Jasa Raharja Gelar Regulatory Refreshment UU Ketenagakerjaan Bareng Justitia

PT Jasa Raharja menggelar In-House Training Regulatory Refreshment & Human Capital Impact Assessment bersama Justitia Training Center pada Jumat, 13 November 2026. Kegiatan yang diikuti 27 peserta ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan terhadap kebijakan sumber daya manusia (Human Capital) perusahaan.

Pelatihan berlangsung di kantor PT Jasa Raharja dan dihadiri jajaran Human Capital serta perwakilan serikat pekerja. Tujuannya jelas: memastikan perusahaan siap menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan yang baru disahkan.

Kronologi dan Tujuan Pelatihan

Justitia Training Center menyelenggarakan kegiatan ini atas permintaan Divisi Human Capital PT Jasa Raharja. Menurut siaran pers yang diterima Media Justitia, pelatihan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap UU No. 27 Tahun 2026 dan mengukur dampaknya terhadap praktik pengelolaan SDM.

Kegiatan dimulai Jumat pagi dan berlangsung sehari penuh. Ada 27 peserta yang terdiri dari staf dan manajer Human Capital, termasuk perwakilan Serikat Pekerja Jasa Raharja. Narasumber utama adalah Jack Alenzo, praktisi hukum ketenagakerjaan dari Justitia.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman, menyampaikan apresiasi kepada PT Jasa Raharja. Ia menilai langkah ini sebagai respons cepat terhadap perubahan regulasi.

"Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ini merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum ketenagakerjaan nasional. Pembentukannya dilandasi kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, dan kompeten," ujar Andriansyah.

Ia juga berharap peserta memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menggali pengalaman praktis dari narasumber. Menurutnya, pemahaman regulasi tidak cukup hanya dari teks undang-undang, tetapi perlu contoh penerapan di lapangan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Andriansyah, hadir Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia, Dhea Yulia Maharani. Dari PT Jasa Raharja, tampak Vice President Human Capital Gentur Anggoro Waseso, Senior Manager Pengembangan Human Capital Made Dede Purwatini, Senior Manager Management Human Capital Tina Justika, dan Ketua Serikat Pekerja Jasa Raharja Saleh Ibrahim.

Gentur Anggoro Waseso menegaskan bahwa regulasi ketenagakerjaan berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan pekerja. Ia menyoroti posisi pekerja yang secara ekonomi sering lebih lemah dibanding korporasi.

"Undang-undang tenaga kerja itu dibuat untuk lebih melindungi pegawai. Karena kalau dilihat dari hubungan antara pekerja dan perusahaan, tentu korporasi memiliki posisi yang lebih unggul. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja," ungkap Gentur.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin dengan Justitia dalam memberikan konsultasi dan pendampingan masalah ketenagakerjaan. Menurut Gentur, PT Jasa Raharja memiliki hampir 2.000 pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga pengelolaan SDM menghadirkan tantangan beragam.

"Dari kondisi yang kita miliki sekarang, tentunya kita tetap akan berusaha mengakomodasi kebutuhan perusahaan, tetapi pelaksanaannya harus tetap compliant dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru," tegasnya.

Aspek Kunci UU No. 27 Tahun 2026 yang Dibahas

Dalam sesi diskusi, peserta membahas sejumlah pasal krusial. Gentur menyoroti program pemagangan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hingga ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) beserta hak-hak yang menyertainya. Menurutnya, kejelasan pengaturan ini membantu perusahaan memahami kewajiban dan hak para pihak.

Selain itu, perhatian diberikan pada ketentuan peralihan dan waktu pemberlakuan undang-undang. Gentur menekankan pentingnya memahami mana ketentuan yang langsung berlaku setelah pengundangan dan mana yang memiliki masa penyesuaian, terutama terkait kontrak kerja, restrukturisasi, dan penggabungan usaha di lingkungan anak perusahaan.

Isu cuti bagi pekerja yang mendampingi istri melahirkan juga menjadi bahasan. Gentur menilai pengaturan ini sebagai bentuk perhatian pada aspek kemanusiaan dan kesejahteraan pekerja. Sayangnya, dalam siaran pers tidak disebutkan secara rinci berapa lama cuti yang diatur dalam undang-undang baru tersebut.

Berikut sejumlah poin yang dibahas dalam pelatihan:

• Program pemagangan dan perlindungan bagi peserta magang.
• Ketentuan PKWT, termasuk syarat perpanjangan dan kompensasi.
• Prosedur PHK dan hak-hak pekerja yang terdampak.
• Ketentuan peralihan dan waktu pemberlakuan UU.
• Cuti pendampingan istri melahirkan.

