Viral Beretika dan Privasi Terjaga: Riset Mahasiswa USU soal Sikap Pengguna Media Sosial

Enam mahasiswa Universitas Sumatera Utara menulis gagasan soal viral beretika dan privasi yang tetap terjaga di media sosial. Tulisan mereka menyorot sikap pengguna ketika konten cepat menyebar, dan bagaimana etika serta perlindungan data pribadi seharusnya ikut dijaga.

Artikel itu dipublikasikan di kanal Suara USU dengan judul yang menempatkan dua kata kunci berdampingan: viral beretika dan privasi terjaga. Penulisnya adalah Amelia Rahmawati, Simon Petrus Sedav Sitanggang, Nurul Fitrah Rahmania Margolang, Rika Ayni Hasibuan, Messi Rizkia Putri, dan Yosefin Tesalonika Oktaviana Sia.

Viral Beretika Jadi Sorotan Mahasiswa USU

Judul tulisan itu menyiratkan satu hal: penyebaran konten yang luas bukan tujuan akhir. Ada dua syarat yang diajukan para penulis, yakni etika saat membagikan dan terjaganya privasi orang lain yang ikut tampil dalam konten.

Media sosial membuat satu unggahan bisa berpindah dari grup kecil ke ribuan layar dalam hitungan jam. Pada titik itu, keputusan untuk menekan tombol bagikan berubah menjadi tindakan yang punya konsekuensi. Bukan lagi soal selera, tapi soal siapa yang dirugikan.

Para penulis memilih pendekatan sikap pengguna, bukan sekadar kajian teknis platform. Artinya, fokus riset jatuh pada perilaku: apa yang dilakukan orang biasa ketika melihat konten menarik, sebelum dan sesudah konten itu menjadi ramai.

Pilihan sudut pandang ini masuk akal. Aturan komunitas dan fitur privasi di tiap platform terus berubah, tetapi kebiasaan pengguna sering tertinggal. Banyak orang tahu cara mengunggah, belum tentu paham cara menimbang.

Privasi Terjaga dan Jejak Data yang Ditinggalkan

Isu privasi dalam tulisan itu bukan hal abstrak. Setiap unggahan meninggalkan jejak: nama, wajah, lokasi, hingga percakapan di kolom komentar. Jejak itu bisa dikumpulkan, disalin, dan disebar ulang oleh pihak yang tidak dikenal.

Di Indonesia, kerangka hukum soal data pribadi sudah ada. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data serta kewajiban pengendali data. Salah satu poin yang sering dikutip adalah hak individu untuk meminta penghapusan data pribadinya.

Namun hukum bergerak lebih lambat daripada kecepatan linimasa. Ketika sebuah video sudah diunduh dan diunggah ulang puluhan kali, permintaan penghapusan di satu platform tidak otomatis membersihkan salinan di tempat lain.

Karena itu, pendekatan preventif menjadi relevan. Menimbang sebelum mengunggah, meminta izin sebelum merekam, dan menutup bagian yang tidak perlu ditampilkan adalah langkah kecil yang berdampak besar.

Mengapa Sikap Pengguna Menentukan Isi Ruang Publik Digital

Algoritma memutuskan apa yang muncul di beranda, tetapi pengguna memutuskan apa yang diteruskan. Dua kekuatan itu bekerja bersamaan. Konten yang tidak dibagikan tidak akan menyebar, sepopuler apa pun rekomendasi platform.

Di sinilah riset soal sikap menjadi penting. Perilaku berbagi sering didorong emosi sesaat: kaget, marah, gemas, atau ingin terlihat lebih dulu tahu. Pertimbangan soal dampak ke orang lain biasanya datang belakangan, kalau sempat.

Para penulis dari USU tampaknya ingin menggeser urutan itu. Etika diletakkan di depan, bukan sebagai catatan kaki setelah konten telanjur viral.

Beberapa prinsip yang lazim dipakai dalam diskusi etika digital:

• Pastikan kebenaran konten sebelum meneruskan, termasuk sumber aslinya.
• Minta izin kepada orang yang wajah, suara, atau ceritanya ikut tampil.
• Hindari menyebarkan konten yang mempermalukan individu, terutama anak dan orang dalam kondisi rentan.
• Sadari bahwa unggahan bisa diarsipkan pihak lain meski sudah dihapus.
• Gunakan fitur privasi, bukan mengandalkan niat baik pengguna lain.

Prinsip-prinsip itu bukan aturan resmi, melainkan rambu yang sering muncul dalam panduan literasi digital. Nilainya terletak pada konsistensi penerapan, bukan pada hafalan.

Konteks Literasi Digital dan Peran Kampus

Universitas Sumatera Utara bukan kali pertama membahas persoalan ini lewat tulisan mahasiswa. Kanal Suara USU memang menjadi ruang publikasi bagi gagasan mahasiswa, termasuk soal perilaku di ruang digital.

Keterlibatan kampus dalam diskusi literasi digital punya alasan praktis. Mahasiswa adalah kelompok pengguna paling aktif, sekaligus calon profesional yang akan mengelola data orang lain di dunia kerja.

Data resmi soal tingkat literasi digital nasional bisa dilihat pada publikasi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang secara berkala mengeluarkan indeks dan panduan literasi digital. Angka indeksnya bervariasi antarwilayah, dan itu memengaruhi cara pesan etika disampaikan.

Untuk konteks hukum, rujukan utama tetap UU PDP beserta penjelasan resminya. Regulasi ini mengatur hak akses, hak koreksi, dan hak penghapusan data pribadi, sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggaran.

Kombinasi antara panduan etika dan payung hukum memberi dua lapis perlindungan. Yang pertama bekerja sebelum masalah muncul, yang kedua bekerja setelah ada kerugian.

Dampak Viral yang Tidak Selalu Terlihat

Konten yang menyebar luas membawa konsekuensi berbeda bagi pembuat dan objeknya. Pembuat konten mendapat perhatian, sementara orang yang ada di dalamnya kadang tidak pernah dimintai pendapat.

Ada pula efek jangka panjang: potongan video bisa muncul lagi bertahun-tahun kemudian, di luar konteks aslinya. Bagi individu yang tidak siap, ini bukan sekadar ketidaknyamanan.

Karena itu, gagasan privasi terjaga dalam tulisan mahasiswa USU perlu dibaca sebagai usulan soal batas. Batas antara hak publik untuk tahu dan hak individu untuk tidak diekspos tanpa persetujuan.

Langkah selanjutnya ada di tangan pengguna. Menimbang selama beberapa detik sebelum membagikan konten adalah kebiasaan yang bisa dilatih, dan efeknya menumpuk seiring waktu.

Analisis Redaksi

Gagasan yang diangkat para mahasiswa USU ini sederhana, tapi menyentuh titik yang sering dilewatkan: viral bukan prestasi netral. Setiap kali sebuah konten menyebar, ada orang yang harus menanggung akibatnya, dan belum tentu ia pernah setuju.

Yang menarik, pendekatan yang dipilih bukan menuntut platform bertindak lebih keras. Fokusnya pada sikap pengguna, wilayah yang paling sulit diatur tapi paling menentukan. Regulasi bisa memaksa platform menghapus konten, tapi tidak bisa memaksa orang berpikir sebelum menekan tombol bagikan.

Kelemahan tulisan semacam ini biasanya ada pada eksekusi: gagasan bagus tanpa data lapangan mudah berhenti jadi imbauan. Karena itu, riset soal sikap pengguna sebaiknya diteruskan dengan pengukuran, bukan hanya ajakan. Tanpa angka, diskusi etika digital cenderung berputar pada hal yang sudah disepakati bersama.