Haji Etar: Indonesia Perlu Belajar Ketegasan Hukum Singapura, Bukan Meniru Cambuk

Ketua DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya, Haji Edy Rudyanto, S.H., M.H., yang akrab disapa Haji Etar atau Abah Etar, menilai Indonesia perlu belajar dari ketegasan penegakan hukum Singapura. Namun ia menegaskan Indonesia tak perlu meniru mentah-mentah model hukuman fisik seperti cambuk.

Pernyataan itu disampaikan praktisi hukum tersebut saat ditemui di Kantor Hukum Etar & Partners, Gedung Graha, Sidoarjo, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, ada tiga aspek yang membedakan sistem hukum pidana kedua negara: filosofi pemidanaan, kecepatan proses peradilan, serta pemberantasan korupsi dan narkotika.

"Indonesia tidak perlu menyalin mentah-mentah model hukuman fisik ala Singapura. Struktur sosial dan konstitusi kita berbeda. Namun, integritas aparat, kecepatan proses peradilan, dan ketegasan dalam menutup celah impunitas merupakan prinsip yang harus terus diperkuat," ujar Haji Etar.

Akar Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law

Haji Etar menjelaskan, perbedaan sistem hukum Indonesia dan Singapura tidak bisa dilepaskan dari akar tradisi hukum atau legal tradition masing-masing negara. Indonesia menganut tradisi Civil Law warisan Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada kodifikasi peraturan perundang-undangan.

Sementara Singapura mewarisi tradisi Common Law Inggris yang memberikan peran penting terhadap yurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum. Meski bertetangga di kawasan Asia Tenggara, kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mewujudkan kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

"Indonesia dan Singapura memiliki akar tradisi hukum yang berbeda. Indonesia bertumpu pada sistem kodifikasi undang-undang, sedangkan Singapura memiliki tradisi Common Law yang kuat dengan peran yurisprudensi. Perbedaan ini turut memengaruhi cara kedua negara menjalankan proses peradilan dan menerapkan sanksi pidana," jelasnya.

Menurut Haji Etar, perbedaan tradisi itu bukan sekadar persoalan akademik. Implikasinya terasa pada cara hakim menjatuhkan putusan, cara aparat menafsirkan aturan, hingga pada tingkat konsistensi putusan dalam perkara sejenis.

Dalam sistem Civil Law, hakim lebih banyak bersandar pada bunyi pasal. Sementara di Common Law, preseden pengadilan menjadi rujukan yang mengikat. Karena itu, disparitas putusan di Indonesia kerap menjadi sorotan, terutama ketika dua perkara serupa berujung pada vonis yang berbeda jauh.

Filosofi Pemidanaan: Keadilan Restoratif versus Efek Jera

Aspek pertama yang dipaparkan Abah Etar adalah filosofi pemidanaan dan efek jera. Indonesia, melalui pemberlakuan KUHP Nasional, mulai memberikan ruang lebih luas terhadap pendekatan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan.

Prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif menjadi bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban dan pembinaan pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Sebaliknya, Singapura dikenal mempertahankan pendekatan deterrence atau efek jera melalui penerapan sanksi tegas terhadap sejumlah tindak pidana. Negara itu masih memberlakukan hukuman cambuk untuk kejahatan tertentu serta pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Haji Etar, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pilihan kebijakan pemidanaan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sistem hukumnya. Tidak ada satu model yang bisa diberlakukan universal tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Ia menambahkan, diskursus soal efek jera di Indonesia sering kali terjebak pada perdebatan berat-ringannya hukuman. Padahal, kata dia, efek jera tidak lahir semata dari ancaman pidana maksimal, melainkan dari kepastian bahwa pelaku benar-benar ditangkap, diadili, dan dihukum.

Kecepatan Peradilan dan Kepastian Hukum yang Dipertanyakan

Aspek kedua yang disorot Haji Etar adalah kecepatan proses peradilan dan kepastian hukum. Ia menyoroti pentingnya pembenahan proses penegakan hukum di Indonesia, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Panjang dan kompleksnya proses hukum, birokrasi yang berbelit, serta disparitas putusan dalam perkara sejenis dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sementara Singapura dinilai memiliki tata kelola administrasi peradilan yang relatif efisien dengan dukungan pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan.

"Penegakan hukum bukan hanya soal seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi juga seberapa cepat perkara diproses dan seberapa konsisten aturan diterapkan. Kepastian hukum harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat," tegasnya.

