Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Dituntut Penjara Seumur Hidup di Kasus Narkoba

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum dalam perkara jaringan peredaran narkotika. Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan sejumlah terdakwa lain ikut didudukkan di kursi pesakitan.

Dilansir dari Mata Hukum, jaksa menilai perbuatan mantan perwira Polri tersebut dilakukan secara sadar. JPU juga menyoroti status Didik yang saat kejadian masih aktif sebagai anggota Polri.

Tuntutan Seumur Hidup dan Pertimbangan Jaksa

Dalam pembacaan tuntutan, JPU menyatakan Didik secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri. Penilaian itu menjadi salah satu dasar mengapa jaksa menuntut hukuman paling berat, yakni penjara seumur hidup.

“JPU menilai Didik secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri, padahal saat itu masih berstatus sebagai anggota Polri aktif,” demikian dikutip dari laporan Mata Hukum.

Selain Didik, sejumlah terdakwa lain dalam jaringan peredaran narkotika yang sama juga dituntut dalam persidangan tersebut. Laporan itu tidak merinci berapa lama tuntutan untuk masing-masing terdakwa selain Didik.

Yang jelas, tuntutan seumur hidup menempatkan perkara ini sebagai salah satu yang paling serius di lingkungan kepolisian daerah. Sebab, hukuman seumur hidup biasanya diminta jaksa ketika terdakwa dinilai terbukti mengambil bagian penting dalam jaringan, bukan sekadar pengguna.

Siapa AKBP Didik Putra Kuncoro

Didik dikenal sebagai perwira menengah yang pernah menjabat Kapolres Bima Kota. Jabatan itu menempatkannya sebagai pejabat utama di jajaran kepolisian wilayah Bima, dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di kota tersebut.

Dalam struktur Polri, AKBP adalah pangkat perwira menengah satu tingkat di bawah Kombes. Kapolres Bima Kota merupakan posisi strategis karena membawahi personel kepolisian di wilayah kota dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat.

Kasus yang menjerat Didik membuat posisinya berubah dari penegak hukum menjadi terdakwa. Laporan Mata Hukum menyebut statusnya sebagai mantan Kapolres, yang menandakan ia tidak lagi menjabat di posisi tersebut saat perkara bergulir.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Divisi Propam Polri maupun Polda Nusa Tenggara Barat mengenai status keanggotaan Didik setelah penetapan tersangka dan proses persidangan berjalan.

Kronologi yang Terungkap dari Persidangan

Informasi yang tersedia dari laporan Mata Hukum masih terbatas pada momen pembacaan tuntutan. Belum dijelaskan secara rinci kapan jaringan itu terungkap, bagaimana Didik terlibat, serta berapa jumlah barang bukti narkotika yang disita.

• Didik menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara jaringan peredaran narkotika.
• JPU membacakan tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap Didik.
• Jaksa menilai perbuatan Didik bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri.
• Sejumlah terdakwa lain dalam jaringan yang sama juga dituntut dalam perkara ini.

Karena itu, rincian dakwaan, pasal yang digunakan, serta pertimbangan lengkap jaksa masih menunggu laporan lanjutan dari ruang sidang. Pembacaan tuntutan biasanya diikuti agenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Asta Cita dan Aturan Internal Polri sebagai Dasar Penilaian

JPU secara eksplisit mengaitkan perbuatan Didik dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Asta Cita adalah delapan misi prioritas pemerintahan yang salah satunya menekankan pemberantasan narkoba dan penegakan hukum yang bersih.

Kaitan itu penting karena menunjukkan jaksa tidak hanya melihat perbuatan pidana secara umum, tetapi juga posisi terdakwa sebagai aparat yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan narkotika.

Selain Asta Cita, jaksa merujuk pada peraturan Kapolri. Lingkungan Polri memiliki aturan disiplin dan kode etik yang melarang anggotanya terlibat narkotika, apalagi menjadi bagian dari jaringan peredaran.

Pelanggaran terhadap aturan internal itu memperberat posisi Didik. Sebab, ia dianggap menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang melekat pada jabatannya sebagai Kapolres.

Pemerintah sendiri menempatkan pemberantasan narkotika sebagai agenda prioritas. Badan Narkotika Nasional (BNN) secara berkala merilis data tentang luasnya peredaran narkotika di Indonesia, termasuk di wilayah Indonesia timur seperti Nusa Tenggara Barat. Informasi lebih lanjut soal program pemberantasan narkoba dapat dilihat di situs resmi BNN.

Dampak bagi Institusi dan Langkah Selanjutnya

Perkara ini menambah daftar panjang anggota Polri yang berhadapan dengan hukum karena narkotika. Bagi institusi, kasus semacam ini menguji konsistensi komitmen pemberantasan narkoba di internal korps.

Bagi masyarakat Bima, proses hukum terhadap mantan Kapolres menjadi ujian kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Warga tentu menunggu apakah pengadilan akan mengabulkan tuntutan jaksa atau memberi putusan lain.

Agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, lalu replik jaksa, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Belum ada informasi jadwal pasti sidang lanjutan dari laporan yang ada.

Yang perlu dicatat, tuntutan seumur hidup bukan putusan final. Majelis hakim masih punya ruang menilai seluruh fakta persidangan, termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

Analisis Redaksi

Kasus AKBP Didik menunjukkan persoalan yang lebih dalam dari sekadar satu perwira yang tersandung narkoba. Ketika seorang Kapolres bisa duduk di kursi terdakwa dalam jaringan peredaran, pertanyaannya bukan lagi soal oknum, melainkan seberapa kuat sistem pengawasan internal bekerja.

Jaksa memilih menyentuh Asta Cita dan peraturan Kapolri dalam tuntutannya. Cara berpikir itu masuk akal: seorang pejabat kepolisian yang justru terlibat narkotika melanggar dua hal sekaligus, yakni hukum pidana dan sumpah jabatan. Tuntutan seumur hidup menjadi sinyal bahwa posisi dan pangkat tidak lagi bisa menjadi tameng.

Namun publik berhak menuntut transparansi. Laporan yang ada belum membeberkan peran spesifik Didik dalam jaringan, jumlah barang bukti, dan siapa saja terdakwa lain. Tanpa rincian itu, tuntutan seumur hidup mudah dibaca sebagai gestur simbolik ketimbang hasil pembuktian yang terbuka.

Yang paling menentukan justru putusan hakim nanti. Jika tuntutan dikabulkan, pesannya jelas: aparat yang menjadi bagian jaringan narkotika akan dihukum seberat-beratnya. Jika tidak, publik akan bertanya apa yang membuat peran seorang Kapolres dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa.