Kemenkum Riau Belajar Kekayaan Intelektual ke Jepang Lewat Program KCCP JICA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengirim Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, mengikuti Knowledge Co-Creation Program (KCCP) di Tokyo, Jepang, Rabu (4/11/2026). Program bertajuk Capacity Development for Raising Awareness of Industrial Property Rights in Regional Areas itu bagian dari kerja sama DJKI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO).

Lewat program ini, peserta dari Indonesia mempelajari sistem, kebijakan, dan praktik pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di Jepang, terutama cara meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan KI di tingkat regional. Riau menjadi salah satu daerah yang mengirimkan perwakilannya.

Kronologi dan agenda KCCP di Tokyo

Kegiatan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, dan dirangkum dalam rilis Kemenkum Riau yang dikutip ANTARA, Jumat (13/11/2026). Program ini bukan pelatihan sekali duduk. Peserta diajak melihat langsung bagaimana Jepang mengelola ekosistem KI dari hulu ke hilir.

Dalam kunjungan ke JPO, peserta mendapat pemaparan soal perlindungan paten, desain industri, dan merek. Ada juga materi tentang penerapan Patent Prosecution Highway (PPH), transformasi digital layanan KI, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang KI.

Delegasi Indonesia tidak hanya mendengar. Mereka memaparkan penguatan sistem dukungan KI melalui kantor wilayah, termasuk perkembangan layanan dan program strategis DJKI. Diskusi berjalan dua arah.

Pembahasan menyoroti sejumlah persoalan yang juga dihadapi Indonesia:

• Tantangan komersialisasi paten, dari hasil riset yang menganggur sampai minimnya hilirisasi.
• Pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan industri dalam mengembangkan inovasi.
• Pendanaan pengembangan inovasi yang masih terbatas.
• Penguatan alih teknologi agar hasil riset tidak berhenti di laporan.

Peserta juga mendapat pemahaman soal peran JPO, INPIT, Regional Bureau, dan IP Support Centers dalam mendukung layanan KI. Empat lembaga itu menjadi tulang punggung layanan KI Jepang di tingkat lokal.

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama DJKI dengan JICA dan JPO. Informasi sejenis bisa ditelusuri melalui kanal resmi ANTARA Riau dan laman JICA.

Febri Mujiono dan dukungan Edison Manik

Nama Febri Mujiono muncul sebagai pejabat yang mewakili Kanwil Kemenkum Riau. Posisinya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum membuat program ini relevan langsung dengan tugas hariannya: melayani pendaftaran dan perlindungan KI di provinsi.

Dukungan datang dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Edison Manik. Ia mendukung pemanfaatan hasil pembelajaran dari program KCCP sebagai referensi untuk memperkuat layanan KI di Provinsi Riau.

Dukungan itu bukan sekadar formalitas. Sebab, hasil pelatihan di Jepang hanya berdampak jika diterjemahkan menjadi kebijakan layanan di daerah, mulai dari pendampingan pendaftaran merek UMKM sampai fasilitasi paten bagi peneliti kampus.

Dalam rilisnya, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan bahwa berbagai praktik di Jepang menjadi referensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan layanan KI di daerah. Artinya, tidak semua model Jepang bisa ditiru mentah-mentah.

Mengapa Jepang jadi rujukan pengelolaan KI

Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem KI paling matang. JPO mengelola pendaftaran paten, desain industri, dan merek dengan proses yang relatif cepat. Penerapan Patent Prosecution Highway, misalnya, memungkinkan pemeriksaan paten dipercepat lewat kerja sama antarnegara.

Yang lebih menarik, Jepang membangun jaringan layanan sampai ke daerah. Ada Regional Bureau dan IP Support Centers yang mendampingi pelaku usaha dan peneliti lokal. Inilah bagian yang relevan bagi Riau, provinsi yang ekonominya banyak ditopang UMKM dan sektor berbasis sumber daya alam.

Di Indonesia, layanan KI di daerah dijalankan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum. DJKI di pusat menetapkan kebijakan, sementara kantor wilayah menjadi ujung tombak pelayanan. Karena itu, kapasitas pejabat daerah menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Persoalan komersialisasi paten yang dibahas dalam forum itu juga bukan isu baru. Banyak hasil riset perguruan tinggi di Indonesia berhenti di tahap publikasi. Kolaborasi dengan industri dan pendanaan inovasi menjadi dua kunci yang disebut dalam pembahasan KCCP.

Dampak bagi layanan KI di Riau

Bagi Riau, program ini membuka peluang penguatan layanan di beberapa titik. Pendaftaran merek untuk UMKM, misalnya, bisa lebih masif jika petugas memahami praktik pendampingan ala IP Support Centers.

Riau juga punya potensi desain industri dan indikasi geografis dari produk khas daerah. Pemahaman soal perlindungan dan pemanfaatan ekonomi dari KI semacam ini bisa mendorong nilai tambah produk lokal.

Namun dampaknya tidak otomatis. Hasil pelatihan perlu diturunkan menjadi program kerja, anggaran, dan target layanan. Tanpa itu, KCCP hanya berhenti sebagai pengalaman studi banding.

Kanwil Kemenkum Riau menyatakan hasil pembelajaran akan dijadikan referensi penguatan layanan. Publik menunggu bentuk konkretnya: apakah ada pendampingan rutin, sosialisasi ke kampus dan UMKM, atau fasilitasi pendaftaran KI yang lebih murah dan cepat.

Langkah selanjutnya setelah pelatihan

Program KCCP menyisakan pekerjaan rumah. Peserta kembali dengan pemahaman soal sistem Jepang, tetapi tantangan domestik tetap ada: kesadaran KI yang rendah, biaya pendaftaran, dan proses komersialisasi yang berliku.

Kolaborasi DJKI dengan JICA dan JPO memang menyediakan kerangka kerja sama. Namun hasilnya bergantung pada tindak lanjut di daerah. Kemenkum Riau berada di posisi itu.

Edison Manik menyatakan dukungannya agar hasil KCCP dimanfaatkan untuk memperkuat layanan KI di Riau. Pernyataan itu menjadi titik awal. Publik akan menilai dari layanan yang membaik, bukan dari sertifikat pelatihan.

Analisis Redaksi

Mengirim pejabat daerah ke Tokyo untuk belajar KI adalah langkah yang masuk akal. Masalah KI Indonesia jarang berada di tingkat kebijakan pusat, tetapi di eksekusi lapangan. UMKM tidak mendaftarkan merek karena tidak tahu caranya, peneliti tidak mematenkan temuannya karena prosesnya dianggap rumit. Di titik itulah kapasitas kantor wilayah diuji.

Karena itu, nilai KCCP tidak terletak pada materi soal PPH atau transformasi digital. Nilainya ada pada model pendampingan yang membuat layanan KI terasa dekat dengan pelaku usaha. Jepang membangun IP Support Centers justru karena menyadari bahwa perlindungan KI tidak cukup dengan undang-undang, tetapi butuh tangan yang membantu di lapangan.

Yang perlu diawasi, apakah pelatihan ini berujung pada perubahan cara kerja. Tanpa target layanan yang jelas, studi banding semacam ini mudah berubah menjadi perjalanan dinas biasa. Riau punya bahan uji yang konkret: jumlah pendaftaran merek UMKM, paten dari kampus, dan produk indikasi geografis yang terlindungi. Angka-angka itu yang seharusnya bergerak setelah Febri Mujiono pulang dari Tokyo.