Dalam praktiknya, persoalan kecepatan ini menyentuh banyak hal. Mulai dari penumpukan perkara di pengadilan, keterbatasan jumlah hakim dan jaksa, hingga koordinasi antarlembaga yang kerap memakan waktu. Perbaikan di satu titik saja tidak cukup jika titik lainnya tetap lambat.

Haji Etar menilai, efisiensi administrasi peradilan bukan berarti mengorbankan hak terdakwa. Justru sebaliknya, proses yang cepat dan terukur membuat para pihak, baik korban maupun pelaku, mendapat kepastian lebih awal.

Pelajaran dari CPIB dan Pemberantasan Korupsi

Aspek ketiga adalah pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika. Dalam pemberantasan korupsi, Singapura memiliki Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga khusus yang menangani penyelidikan praktik korupsi.

Menurut Haji Etar, keberadaan lembaga tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya penguatan kelembagaan dan konsistensi pemberantasan korupsi. Di Indonesia, pemberantasan korupsi melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum dengan kewenangan masing-masing.

Karena itu, koordinasi, independensi, dan konsistensi penindakan perlu terus diperkuat agar tidak muncul celah yang dapat dimanfaatkan pelaku. Ia juga menekankan bahwa upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi harus menjadi perhatian serius.

"Penanganan korupsi harus menyentuh bukan hanya pelakunya, tetapi juga hasil kejahatannya. Jangan sampai seseorang menjalani hukuman, tetapi hasil korupsinya masih bisa dinikmati," ujarnya.

Soal narkotika, Haji Etar menambahkan, kedua negara juga memperlihatkan pendekatan berbeda. Singapura dikenal menerapkan ancaman pidana yang sangat tegas, sedangkan Indonesia memiliki kebijakan pemidanaan yang juga mempertimbangkan aspek pemberantasan jaringan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Perbedaan itu, kata dia, menuntut kejelasan prioritas kebijakan. Tanpa itu, penindakan berisiko timpang: jaringan besar lolos sementara pengguna kecil memenuhi lembaga pemasyarakatan.

Pembaruan Hukum Harus Diikuti Budaya Hukum

Haji Etar berharap pembaruan hukum pidana nasional tidak berhenti pada perubahan regulasi semata. Menurutnya, perubahan aturan harus diikuti pembenahan budaya hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum.

Ia menilai, sebanyak apa pun aturan dibuat, tanpa integritas, profesionalitas, dan konsistensi dalam pelaksanaannya, tujuan menghadirkan keadilan serta kepastian hukum akan sulit diwujudkan. Hal ini sejalan dengan pembahasan mengenai independensi lembaga peradilan yang kerap menjadi sorotan publik, seperti terlihat dalam pemberitaan tentang ketegasan hukum Singapura.

Bagi Abah Etar, kekuatan sistem hukum bukan hanya diukur dari beratnya ancaman hukuman. Kekuatan itu juga diukur dari keberanian menegakkan aturan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Pandangannya sejalan dengan diskursus nasional soal pemberantasan korupsi yang menuntut penguatan kelembagaan, sebagaimana sering dibahas dalam indeks persepsi korupsi global yang menjadi rujukan banyak lembaga antikorupsi.

Ia menutup dengan catatan bahwa belajar dari Singapura bukan berarti meninggalkan karakter hukum Indonesia. Yang perlu diambil adalah disiplin, konsistensi, dan keberanian menutup celah impunitas.

Analisis Redaksi

Gagasan Haji Etar layak diapresiasi karena menolak dua ekstrem sekaligus: romantisme menyalin hukuman fisik ala Singapura, dan pembenaran atas lambatnya penegakan hukum di dalam negeri. Ia memilih jalur yang lebih sulit: membenahi integritas aparat dan mempercepat proses peradilan.

Namun, pernyataan itu juga menyimpan pertanyaan yang belum dijawab. Berapa lama lagi Indonesia akan berdebat soal kecepatan peradilan tanpa indikator yang terukur? Tanpa target waktu yang jelas, imbauan soal kepastian hukum mudah berubah menjadi retorika tahunan yang diulang di setiap diskusi hukum.

Yang paling krusial adalah soal aset korupsi. Jika pelaku dihukum tetapi hasil kejahatannya tetap dinikmati, efek jera hanya hidup di atas kertas. Di titik inilah ketegasan Singapura sebenarnya paling relevan untuk dipelajari, bukan pada cambuknya.