Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan Notaris, SIGAP Notaris Disosialisasikan ke Aparat Penegak Hukum

Kanwil Kemenkum Riau menyambangi Polresta Pekanbaru dan Ditreskrimsus Polda Riau pada Kamis (12/11/2026) untuk menyosialisasikan aplikasi SIGAP Notaris sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan kenotariatan dengan aparat penegak hukum.

Kegiatan itu digelar oleh Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kunjungan pertama berlangsung di Polresta Pekanbaru sekitar pukul 10.00 WIB, lalu dilanjutkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada pukul 14.00 WIB.

Menurut laporan ANTARA News Riau, sosialisasi ini menyasar pemahaman aparat penegak hukum soal fungsi dan pemanfaatan SIGAP Notaris sebagai sarana monitoring dan pengendalian penyelesaian pengaduan terkait notaris.

SIGAP Notaris Jadi Alat Monitoring Pengaduan

Aplikasi SIGAP Notaris diposisikan sebagai kanal pemantauan bagi instansi yang berwenang menangani laporan masyarakat terhadap notaris. Lewat aplikasi ini, proses penyelesaian pengaduan dapat dipantau dan dikendalikan, bukan lagi berjalan sendiri-sendiri di tiap instansi.

Dalam kunjungan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Riau memperkenalkan cara kerja aplikasi kepada personel Polresta Pekanbaru dan Ditreskrimsus Polda Riau. Penjelasan mencakup fungsi aplikasi, alur pemanfaatan, hingga posisinya dalam rangkaian penanganan pengaduan.

Pengenalan aplikasi bukan satu-satunya agenda. Kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Riau dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan kenotariatan serta penanganan pengaduan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Artinya, ada dua hal yang ingin dicapai sekaligus: pemahaman teknis soal aplikasi, dan kesepahaman soal pembagian peran antarinstansi. Dua hal itu sulit dipisahkan karena pengaduan notaris kerap bersinggungan dengan ranah pidana yang menjadi kewenangan kepolisian.

Yeni Nel Ikhwan Dorong Sinergi Lintas Instansi

Plh. Kakanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama lintas instansi. Ia mendorong agar sinergi terus diperkuat guna mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Menurutnya, setiap pengaduan harus dapat ditangani secara efektif, transparan, dan terkoordinasi. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks kunjungan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Pekanbaru.

Pesan tersebut menyiratkan satu hal: pengawasan notaris tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi. Kanwil Kementerian Hukum memegang kewenangan administratif, sementara kepolisian menangani dugaan tindak pidana. Tanpa koordinasi, penanganan pengaduan berisiko tumpang tindih atau justru mandek.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparat penegak hukum semakin memahami pemanfaatan SIGAP Notaris. Harapan berikutnya, terbangun koordinasi yang berkelanjutan dengan Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam mendukung pengawasan dan penyelesaian pengaduan kenotariatan.

Dua Lokasi Kunjungan dalam Sehari

Rangkaian kunjungan hari itu dibagi ke dua lokasi. Berikut urutannya:

• Pukul 10.00 WIB — Polresta Pekanbaru, sosialisasi SIGAP Notaris dan koordinasi pengawasan kenotariatan.
• Pukul 14.00 WIB — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, agenda serupa dengan penekanan pada penanganan pengaduan.

Pemilihan dua instansi itu bukan tanpa alasan. Polresta Pekanbaru berada di ibu kota provinsi, wilayah dengan aktivitas kenotariatan paling padat di Riau. Sementara Ditreskrimsus Polda Riau menangani perkara ekonomi dan khusus, termasuk yang berkaitan dengan dokumen dan akta.

Dengan mendatangi kedua lokasi dalam satu hari, Kanwil Kemenkum Riau menempatkan koordinasi sebagai langkah rutin, bukan kegiatan seremonial. Formatnya kunjungan langsung, bukan surat edaran atau rapat daring.

