Polri Tolak Uji Ulang Ijazah Jokowi, Kubu Dokter Tifa Persoalkan Chain of Custody

Polri menolak permintaan kubu terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa untuk menguji forensik ulang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Puslabfor menilai pengujian sebelumnya sudah prosedural, sementara pihak terdakwa mempersoalkan dugaan pelanggaran rantai pengawasan barang bukti.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan ijazah yang sempat ditunjukkan dalam persidangan itu tidak perlu diperiksa ulang. Alasannya, pengujian forensik sudah dilakukan dan hasilnya telah masuk ke dalam berkas perkara.

"Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut," ujar Trunoyudo dalam siaran pers, Jumat (13/11/2026).

Alasan Polri: Puslabfor Sudah Bekerja Sesuai Prosedur

Trunoyudo menjelaskan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah menguji dokumen tersebut secara prosedural, profesional, dan proporsional. Menurutnya, tidak ada dasar untuk mengulang pekerjaan yang sudah dilakukan lembaga forensik internal kepolisian.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya juga telah menuangkan hasil pengujian itu dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pro justitia dan melimpahkannya ke penuntut umum. Trunoyudo menegaskan hasil uji forensik terhadap ijazah Jokowi dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.

Pernyataan itu keluar sehari setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (12/11/2026). Dalam sidang tersebut, jaksa menghadirkan saksi ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono.

Permintaan uji ulang disampaikan kubu Dokter Tifa sebelum kedua saksi diperiksa. Kuasa hukum terdakwa, Muhammad Taufiq, meminta ijazah Jokowi diuji forensik ulang dan fisiknya dihadirkan dalam setiap persidangan sebagai bukti utama.

Bantahan Trunoyudo dan Sorotan Chain of Custody

Bagi Trunoyudo, persoalan ijazah sudah selesai di tingkat penyidikan. Pengujian forensik yang dilakukan Puslabfor dianggap cukup menjadi dasar pembuktian, dan hasilnya sudah tercatat resmi dalam BAP.

Namun Taufiq melihat persoalan dari sisi berbeda. Ia mempersoalkan penanganan ijazah Jokowi yang berstatus benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025. Menurutnya, dokumen sitaan seharusnya dibungkus, disegel, dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Yang dipersoalkan bukan sekadar tempat penyimpanan. Taufiq menilai ijazah itu justru berada dalam penguasaan pribadi saksi korban serta dibawa ke persidangan. Penanganan seperti itu dinilai tidak sesuai prinsip rantai pengawasan barang bukti atau chain of custody.

"Oleh sebab itu, bersandar pada prinsip exclusionary rule dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, barang bukti yang ditangani secara melawan hukum harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian," kata Taufiq.

Dalil itu menjadi dasar permintaan kubu terdakwa kepada majelis hakim. Mereka meminta tiga hal: mencatat dugaan pelanggaran prosedural dalam berita acara persidangan, menyatakan fisik ijazah tidak sah sebagai alat bukti, serta mengesampingkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor).

Sebagai alternatif, kubu Dokter Tifa meminta hakim memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen. Permintaan itu kini bergantung pada penilaian majelis hakim, bukan pada kepolisian.

Kronologi Sidang dan Status Ijazah sebagai Barang Bukti

Persoalan ijazah ini mencuat dalam perkara pencemaran nama baik yang menjerat Dokter Tifa. Ijazah Jokowi menjadi salah satu objek yang diperdebatkan, mulai dari keaslian dokumen hingga cara penanganannya selama proses hukum berjalan.

Berikut rangkaian peristiwanya berdasarkan keterangan yang dihimpun dari persidangan dan siaran pers Polri:

• 23 Juli 2025 — ijazah Jokowi berstatus benda sitaan negara.
• Kamis, 12 November 2026 — sidang di PN Jakarta Timur menghadirkan saksi AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah dan Aiman Witjaksono; kubu Dokter Tifa meminta uji forensik ulang dan kehadiran fisik ijazah.
• Jumat, 13 November 2026 — Polri melalui Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menolak permintaan tersebut karena pengujian forensik sudah dilakukan Puslabfor dan hasilnya masuk BAP.

Dalam sidang, saksi ajudan Jokowi memberikan keterangan yang ikut disorot. Sejumlah pemberitaan terkait perkara ini mencatat kesaksian bahwa ia tidak pernah melihat Jokowi berkumis dan berkacamata, detail yang sebelumnya sempat menjadi bahan perdebatan di ruang sidang.

Perkara ini juga bersinggungan dengan sejumlah sidang lain yang menyinggung ijazah Jokowi, termasuk perkara yang melibatkan Roy Suryo. Dalam salah satu persidangan, jaksa sempat menghadirkan Dumatno, sepupu Jokowi, sebagai saksi. Isu penggantian jaksa juga sempat muncul dan menuai kecurigaan pihak terkait.