Peserta tampak antusias mengikuti diskusi. Mereka mengajukan pertanyaan seputar penerapan aturan di lapangan, terutama untuk pekerja yang tersebar di berbagai daerah.

Latar Belakang: Mengapa Regulasi Ini Penting bagi Jasa Raharja

PT Jasa Raharja adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Dengan hampir 2.000 pekerja, perusahaan menghadapi kompleksitas hubungan industrial yang tinggi. Perubahan regulasi ketenagakerjaan berdampak langsung pada kebijakan penggajian, kontrak, dan pengembangan karier.

UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan pembaruan hukum ketenagakerjaan nasional. Menurut Andriansyah, undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, serta meningkatkan kualitas SDM yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, dan kompeten.

Namun, teks lengkap undang-undang ini belum banyak beredar di ruang publik. Sosialisasi menjadi kunci agar perusahaan dan pekerja memahami hak dan kewajiban masing-masing. Di sinilah peran lembaga pelatihan seperti Justitia Training Center menjadi relevan.

Justitia Training Center dikenal sebagai lembaga pelatihan hukum yang fokus pada bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Mereka sering mengadakan pelatihan serupa untuk berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. Kolaborasi dengan Jasa Raharja bukan yang pertama; sebelumnya Justitia juga memberikan konsultasi dan pendampingan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kesiapan Divisi Human Capital Jasa Raharja dalam menyesuaikan kebijakan internal. Gentur berharap jajarannya dapat memahami implikasi regulasi dan mengidentifikasi langkah penyesuaian yang diperlukan.

Bagi pekerja, pemahaman regulasi baru juga penting agar hak-hak mereka tetap terlindungi. Kehadiran Ketua Serikat Pekerja Jasa Raharja, Saleh Ibrahim, dalam pelatihan menunjukkan adanya keterbukaan perusahaan terhadap aspirasi pekerja.

Ke depan, Jasa Raharja akan menyesuaikan kebijakan internal dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2026. Penyesuaian mencakup kontrak kerja, prosedur PHK, dan program pemagangan. Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan peralihan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Justitia Training Center berharap 27 peserta memperoleh pemahaman mendalam dan dapat menerapkannya di unit kerja masing-masing. Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cenderamata antara Justitia dan Jasa Raharja, serta sesi foto bersama.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kepatuhan hukum perusahaan sekaligus mendorong hubungan industrial yang harmonis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan tenaga kerja.

Analisis Redaksi: Antara Kepatuhan dan Perlindungan Pekerja

Langkah Jasa Raharja menggelar pelatihan regulasi patut diapresiasi. Di saat banyak perusahaan menunda penyesuaian diri dengan aturan baru, Jasa Raharja justru bergerak cepat. Namun, pelatihan sehari dengan 27 peserta tentu belum cukup untuk menjangkau hampir 2.000 pekerja. Diperlukan sosialisasi berjenjang hingga ke unit kerja terjauh.

Pernyataan Gentur bahwa undang-undang ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi pekerja adalah pengingat penting. Dalam praktiknya, perusahaan sering terjebak pada orientasi efisiensi hingga mengabaikan hak normatif pekerja. UU No. 27 Tahun 2026 seharusnya menjadi rambu agar kebijakan internal tidak melenceng.

Yang perlu dicermati adalah ketentuan peralihan. Jika perusahaan salah memahami masa transisi, bisa terjadi sengketa di kemudian hari. Karena itu, pelatihan semacam ini sebaiknya tidak berhenti pada satu sesi. Perlu ada pendampingan berkelanjutan dan evaluasi kepatuhan secara berkala.

Redaksi juga menyoroti keterlibatan serikat pekerja dalam pelatihan. Ini langkah positif untuk membangun komunikasi dua arah. Namun, efektivitasnya bergantung pada apakah masukan serikat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan perusahaan. Tanpa itu, pelatihan hanya menjadi formalitas.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi UU No. 27 Tahun 2026 tidak diukur dari banyaknya pelatihan, melainkan dari seberapa adil dan pasti hubungan kerja yang tercipta. Perusahaan yang patuh bukan yang paling sering menggelar seminar, tetapi yang konsisten menjalankan hak pekerja di lapangan.

Sumber: mediajustitia.com, justitiatrainingcenter.com