentang pelatihan, pengembangan kompetensi, hingga layanan tidak cukup disebarkan dari satu kanal pusat saja.

Karena itu, apel pagi virtual dipakai sebagai ruang menyampaikan arahan yang bersifat lintas satuan kerja. Format daring memungkinkan jajaran di Semarang, Batam, Bitung, dan Depok menerima pesan yang sama pada waktu yang sama.

Dalam konteks organisasi publik, keterlibatan pegawai di media sosial juga berkaitan dengan keterbukaan informasi. Semakin luas konten lembaga tersebar, semakin besar peluang masyarakat mengakses program dan layanan yang tersedia.

Informasi resmi BPSDM Hukum dapat diakses melalui situs resmi BPSDM Hukum. Kementerian Hukum juga memiliki kanal informasi resmi di kemenkum.go.id.

Dampak: Citra Kelembagaan dan Akses Layanan

Partisipasi pegawai diharapkan memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan citra kelembagaan. Dua hal itu saling terkait: konten yang tersebar luas membentuk persepsi publik terhadap lembaga.

Bagi masyarakat, dampak yang paling terasa adalah akses terhadap informasi pengembangan kompetensi dan program pembelajaran. Informasi yang cepat sampai dapat memangkas jarak antara lembaga dan calon peserta pelatihan.

Bagi internal organisasi, kebiasaan berinteraksi dengan konten publikasi menumbuhkan rasa memiliki. Pegawai tidak hanya menjadi pelaksana tugas, tetapi juga bagian dari penyebaran informasi lembaga.

Rinto menyebut dukungan aktif terhadap program dan publikasi sebagai wujud nyata loyalitas. Pernyataan itu menempatkan media sosial sebagai bagian dari kerja organisasi, bukan aktivitas tambahan yang bersifat opsional.

Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah posisi di TikTok, Instagram, dan YouTube. Ketiga platform itu belum menempatkan akun BPSDM Hukum di lima besar, padahal penggunanya besar di kalangan masyarakat umum.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi Kinerja Kehumasan

Laporan mingguan kehumasan menjadi alat ukur yang dipakai BPSDM Hukum. Periode 30 Oktober hingga 5 November 2026 memperlihatkan posisi di X dan Facebook, sekaligus menandai platform yang masih perlu ditingkatkan.

Ke depan, capaian di TikTok, Instagram, dan YouTube akan menjadi indikator apakah ajakan dalam apel pagi berjalan efektif. Partisipasi 444 pegawai menjadi modal awal untuk menguji hal itu.

BPSDM Hukum berharap partisipasi aktif setiap pegawai meningkatkan citra kelembagaan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pengembangan kompetensi. Harapan berikutnya, pelayanan hukum menjadi lebih profesional dan berdampak.

Apel pagi virtual sendiri tetap menjadi forum rutin untuk menanamkan nilai integritas, loyalitas, dan kebersamaan. Melalui forum itu, arahan pimpinan sampai ke seluruh satuan kerja tanpa terkendala jarak.

Yang diminta dari pegawai kali ini tergolong ringan: menyukai, membagikan, dan mengomentari konten organisasi. Namun bagi BPSDM Hukum, kebiasaan kecil itulah yang dinilai bermakna besar bagi jangkauan informasi lembaga.

Analisis Redaksi

Ada yang menarik dari cara BPSDM Hukum merumuskan loyalitas. Nilai itu tidak diterjemahkan sebagai kepatuhan pada tugas, melainkan sebagai kesediaan ikut menyebarkan informasi organisasi. Rumusannya sederhana, tetapi mengubah cara pandang terhadap pekerjaan komunikasi publik.

Selama ini, publikasi lembaga sering dianggap urusan tim humas. Ketika pimpinan meminta seluruh pegawai menyukai, membagikan, dan mengomentari konten, batas antara pekerjaan humas dan pekerjaan pegawai biasa jadi kabur. Itu bisa positif, sejauh tidak berubah menjadi kewajiban administratif yang diukur secara seragam tanpa konteks.

Data yang dipaparkan Rinto memperlihatkan persoalan yang nyata. Peringkat ketiga di X dan kedua di Facebook bukan capaian buruk. Tetapi absennya BPSDM Hukum dari lima besar di TikTok, Instagram, dan YouTube menandakan jangkauan ke publik yang lebih luas belum tergarap optimal. Ajakan 5–10 menit sebelum pulang kerja adalah solusi murah, tetapi bukan pengganti strategi konten yang tepat sasaran di tiap platform.

Yang perlu dijaga, semangat kolaborasi ini jangan sampai menjadi beban baru bagi pegawai. Sebab loyalitas yang dipaksakan lewat kewajiban interaksi media sosial mudah kehilangan makna. Sebaliknya, jika dibarengi konten yang relevan dan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, dukungan kecil dari 444 pegawai bisa berubah menjadi kekuatan komunikasi yang sungguh bermakna.

Sumber: kemenkum.go.id