Lahan Siosar 480 Hektar untuk Petani Sinabung Sah Secara Hukum, Pemkab Karo Buka Suara

Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan status hukum lahan 480,11 hektar di Siosar yang diperuntukkan sebagai Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi Tahap III pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Kadis Kominfo Karo, Hesti Maria Br Tarigan, menyebut lahan itu sah berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 547 Tahun 2017 dan belum pernah digugat di pengadilan mana pun.

Penegasan ini disampaikan Hesti di Kabanjahe, Jumat (13/11/2026), untuk memberi kepastian informasi kepada masyarakat luas. Isu status lahan Siosar memang kerap mencuat di tengah warga, terutama karena kawasan itu kini menjadi sumber penghidupan para petani korban erupsi.

Dasar Hukum Lahan Siosar: SK Menteri LHK Nomor 547 Tahun 2017

Hesti menjelaskan, lahan tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten Karo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dasar perolehannya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017.

"Lahan ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Karo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017," ujar Hesti seperti dikutip dari laporan ANTARA Sumut.

Keputusan itu mengatur pelepasan kawasan hutan produksi di Rangka Tukar serta penukaran kawasan hutan untuk keperluan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Dengan regulasi tersebut, status kawasan yang semula hutan produksi berubah menjadi lahan yang dapat dikelola untuk kepentingan relokasi.

Secara geografis, lahan itu berada pada koordinat 2°57'45,94" LU dan 98°28'10,36" BT, dengan ketinggian 1.480,94 meter di atas permukaan laut. Posisi ini menempatkan Siosar sebagai kawasan dataran tinggi yang cocok untuk usaha tani hortikultura dan tanaman pangan.

Belum Pernah Digugat, Status Hukum Dianggap Final

Hesti menegaskan, hingga saat ini SK Nomor 547 Tahun 2017 belum pernah digugat maupun dibatalkan di pengadilan mana pun. Karena itu, statusnya tetap sah dan berlaku secara hukum.

Pernyataan ini tampaknya merespons kekhawatiran sebagian warga soal keabsahan lahan. Dengan tidak adanya gugatan, Pemkab Karo memandang tidak ada dasar hukum untuk mempertanyakan kepemilikan maupun pemanfaatan lahan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan tanah ulayat. Penegasan ini penting karena status tanah ulayat kerap menjadi sumber sengketa di sejumlah daerah, terutama ketika kawasan hutan dilepas menjadi lahan permukiman dan pertanian.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan lahan ini dengan baik, demi kesejahteraan para petani dan keluarga pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang telah menempati kawasan ini," tambahnya.

Dari Pengungsian ke Siosar: Konteks Relokasi Korban Sinabung

Siosar merupakan kawasan relokasi yang disiapkan pemerintah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat erupsi Gunung Sinabung. Bencana vulkanik itu memaksa ribuan keluarga mengungsi dari desa-desa di kaki gunung, sebagian di antaranya sempat bertahun-tahun tinggal di hunian sementara.

Relokasi dilakukan bertahap, dan Siosar menjadi salah satu lokasi penempatan utama. Selain rumah tinggal, pemerintah menyiapkan lahan usaha tani agar warga memiliki sumber penghasilan baru setelah meninggalkan kampung halaman mereka.

Karena itulah status hukum LUT menjadi krusial. Tanpa kejelasan, petani penerima manfaat berisiko menghadapi konflik kepemilikan, kesulitan mengakses bantuan pertanian, hingga ketidakpastian saat hendak mengembangkan usaha.

Apa Dampaknya bagi Petani Penerima Manfaat

Dengan status hukum yang ditegaskan, ada sejumlah konsekuensi praktis bagi warga yang telah menempati kawasan Siosar:

• Kepastian menggarap lahan tanpa khawatir tuntutan pihak lain.
• Landasan lebih kuat untuk mengakses program bantuan pertanian dan pembiayaan.
• Dorongan investasi jangka panjang, seperti penanaman komoditas bernilai ekonomi.
• Kepastian bagi pemerintah daerah dalam merencanakan infrastruktur pendukung.

Pemkab Karo menyatakan komitmen mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut secara optimal demi tujuan kemanusiaan dan peningkatan taraf hidup warga terdampak bencana alam. Komitmen ini sejalan dengan mandat relokasi yang memang berorientasi pada pemulihan sosial-ekonomi.

Meski begitu, kejelasan status hukum baru merupakan pintu awal. Persoalan berikutnya adalah bagaimana lahan benar-benar produktif, misalnya melalui pendampingan teknis, akses pasar, dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Pembahasan soal tata kelola kawasan hutan dan pelepasan lahan dapat dirujuk pada ketentuan yang dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Langkah Selanjutnya dan Ajakan Pemkab Karo

Pemkab Karo melalui Dinas Kominfo menempatkan penegasan ini sebagai upaya transparansi. Informasi resmi soal dasar hukum, lokasi, dan status lahan disampaikan agar tidak muncul tafsir liar di tengah masyarakat.

Ke depan, fokus pemerintah daerah adalah memastikan lahan 480,11 hektar itu dimanfaatkan sesuai peruntukan. Ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemanfaatan lahan menunjukkan pendekatan kolaboratif, bukan sekadar klaim administratif.

Bagi warga Siosar, kepastian ini menjadi modal awal membangun kembali kehidupan setelah erupsi. Bagi Pemkab Karo, ujian sesungguhnya ada pada implementasi di lapangan: apakah lahan benar-benar menghidupi petani, atau hanya berhenti sebagai dokumen hukum yang sah.

Analisis Redaksi

Penegasan status hukum lahan Siosar layak diapresiasi karena menjawab salah satu kekhawatiran paling mendasar warga relokasi. Dalam kasus bencana besar seperti Sinabung, ketidakpastian tanah hampir selalu menjadi sumber masalah baru setelah pengungsian berakhir. Menutup celah itu dengan merujuk pada SK Menteri LHK Nomor 547 Tahun 2017 adalah langkah yang tepat secara administratif.

Namun, publik perlu membaca pernyataan ini secara utuh. Bahwa lahan belum pernah digugat bukan berarti tidak ada persoalan di tingkat bawah. Klaim bahwa kawasan itu bukan tanah ulayat juga menuntut penjelasan terbuka kepada warga sekitar, agar tidak menimbulkan gesekan sosial di kemudian hari. Pemerintah daerah sebaiknya mempublikasikan dokumen pendukung dan peta peruntukan secara luas, bukan hanya menyampaikannya lewat pernyataan pers.

Isu sebenarnya bergeser dari legalitas ke produktivitas. Lahan 480 hektar lebih di ketinggian hampir 1.500 meter punya potensi besar untuk hortikultura, tetapi potensi itu tidak tumbuh sendiri. Butuh pendampingan, akses modal, dan kepastian pasar. Jika pemerintah berhenti pada penegasan hukum, warga Siosar hanya mendapat ketenangan di atas kertas, sementara kesejahteraan yang dijanjikan masih menunggu dibuktikan di ladang.