Mengapa Pengawasan Notaris Butuh APH

Notaris berperan dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar banyak transaksi hukum, mulai dari jual beli tanah, pendirian badan usaha, hingga perjanjian kredit. Karena itu, sengketa yang melibatkan akta notaris sering menyeret perkara ke ranah hukum yang lebih luas.

Di sisi lain, kewenangan pengawasan notaris melekat pada Kementerian Hukum melalui kantor wilayah. Aparat penegak hukum masuk ketika ada dugaan pelanggaran pidana, misalnya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan jabatan.

Di titik inilah koordinasi menjadi krusial. Laporan masyarakat bisa masuk ke kepolisian lebih dulu, sementara aspek pelanggaran kode etik dan jabatan berada di ranah Kementerian Hukum. Tanpa jalur komunikasi yang jelas, penanganan bisa berlarut.

Kehadiran aplikasi semacam SIGAP Notaris memungkinkan pemantauan status pengaduan secara lebih terukur. Informasi soal regulasi dan layanan administrasi hukum umum juga bisa diakses lewat situs resmi Kementerian Hukum.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi Berkelanjutan

Hasil yang diharapkan dari kunjungan ini adalah pemahaman yang lebih baik di kalangan aparat penegak hukum soal pemanfaatan SIGAP Notaris. Selain itu, terbangun koordinasi berkelanjutan antara kepolisian dan Kanwil Kementerian Hukum Riau.

Ke depan, arah kebijakannya jelas: pengaduan terkait notaris ditangani secara terkoordinasi, dengan pembagian kewenangan yang tidak saling bertabrakan. Setiap laporan diharapkan melewati jalur yang sama, terpantau, dan tercatat.

Bagi masyarakat, implikasinya bersifat praktis. Pengaduan terhadap notaris memiliki jalur yang lebih jelas, dan prosesnya dapat dipantau oleh instansi yang berwenang. Bagi notaris, pengawasan yang lebih rapi menjadi pengingat bahwa jabatan mereka terikat aturan dan kode etik.

Yang belum terjawab, seberapa sering koordinasi semacam ini akan digelar dan bagaimana evaluasinya. Sumber tidak menyebut jadwal lanjutan maupun target capaian. Namun arahnya sudah tergambar: pengawasan kenotariatan di Riau bergerak menuju pola yang lebih terkoordinasi antarinstansi.

Analisis Redaksi

Langkah Kanwil Kemenkum Riau mendatangi langsung Polresta Pekanbaru dan Ditreskrimsus Polda Riau layak diapresiasi karena menyentuh titik lemah yang jarang dibahas: pengaduan notaris sering macet bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena tidak ada jalur komunikasi yang jelas antarinstansi. Ketika laporan masuk ke kepolisian sementara aspek jabatan ada di Kementerian Hukum, risiko saling lempar kewenangan selalu terbuka.

Namun sosialisasi aplikasi hanyalah langkah awal. Nilai SIGAP Notaris baru terasa jika ada tindak lanjut yang terukur: berapa pengaduan masuk, berapa yang selesai, dan dalam waktu berapa lama. Tanpa publikasi data semacam itu, aplikasi berisiko berhenti sebagai formalitas administratif. Transparansi yang disebut Yeni Nel Ikhwan sebaiknya diterjemahkan menjadi laporan berkala yang bisa diakses publik.

Kritisnya, pengawasan notaris di daerah selama ini menghadapi persoalan klasik: jumlah pengawas terbatas, sementara notaris tersebar luas. Sinergi dengan aparat penegak hukum bisa menutup celah itu, asalkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial. Yang dibutuhkan adalah protokol tetap penanganan pengaduan lintas instansi, lengkap dengan tenggat waktu dan mekanisme pelaporan. Tanpa itu, koordinasi hanya sekuat momentum kunjungannya.

Sumber: riau.antaranews.com, kemenkum.go.id