Michael Sianipar Ancam Langkah Hukum jika PSSI Desak Penunjukan Plt FFI

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar mengancam menempuh jalur hukum jika PSSI tetap menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Ancaman itu keluar setelah PSSI menerbitkan SK 271/SKEP/XI-2026 yang menyatakan kepemimpinannya tidak berlaku lagi.

Dalam SK yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi itu, PSSI juga langsung menunjuk anggota komite eksekutif (Exco) Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI. Michael menyebut langkah tersebut sebagai penunjukan ilegal.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucap Michael Sianipar, dikutip dari CNN Indonesia.

Kronologi Pemakzulan Michael Sianipar oleh PSSI

PSSI membuat kejutan pada Kamis (12/11) malam. Lewat surat keputusan bernomor 271/SKEP/XI-2026, PSSI memakzulkan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI.

"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi," tulis PSSI dalam salinan surat keputusan yang diterima CNN Indonesia.

Masih dalam dokumen yang sama, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai pengganti sementara. "Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia," tulis PSSI.

Surat itu diteken Erick Thohir bersama Yunus Nusi. Keputusan tersebut berlaku efektif sejak ditandatangani, tanpa menyebut mekanisme kongres atau rapat anggota di lingkungan FFI.

Michael tidak tinggal diam. Jumat pagi (13/11), ia menyatakan masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI secara hukum. "(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.

Alasan Michael Sianipar: AD/ART FFI Dilindungi Kemenkum

Bagi Michael, persoalan utama bukan soal siapa yang duduk di kursi ketua umum, melainkan prosedur. Setiap pergantian kepengurusan, katanya, harus melalui mekanisme yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," ujarnya.

Michael menegaskan, AD/ART FFI terdaftar dan dilindungi Kementerian Hukum. Di dalamnya sudah diatur jalur penyampaian aspirasi, termasuk kemungkinan menggelar kongres luar biasa.

"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," tutur Michael.

Dengan logika itu, ia menilai SK PSSI tidak otomatis membatalkan kepengurusannya. Sebab, hanya mekanisme internal organisasi yang bisa mengubah komposisi kepengurusan.

Posisi Vivin Cahyani dan Erick Thohir dalam Sengketa Ini

Nama Vivin Cahyani masuk ke pusat sengketa. Ia adalah anggota Exco PSSI yang kini ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum FFI lewat SK tersebut.

Penunjukan itu menempatkan Vivin pada posisi rangkap: sebagai bagian dari struktur PSSI sekaligus pemimpin sementara federasi yang sedang berselisih dengan PSSI. Situasi ini yang dinilai Michael sebagai sumber masalah.

Erick Thohir dan Yunus Nusi menjadi pihak yang menandatangani keputusan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari keduanya maupun dari Vivin soal ancaman laporan ke Kemenkum dan kepolisian.

PSSI sendiri sebelumnya juga disebut memakzulkan Michael dari jabatan Ketua Umum AFI, mengingat FFI dan Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) berada dalam satu rumpun kepengurusan. Dalam salinan SK, PSSI menyebut Vivin sebagai Plt Ketua AFI/Federasi Futsal Indonesia.

Dampak pada Futsal Nasional dan Jalur Hukum yang Disiapkan

Konflik ini berpotensi mengganggu kompetisi dan pembinaan futsal nasional. Ketika dua pihak mengklaim sah memimpin federasi, keputusan soal liga, pendaftaran klub, dan program tim nasional bisa terhambat.

Michael menyiapkan dua jalur laporan sekaligus. Pertama, ke Kementerian Hukum sebagai instansi yang mencatat badan hukum organisasi. Kedua, ke pihak kepolisian, dengan sasaran "siapa pun yang membuat surat itu".

Langkah itu menandakan sengketa tidak akan selesai di ruang rapat. Ada kemungkinan masalah ini berlanjut ke ranah administrasi negara dan pidana, tergantung bagaimana Kemenkum menilai keabsahan AD/ART dan SK PSSI.

Berikut poin-poin utama sengketa FFI-PSSI:

• PSSI menerbitkan SK 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis (12/11) malam, diteken Erick Thohir dan Yunus Nusi.
• SK menyatakan kepemimpinan Michael Sianipar periode 2024-2028 tidak berlaku lagi.
• Vivin Cahyani, anggota Exco PSSI, ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum FFI/AFI.
• Michael menilai penunjukan ilegal karena tak melalui AD/ART dan kongres luar biasa.
• Michael mengancam melapor ke Kemenkum dan kepolisian.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Kemenkum dan PSSI

Bola kini berada di tangan Kementerian Hukum. Jika Kemenkum mengakui AD/ART FFI versi Michael masih berlaku, posisi SK PSSI menjadi lemah secara administrasi.

Sebaliknya, jika PSSI bisa membuktikan kewenangannya mengatur federasi anggota, penunjukan Vivin berpeluang dipertahankan. Sampai sekarang belum ada keterangan resmi soal dasar kewenangan PSSI memakzulkan ketua umum federasi anggota.

Michael memastikan tetap menjalankan roda organisasi. Ia menyebut kongres luar biasa sebagai satu-satunya jalur sah bila ada pihak yang ingin mengganti kepengurusan.

"Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," kata Michael, memberi petunjuk bahwa ia akan mendorong penyelesaian lewat mekanisme internal, bukan lewat surat keputusan pihak lain. Informasi lebih lanjut soal futsal nasional bisa dipantau lewat kanal resmi PSSI.

Analisis Redaksi

Yang dipertaruhkan dalam sengketa ini sebenarnya sederhana: apakah sebuah federasi anggota bisa dibubarkan kepemimpinannya lewat surat keputusan organisasi induk. Michael Sianipar menempatkan AD/ART sebagai benteng, sementara PSSI memakai SK sebagai instrumen. Dua logika ini tidak akan bertemu tanpa pihak ketiga.

Ada kejanggalan yang sulit diabaikan. SK itu menunjuk Vivin Cahyani, anggota Exco PSSI, untuk memimpin sementara federasi yang sedang berselisih dengan PSSI. Secara tata kelola organisasi, penunjukan orang dalam ke kursi pimpinan pihak yang berkonflik selalu memicu pertanyaan soal independensi. Belum lagi tidak disebutkannya jalur kongres luar biasa dalam SK tersebut.

Publik futsal berhak mendapat kejelasan cepat. Konflik berkepanjangan akan merembet ke kompetisi, pembinaan usia muda, dan persiapan tim nasional. Jika Kemenkum dan kepolisian benar-benar menerima laporan, sengketa ini akan menjadi ujian bagi cara PSSI memperlakukan federasi di bawah naungannya.