Pakar Dorong Kaji Ulang UU Perdagangan: Soroti Hubungan Dagang Indonesia-Israel

Sejumlah pakar mendorong pengkajian ulang Undang-Undang Perdagangan untuk meninjau hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak tersangkut pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

Dorongan itu muncul di tengah posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, ranah perdagangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sikap tersebut.

Mengapa UU Perdagangan Jadi Sorotan?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur lalu lintas barang dan jasa, termasuk kerja sama dengan negara lain. Para pakar menilai regulasi ini perlu ditinjau karena belum secara eksplisit membatasi transaksi dengan negara yang terlibat pelanggaran HAM.

Menurut mereka, celah regulasi bisa membuat produk atau perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan masuk ke pasar Indonesia. Ini bertentangan dengan komitmen konstitusi yang menolak penjajahan.

Pembahasan mengenai etika perdagangan sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan serupa, misalnya mewajibkan pelabelan asal produk dari wilayah sengketa. Indonesia belum memiliki instrumen semacam itu.

Pernyataan Pakar dan Desakan Pengkajian

Dalam keterangan yang dikutip dari Dompet Dhuafa, para pakar menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap UU Perdagangan. Mereka menilai pengkajian ulang harus melibatkan kementerian terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Sayangnya, tidak disebutkan nama pakar secara spesifik dalam kutipan tersebut. Namun, substansi desakan jelas: memastikan tidak ada hubungan dagang yang menguntungkan pihak yang dituduh melanggar HAM.

Desakan ini juga sejalan dengan seruan sejumlah organisasi internasional yang meminta negara-negara menghentikan perdagangan dengan permukiman ilegal Israel. Indonesia belum secara resmi menerapkan sanksi dagang, tetapi wacana ke arah itu menguat.

Latar Belakang Hubungan Dagang Indonesia-Israel

Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, secara ekonomi, perdagangan tidak sepenuhnya tertutup. Data BPS menunjukkan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Israel relatif kecil, tetapi tetap tercatat.

Produk yang diperdagangkan mencakup barang elektronik, mesin, dan bahan kimia. Sebagian barang berasal dari perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan, menurut laporan lembaga pemantau perdagangan.

Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan posisi politiknya: mendukung solusi dua negara dan menolak pendudukan. Namun, di tingkat implementasi, pengawasan terhadap asal barang masih longgar.

Dampak jika UU Perdagangan Dikaji Ulang

Jika pengkajian ulang dilakukan, ada beberapa konsekuensi yang mungkin muncul:

• Munculnya klausul baru yang mewajibkan pelabelan asal barang dari wilayah konflik.
• Pembatasan transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan permukiman ilegal.
• Penguatan mekanisme pengawasan impor oleh Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan.
• Potensi gesekan diplomatik dengan negara mitra dagang yang memiliki kepentingan serupa.

Di sisi lain, pengkajian ulang bisa memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Negara yang konsisten menegakkan HAM dalam perdagangan cenderung mendapat dukungan blok negara berkembang.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Luar Negeri. Namun, wacana ini diperkirakan akan masuk dalam pembahasan revisi UU Perdagangan di DPR.

Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu Palestina menyambut baik desakan tersebut. Mereka mendorong agar pemerintah tidak hanya berhenti pada pernyataan politik, tetapi juga menempuh langkah konkret di ranah regulasi.

Pengkajian ulang UU Perdagangan disebut sebagai pintu masuk untuk memperjelas posisi Indonesia. Tanpa payung hukum yang tegas, pengawasan terhadap barang dari wilayah pendudukan akan terus bergantung pada kebijakan ad hoc. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan perdagangan Indonesia dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Perdagangan.

Analisis Redaksi

Desakan pengkajian ulang UU Perdagangan menyentuh titik lemah kebijakan luar negeri Indonesia: konsistensi antara retorika dan praktik. Di forum internasional, Indonesia vokal membela Palestina. Namun, di ranah perdagangan, belum ada instrumen yang memastikan produk yang masuk tidak berasal dari entitas yang terlibat pelanggaran HAM.

Kritik terhadap UU Perdagangan bukan semata soal Palestina. Ini tentang bagaimana Indonesia memaknai kedaulatan ekonomi yang beretika. Selama ini, pengawasan asal barang lebih berfokus pada aspek kepabeanan dan kesehatan, bukan pada dimensi HAM. Pengkajian ulang bisa menjadi momentum untuk memasukkan pertimbangan etis dalam regulasi perdagangan.

Tentu, langkah ini tidak tanpa risiko. Ada kekhawatiran bahwa pembatasan dagang bisa memicu reaksi dari mitra dagang utama. Namun, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kebijakan berbasis HAM justru memperkuat posisi tawar di forum multilateral. Yang dibutuhkan adalah kajian akademik yang matang dan dialog lintas kementerian, bukan keputusan terburu-buru. Tanpa itu, wacana pengkajian ulang hanya akan berhenti sebagai perbincangan elite.

Sumber: kemendag.go.id