Dasar Hukum yang Diperdebatkan: Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025

Inti perdebatan kali ini sebenarnya bukan soal isi ijazah, melainkan soal tata kelola barang bukti. Taufiq bersandar pada Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang menurutnya mengatur prinsip exclusionary rule.

Prinsip itu menyatakan barang bukti yang diperoleh atau ditangani secara melawan hukum harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jika dalil tersebut diterima, hasil uji forensik Puslabfor kehilangan pijakan, sekalipun secara teknis pengujiannya dilakukan secara profesional.

Dari sisi kepolisian, logika yang dipakai berbeda. Trunoyudo menekankan bahwa pengujian sudah dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional, lalu hasilnya dituangkan dalam BAP pro justitia dan dilimpahkan ke penuntut umum. Bagi Polri, rangkaian itu sudah memenuhi syarat untuk memberikan kepastian hukum.

Dua argumen ini bertemu di satu titik: siapa yang berwenang menilai keabsahan penanganan barang bukti. Kepolisian merasa kewenangannya sudah selesai di tahap penyidikan. Kubu terdakwa menilai persoalan chain of custody justru harus diuji di persidangan, karena menyangkut keabsahan alat bukti yang akan dipakai hakim.

Karena itu, permintaan uji ulang oleh lembaga forensik independen menjadi penting. Jika dikabulkan, hasil Labfor bisa kehilangan posisi sebagai satu-satunya rujukan teknis. Jika ditolak, kubu Dokter Tifa tinggal bersandar pada nota keberatan dan pembelaan di akhir perkara.

Dampak pada Perkara dan Langkah Selanjutnya

Penolakan Polri tidak otomatis menutup ruang bagi kubu terdakwa. Keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim yang menyidangkan perkara di PN Jakarta Timur. Hakim bisa menerima dalil prosedural, bisa juga menolaknya dengan merujuk pada BAP dan keterangan saksi.

Ada tiga kemungkinan yang terbuka:

1. Hakim menolak permintaan uji ulang dan menerima hasil Labfor sebagai alat bukti sah.
2. Hakim mencatat dugaan pelanggaran prosedural, tetapi tetap menilai hasil forensik memiliki kekuatan pembuktian.
3. Hakim memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen, yang akan memperpanjang rangkaian persidangan.

Bagi publik, perkara ini menyentuh dua hal sekaligus: keaslian dokumen seorang mantan presiden dan cara aparat menangani barang bukti. Keduanya sama-sama menguji kepercayaan terhadap proses hukum, bukan hanya terhadap satu dokumen.

Polri sendiri menegaskan posisinya tidak berubah. "Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut," kata Trunoyudo. Pernyataan itu menjadi jawaban resmi kepolisian atas permintaan yang diajukan di ruang sidang sehari sebelumnya.

Untuk sementara, ijazah Jokowi tetap berstatus benda sitaan negara. Sidang lanjutan di PN Jakarta Timur akan menentukan apakah persoalan chain of custody berhenti sebagai catatan keberatan atau berkembang menjadi perintah pengujian ulang.

Analisis Redaksi: Ketika Forensik Selesai, tetapi Keraguan Publik Belum

Penolakan Polri secara substansi masuk akal. Puslabfor sudah melakukan pengujian, hasilnya masuk BAP, dan berkasnya sudah dilimpahkan ke penuntut umum. Mengulang pekerjaan yang sama tanpa temuan baru hanya akan memperpanjang perkara tanpa menambah kepastian. Namun jawaban itu belum menyentuh inti keberatan kubu Dokter Tifa.

Yang dipersoalkan bukan metode laboratorium, melainkan perlakuan terhadap barang bukti sejak disita pada 23 Juli 2025. Jika benar ijazah berstatus benda sitaan negara tetapi berada dalam penguasaan pribadi saksi korban dan dibawa ke persidangan, maka ada persoalan tata kelola yang tidak bisa ditutup dengan kalimat "sudah prosedural". Prinsip chain of custody justru dibuat untuk memastikan tidak ada celah manipulasi di antara penyitaan dan persidangan.

Sebaliknya, dalil exclusionary rule juga tidak bisa dipakai secara otomatis. Harus dibuktikan lebih dulu bahwa pelanggaran penanganan benar-benar terjadi dan berdampak pada keaslian dokumen. Di sinilah majelis hakim diuji: apakah akan memperlakukan keberatan ini sebagai catatan formal, atau benar-benar menguji keabsahan alat bukti. Perkara ini sudah terlalu lama menjadi pertarungan opini. Yang dibutuhkan publik bukan pernyataan pers dari kedua pihak, melainkan putusan yang menjelaskan alasannya secara terbuka.

Sumber: afu.id, polri.go.id