PKK Jateng Luncurkan Sahabat Hukum Keluarga, Layanan Konsultasi bagi Korban Kekerasan

Tim Penggerak PKK Jawa Tengah bersama Biro Hukum Setda Jateng meluncurkan layanan Sahabat Hukum Keluarga, wadah konsultasi, edukasi, advokasi, dan pendampingan bagi kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan.

Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Nawal Arafah Yasin mengatakan layanan itu diharapkan mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses bantuan dan pendampingan hukum. Pernyataan itu disampaikan Nawal saat berada di Kabupaten Semarang.

"Sahabat Hukum Keluarga ini nantinya kita akan hubungkan dengan Posbankum yang ada di setiap desa, dan juga OBH mitra Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah," kata Nawal, dikutip dari Radio Idola Semarang.

Apa Itu Layanan Sahabat Hukum Keluarga

Sahabat Hukum Keluarga adalah program kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Jawa Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Jateng. Layanan ini dirancang sebagai pintu masuk bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum, mulai dari konsultasi hingga pendampingan di jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Menurut Nawal, masyarakat dapat berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan dengan dukungan advokat dan organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jateng. Skema ini membuat warga tidak perlu mencari bantuan hukum sendiri dari nol.

Layanan tersebut juga menjadi wadah bagi kader PKK di Jateng yang telah mengikuti pelatihan paralegal untuk mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam membantu masyarakat. Kader-kader ini menjadi ujung tombak di tingkat desa dan kelurahan.

"Kita akan membuka di setiap kantor PKK ini untuk nantinya bisa melayani. Ada konsultasi hukum, bantuan pendampingan, advokasi, yang nantinya akan dibantu oleh advokat-advokat," jelas Nawal.

Dengan pola itu, Sahabat Hukum Keluarga berfungsi sebagai penghubung antara warga, kader PKK di tingkat akar rumput, dan tenaga advokat profesional. Warga cukup datang ke kantor PKK terdekat untuk memulai prosesnya.

Kelompok Rentan Jadi Sasaran Utama Layanan

Nawal menjelaskan, kelompok rentan yang menjadi sasaran layanan ini meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, terutama yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Mereka diharapkan tidak lagi kesulitan mengakses konsultasi dan pendampingan.

Empat kategori itu dipilih karena selama ini dikenal paling sering tertinggal dalam akses keadilan. Keterbatasan biaya, informasi, dan mobilitas membuat mereka kerap memilih diam ketika menghadapi persoalan hukum.

Kehadiran layanan di kantor PKK yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai memangkas jarak tersebut. PKK memiliki struktur organisasi yang menjangkau wilayah paling bawah, sehingga distribusi informasi bisa lebih cepat.

Nawal menegaskan, layanan ini bukan sekadar formalitas. Setiap warga yang datang akan diarahkan sesuai kebutuhan, termasuk bila kasusnya harus dibawa ke ranah hukum formal.

400 Kader PKK Sudah Dilatih Jadi Paralegal

Kesiapan sumber daya manusia menjadi fondasi program ini. Hingga saat ini, pelatihan paralegal telah dilaksanakan sebanyak delapan angkatan dengan melibatkan 400 kader PKK dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Pelatihan itu membekali kader dengan pengetahuan dasar tentang hukum keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta prosedur pendampingan korban. Bekal tersebut yang kini disalurkan melalui Sahabat Hukum Keluarga.

Berikut sejumlah poin penting dari program ini:

• Layanan mencakup konsultasi hukum, edukasi, advokasi, dan pendampingan.
• Sasaran utama: perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
• Terhubung dengan Posbankum di setiap desa dan OBH mitra Biro Hukum Setda Jateng.
• Didukung 400 kader PKK yang telah mengikuti pelatihan paralegal dalam delapan angkatan.
• Pendampingan dilakukan oleh advokat yang bekerja sama dengan Pemprov Jateng.

Jumlah 400 kader itu bukan angka kecil untuk ukuran program pendampingan hukum berbasis komunitas. Jika tersebar merata, satu kader bisa menjadi rujukan awal bagi puluhan warga di wilayahnya.

Kemitraan dengan 24 Organisasi Bantuan Hukum

Kepala Biro Hukum Setda Jateng Haerudin menyatakan, kehadiran Sahabat Hukum Keluarga sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

"Sebagaimana penekanan dari Ibu Ketua PKK terkait dengan masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Ini yang nanti akan menjadi konsen kami," ujarnya.

Haerudin menyebut, saat ini pihaknya telah menjalin kemitraan dengan 24 OBH. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Jalur litigasi berarti kasus dibawa ke pengadilan, sementara nonlitigasi mencakup mediasi, negosiasi, dan penyelesaian di luar pengadilan. Dua jalur itu penting agar tidak semua persoalan harus berakhir di ruang sidang.

Peran Biro Hukum Setda Jateng dalam skema ini adalah menyediakan payung regulasi dan menghubungkan layanan dengan OBH yang telah terakreditasi. Kolaborasi lintas lembaga semacam ini yang membuat program tidak berhenti di seremonial.

Bagaimana Warga Mengakses Layanan Ini

Warga yang hendak menggunakan layanan dapat mendatangi kantor PKK terdekat. Dari sana, kader akan melakukan identifikasi awal terhadap persoalan yang dihadapi sebelum meneruskannya ke advokat atau OBH mitra.

Untuk kasus yang menimpa warga desa, jalur Posbankum atau Pos Bantuan Hukum di tingkat desa menjadi pintu pertama. Nawal menyebut Sahabat Hukum Keluarga akan dihubungkan langsung dengan pos tersebut agar alurnya tidak terputus.

Langkah berikutnya adalah pendampingan oleh advokat, termasuk bila diperlukan pendampingan di luar jalur pengadilan. Informasi soal mekanisme ini rencananya disebarkan melalui jaringan PKK hingga tingkat rukun tetangga.

Keberhasilan program akan sangat bergantung pada seberapa cepat informasi sampai ke warga. Sebab, persoalan klasik bantuan hukum di daerah bukan hanya soal ketersediaan advokat, tetapi juga ketidaktahuan warga bahwa layanan itu ada dan gratis.

Informasi seputar kebijakan hukum daerah juga dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Redaksi

Langkah PKK Jateng menggandeng Biro Hukum Setda patut diapresiasi karena menyentuh titik yang jarang digarap: akses keadilan di tingkat desa. Selama ini, korban kekerasan di pedesaan sering berhadapan dengan tembok biaya dan ketiadaan pendamping. Program ini mencoba meruntuhkan tembok itu dengan memanfaatkan struktur PKK yang sudah ada hingga lapisan paling bawah.

Namun, ada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Dengan 400 kader paralegal dan 24 OBH, sebaran itu masih tipis untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rasio antara jumlah kader dan populasi kelompok rentan perlu dihitung ulang agar layanan tidak menumpuk di wilayah tertentu saja. Kualitas pelatihan paralegal juga harus terus diperbarui, terutama untuk kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang penanganannya butuh kepekaan khusus.

Yang paling menentukan justru soal rujukan. Jika alur dari kader PKK ke advokat mitra tidak jelas batas waktunya, warga bisa kehilangan momentum, terutama pada kasus kekerasan yang rentan terhadap tekanan pihak lain. Pemerintah provinsi sebaiknya menetapkan standar respons dan mekanisme pengaduan bila pendampingan tidak berjalan. Tanpa itu, Sahabat Hukum Keluarga berisiko menjadi program yang ramai saat peluncuran tetapi sepi saat dibutuhkan.