DPR Usul Pasal Makar di Kasus Penyadapan, ICJR: Jangan Intervensi Penegakan Hukum

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingatkan DPR agar tidak mengintervensi proses penegakan hukum. Peringatan itu muncul setelah parlemen mendorong kepolisian mengenakan pasal makar dalam kasus penyadapan Presiden.

Peringatan ICJR disampaikan sebagai respons atas dorongan sejumlah anggota dewan agar aparat kepolisian menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat penyadapan dengan pasal makar. ICJR menilai dorongan semacam itu berpotensi mengganggu independensi penyidik.

Dorongan Pasal Makar dari Senayan

Wacana penggunaan pasal makar mencuat di ruang rapat DPR. Sejumlah anggota dewan mendesak kepolisian tidak hanya berhenti pada penyelidikan teknis, tetapi juga menjerat pelaku dengan pasal yang lebih berat.

Pasal makar sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan itu dirancang untuk menjerat tindakan yang bermaksud menggulingkan atau menyerang kekuasaan negara, bukan untuk kasus yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

ICJR menilai penggunaan pasal tersebut perlu diuji secara hati-hati. Organisasi yang bergerak di bidang reformasi hukum pidana itu menekankan bahwa pemilihan pasal harus berdasar pada bukti dan unsur pidana yang terpenuhi, bukan pada tekanan politik.

Dorongan dari DPR, menurut ICJR, membuka ruang bagi intervensi terhadap kerja penyidik. Peringatan itu disampaikan agar proses hukum tidak berubah menjadi alat menekan pihak tertentu.

Peringatan ICJR soal Intervensi Penegakan Hukum

ICJR secara tegas mengingatkan bahwa penegakan hukum seharusnya berjalan tanpa campur tangan lembaga politik. DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi pengawasan, tetapi fungsi itu tidak boleh berubah menjadi arahan terhadap penyidikan.

Dalam pandangan ICJR, penyidik berwenang menentukan pasal yang tepat berdasarkan hasil penyelidikan. Tekanan dari luar, termasuk dari parlemen, berisiko membuat proses hukum kehilangan legitimasi di mata publik.

Organisasi itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus penyadapan. Tanpa keterbukaan, publik sulit menilai apakah proses hukum berjalan proporsional atau justru dipakai untuk kepentingan tertentu.

Peringatan ICJR bukan kali pertama muncul dalam diskusi soal pasal makar. Ketentuan itu kerap menjadi sorotan karena rumusannya dinilai luas dan berpotensi disalahgunakan.

Mengapa Pasal Makar Jadi Sorotan

Pasal makar termasuk ketentuan yang paling sering diperdebatkan dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Rumusannya yang luas membuat pasal ini rentan dipakai untuk menjerat pihak yang berselisih dengan penguasa.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa pasal makar seharusnya diterapkan secara terbatas. Penerapannya membutuhkan bukti kuat soal niat dan perbuatan yang mengarah pada penggulingan kekuasaan.

Dalam kasus penyadapan, unsur-unsur tersebut tidak otomatis terpenuhi. Penyadapan lebih dekat pada persoalan pelanggaran privasi dan kerahasiaan komunikasi, yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Karena itu, ICJR menilai pemaksaan pasal makar justru bisa melemahkan konstruksi kasus. Penyidik berisiko kesulitan membuktikan unsur pidana jika pasal yang dipilih tidak sesuai dengan perbuatan yang diduga dilakukan.

Risiko Politisasi di Balik Wacana Ini

Dorongan DPR mencuat di tengah sorotan publik terhadap kasus penyadapan yang melibatkan Presiden. Situasi itu membuat setiap langkah hukum menjadi perhatian luas, termasuk pernyataan dari lembaga negara.

ICJR melihat risiko politisasi jika kepolisian mengikuti tekanan parlemen tanpa kajian hukum yang memadai. Penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan politik bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi.

Sebaliknya, jika penyidik bekerja berdasarkan bukti dan prosedur, hasilnya akan lebih kuat diuji di pengadilan. Prinsip itu yang ditekankan ICJR dalam peringatannya kepada DPR.

Publik menantikan bagaimana kepolisian merespons dorongan tersebut. Sikap penyidik akan menjadi penanda sejauh mana tekanan politik memengaruhi penanganan kasus penyadapan.

Langkah Selanjutnya dan Sikap yang Ditunggu

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian soal kemungkinan penerapan pasal makar. Begitu pula DPR belum merinci dasar hukum yang dipakai dalam usulannya.

ICJR mendorong agar proses hukum tetap berjalan sesuai koridor. Pengawasan publik, menurut organisasi itu, menjadi kunci agar penanganan kasus tidak menyimpang.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah penyidik. Jika pasal makar benar-benar diterapkan, uji publik terhadap dasar hukumnya akan menjadi sorotan utama.

Informasi lebih lanjut soal dinamika kasus ini dapat diikuti melalui pemberitaan Kompas.com. Rujukan soal reformasi hukum pidana juga tersedia di laman ICJR.

Analisis Redaksi

Peringatan ICJR menyentuh titik paling rawan dalam kasus yang melibatkan kepentingan negara: batas antara pengawasan dan intervensi. DPR punya hak mengawasi, tetapi mengarahkan pasal yang harus dipakai penyidik adalah langkah berbeda. Begitu parlemen ikut menentukan konstruksi perkara, independensi penyidik langsung dipertaruhkan.

Pasal makar bukan instrumen netral. Rumusannya luas dan historisnya penuh kontroversi. Memaksakan pasal itu pada kasus penyadapan justru membuat perkara rentan dipatahkan di pengadilan karena unsur pidananya sulit dibuktikan. Penyidik seharusnya bekerja dengan pasal yang memang sesuai perbuatan, bukan yang paling keras terdengar di ruang rapat.

Yang paling menentukan sekarang adalah sikap kepolisian. Jika penyidik tunduk pada dorongan politik, publik akan membaca kasus ini sebagai balas dendam kekuasaan. Sebaliknya, jika proses hukum berjalan berdasarkan bukti, hasilnya akan lebih tahan uji. ICJR sudah mengingatkan; bola kini ada di tangan penyidik.

Sumber: icjr.or.id