Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan 726 Pasal RUU Pemilu ke DPR, Usul Hapus Dua Ambang Batas

Koalisi masyarakat sipil menyerahkan RUU sandingan Perubahan Kedua UU 7/2017 tentang Pemilu berisi 726 pasal ke DPR. Dokumen itu diharapkan menjadi acuan Komisi II, dengan salah satu usulan utama menghapus dua ambang batas pemilu.

Langkah ini menempatkan kelompok pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil pada posisi aktif dalam pembentukan aturan, bukan sekadar mengawasi dari luar. RUU sandingan tersebut disusun sebagai pembanding atas draf resmi yang akan dibahas legislator.

Isi RUU Sandingan: 726 Pasal dan Usul Penghapusan Ambang Batas

Dokumen yang disodorkan ke DPR memuat 726 pasal. Angka itu menunjukkan cakupan yang luas, mencerminkan bahwa koalisi tidak hanya menyoroti satu-dua isu, melainkan menelaah keseluruhan batang tubuh aturan pemilu.

Dari sekian banyak pasal, perhatian publik paling tajam tertuju pada usulan menghapus dua ambang batas. Dalam arsitektur pemilu Indonesia, istilah itu merujuk pada ambang batas perolehan suara partai untuk masuk parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.

Keduanya selama ini menjadi pintu masuk utama bagi partai politik. Ambang batas parlemen menentukan partai mana yang berhak menempatkan wakil di senayan, sementara ambang batas pencalonan presiden mengatur syarat dukungan partai atau gabungan partai untuk mengusung kandidat.

Koalisi menilai dua ketentuan itu perlu dievaluasi ulang. Usul penghapusan disampaikan sebagai bagian dari paket perubahan yang lebih luas, bukan sebagai tuntutan tunggal yang berdiri sendiri.

Harapan agar Komisi II Memakai RUU Sandingan sebagai Acuan

RUU sandingan itu diharapkan menjadi acuan Komisi II dalam menyusun RUU Perubahan Kedua UU 7/2017. Harapan tersebut disampaikan langsung bersama penyerahan dokumen kepada parlemen.

Posisi Komisi II sebagai pemegang kewenangan membahas RUU di bidang pemerintahan dalam negeri dan pemilu membuat dokumen ini relevan. Komisi inilah yang akan menentukan arah pembahasan, termasuk apakah usulan masyarakat sipil diakomodasi atau dikesampingkan.

Dengan menyerahkan dokumen setebal 726 pasal, koalisi berupaya menggeser perdebatan dari tataran wacana ke tataran teks. Mereka tidak hanya menuntut perubahan, tetapi menyediakan rumusan pasal yang siap dibandingkan dengan draf pemerintah dan DPR.

Draf resmi RUU Perubahan Kedua UU 7/2017 sendiri masih dalam proses penyusunan. Karena itu, momentum penyerahan dokumen dinilai penting agar substansi usulan masyarakat masuk sejak awal, bukan setelah pembahasan berjalan jauh.

Dua Ambang Batas yang Jadi Sorotan dan Alasan di Baliknya

Ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden adalah dua isu yang paling sering memicu perdebatan terbuka setiap kali pemilu digelar. Keduanya bersinggungan langsung dengan hak politik warga.

Pada sisi pertama, ambang batas parlemen menentukan berapa persen suara sah nasional yang harus diraih partai agar kursi DPR bisa diisi. Partai yang gagal melewati angka itu kehilangan representasi, meski memperoleh suara dalam jumlah signifikan.

Pada sisi kedua, ambang batas pencalonan presiden mengatur syarat dukungan kursi atau suara partai untuk mengusung pasangan calon. Ketentuan ini kerap dikritik karena dianggap mempersempit pilihan kandidat di hadapan pemilih.

Koalisi masyarakat sipil menempatkan dua persoalan itu dalam satu paket usulan. Bagi mereka, pembahasan pemilu tidak bisa dipisahkan antara aturan partai, aturan kursi, dan aturan pencalonan presiden.

Konteks Pembahasan RUU Pemilu dan Jejak UU 7/2017

UU 7/2017 tentang Pemilu lahir sebagai payung hukum yang menyatukan aturan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu undang-undang. Sebelumnya, aturan serupa tersebar dalam beberapa undang-undang terpisah.

Sejak berlaku, sejumlah ketentuan dalam UU itu telah diuji di Mahkamah Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan ambang batas dan sistem pemilu. Perubahan pertama atas undang-undang ini sudah dilakukan, dan kini pembahasan perubahan kedua kembali bergulir.

Pembahasan perubahan kedua berlangsung di tengah tekanan publik agar kualitas pemilu diperbaiki. Sorotan tidak hanya pada angka ambang batas, tetapi juga pada metode konversi suara, sistem pemilu, dan tata kelola penyelenggara.

Dalam konteks itulah dokumen 726 pasal ditempatkan. Koalisi ingin memastikan pembahasan tidak berhenti pada kesepakatan politik antarpartai, tetapi juga merujuk pada kajian dan rumusan yang disusun masyarakat sipil.

Langkah Selanjutnya: Uji Publik hingga Pembahasan di Senayan

Setelah dokumen diserahkan, tahap berikutnya berada di tangan DPR. Komisi II akan menentukan apakah RUU sandingan dijadikan rujukan, dibahas sebagian, atau hanya diterima sebagai masukan.

Publik akan menunggu apakah usulan penghapusan dua ambang batas masuk ke dalam draf resmi. Jika tidak, koalisi masyarakat sipil hampir pasti kembali menyuarakan keberatan pada tahap pembahasan berikutnya.

Proses perubahan undang-undang pemilu biasanya melewati serangkaian tahapan, mulai dari penyusunan draf, pembahasan antarfraksi, hingga pengambilan keputusan di tingkat parlemen. Setiap tahap membuka ruang bagi partisipasi publik.

Sejumlah organisasi pemantau pemilu secara rutin menyediakan kanal masukan atas RUU yang sedang dibahas. Rujukan atas proses legislasi dapat ditelusuri melalui pemberitaan Hukumonline dan laman resmi DPR RI.

Analisis Redaksi

Yang dilakukan koalisi masyarakat sipil kali ini bukan hal baru dalam tradisi legislasi Indonesia, tetapi tetap layak dicatat. Menyusun RUU sandingan berisi 726 pasal menuntut kerja teknis yang tidak ringan, dan itu menunjukkan bahwa kritik terhadap UU Pemilu tidak berhenti pada tingkat keluhan.

Namun, dokumen setebal itu hanya bermakna jika masuk ke ruang pembahasan. Risiko terbesarnya adalah RUU sandingan diterima dengan hormat, difoto bersama, lalu diletakkan di rak tanpa pernah dibandingkan pasal per pasal dengan draf resmi. Di sinilah publik perlu menagih, bukan hanya mengapresiasi.

Usul menghapus dua ambang batas akan menjadi ujian paling keras. Ketentuan itu menyangkut kepentingan langsung partai politik yang duduk di parlemen, sehingga perdebatannya hampir pasti berlangsung alot. Komisi II berada di titik yang menentukan: memakai dokumen ini sebagai acuan yang sungguh dibahas, atau sekadar menyimpannya sebagai lampiran.