Kepala Sekolah Harus Minta Maaf: Komune Da Bac Perintahkan Kontrak Kerja Akuntan D.T.V. Ditandatangani

Ketua Komite Rakyat Komune Da Bac, Provinsi Ca Mau, memerintahkan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Da Bac untuk menandatangani kontrak kerja dengan Ibu D.T.V., akuntan yang sebelumnya kontraknya diputus setelah evaluasi masa percobaan. Keputusan itu juga mewajibkan kepala sekolah meminta maaf secara terbuka karena diduga menghina Ibu V.

Perintah tersebut tertuang dalam keputusan yang ditandatangani pada 13 November. Sumber yang mengetahui hal ini memberitahukan kepada Báo Thanh niên bahwa keputusan itu menetapkan Ibu V. sebagai akuntan tingkat menengah di TK Da Bac dan mengalokasikan gajinya ke sekolah tersebut.

Kronologi Pemutusan Kontrak dan Evaluasi Masa Percobaan

Ibu D.T.V. semula dipekerjakan sebagai akuntan di TK Da Bac. Setelah menjalani masa percobaan, sekolah memutuskan kontraknya dengan alasan tidak memenuhi syarat. Kepala sekolah menugaskan seorang guru prasekolah—yang juga menjabat kepala departemen mata pelajaran—untuk mengawasi masa percobaan Ibu V. di posisi akuntansi. Guru tersebut tidak memiliki keahlian atau pengalaman di bidang akuntansi.

Pengawas itu menyiapkan tiga laporan evaluasi berbeda. Ketiganya menilai Ibu V. "belum menyelesaikan tugasnya". Namun, dokumen yang dihimpun Komite Rakyat Komune menunjukkan kejanggalan. Komentar pada rapat 1 April yang meninjau masa percobaan menyebut Ibu V. "memalsukan dokumen dengan memalsukan dan mengubah tanda tangan". Padahal, insiden Ibu V. memindai tanda tangan kepala sekolah ke dokumen tersebut terjadi pada 7 April.

Komite Rakyat Komune menyimpulkan bahwa memasukkan tuduhan itu dalam komentar rapat 1 April tidak tepat secara kronologis. Menegaskan pelanggaran sebelum masalahnya diklarifikasi dinilai kurang objektif. Temuan ini menjadi salah satu dasar pembatalan pemutusan kontrak.

Pernyataan Resmi dan Instruksi Komune Da Bac

Dalam keputusan tertulis, Ketua Komite Rakyat Komune Da Bac menetapkan Ibu V. menduduki posisi Akuntan Menengah di TK Da Bac efektif 1 April 2026. Ia diberi golongan gaji 1/10 dengan koefisien 2,10. Periode penerimaan gaji dan pertimbangan kenaikan gaji terakhir dihitung mulai 1 April 2026.

Kepala sekolah diinstruksikan menandatangani kontrak kerja dengan Ibu V. sesuai peraturan yang berlaku. Pada 13 November, Ibu V. menyatakan keputusan itu telah dilaksanakan dan ia mulai bekerja kembali. "Saya sudah kembali bekerja," ujarnya singkat.

Komune juga merespons pengaduan kedua Ibu V. terkait pernyataan kepala sekolah yang diduga menghina dirinya. Dalam tanggapan tertulis, kepala sekolah mengakui telah memaki Ibu V., menyebutnya "tidak sopan", dan "mengancam akan menampar wajahnya". Komite menilai perilaku itu melanggar standar etika pemimpin dan manajer serta menghina kehormatan Ibu V.

Kepala sekolah diperintahkan meminta maaf secara terbuka, mengambil pelajaran, dan menggunakan bahasa yang tepat saat bekerja. Komune juga meminta laporan dan mengusulkan tindakan disiplin.

Latar Belakang: Sengketa Administratif di TK Da Bac

Kasus ini bermula dari ketidakpuasan Ibu V. atas pemutusan kontraknya. Ia mengajukan pengaduan ke Komite Rakyat Komune Da Bac. Dalam proses verifikasi, komune menemukan sejumlah pelanggaran prosedur. Selain masalah pengawas masa percobaan yang tidak kompeten, komune juga menemukan TK Da Bac menerbitkan dokumen pembayaran kepada individu yang tidak bekerja di sekolah dengan total lebih dari 17,6 juta VND.

Kepala sekolah, sebagai pemegang rekening, bertanggung jawab langsung menandatangani dan menyetujui dokumen pembayaran tersebut. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa ada masalah tata kelola di sekolah.

Menurut Vietnam.vn, keputusan komune ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa administratif di tingkat lokal. Kasus serupa jarang mendapat perhatian publik karena biasanya diselesaikan secara internal.

Dampak dan Reaksi

Keputusan Komite Rakyat Komune Da Bac berdampak langsung pada status kepegawaian Ibu V. Ia kembali bekerja dengan posisi dan gaji yang ditetapkan. Namun, instruksi agar kepala sekolah meminta maaf secara terbuka menimbulkan tekanan reputasi bagi sekolah.

Orang tua murid dan warga komune menyoroti transparansi pengelolaan sekolah. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa dokumen pembayaran kepada individu yang tidak bekerja di sekolah bisa lolos persetujuan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kepala sekolah selain pengakuan dalam tanggapan tertulis.

Komune Da Bac menegaskan akan mengawasi pelaksanaan keputusan. Laporan tindakan disiplin terhadap kepala sekolah akan diajukan ke tingkat kecamatan atau kabupaten sesuai kewenangan.

Langkah Selanjutnya

Kepala TK Da Bac harus segera menandatangani kontrak kerja dengan Ibu V. dan menyampaikan permintaan maaf terbuka. Komune juga menunggu laporan tindakan disiplin. Sementara itu, proses verifikasi dokumen pembayaran senilai lebih dari 17,6 juta VND masih berjalan.

Ibu V. telah kembali bekerja. Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi pengelola sekolah agar prosedur evaluasi dan komunikasi dijalankan sesuai aturan. Warga komune akan memantau apakah instruksi komune dijalankan sepenuhnya atau hanya formalitas.

Analisis Redaksi

Kasus TK Da Bac menunjukkan cacat serius dalam prosedur evaluasi masa percobaan. Menugaskan guru prasekolah tanpa latar belakang akuntansi untuk menilai kinerja akuntan adalah kesalahan mendasar. Lebih parah, tuduhan pemalsuan dokumen dimasukkan ke dalam komentar rapat sebelum peristiwa yang dituduhkan terjadi. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi bahwa keputusan pemutusan kontrak dibuat tanpa dasar yang kuat.

Instruksi Komite Rakyat Komune agar kepala sekolah meminta maaf secara terbuka adalah langkah tepat. Namun, permintaan maaf tanpa tindakan disiplin yang jelas akan terasa hampa. Publik perlu melihat apakah proses disiplin berjalan transparan. Temuan pembayaran kepada individu yang tidak bekerja di sekolah juga harus diusut tuntas karena menyangkut penggunaan anggaran publik.

Yang paling penting, kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan eksternal terhadap sekolah. Tanpa pengaduan Ibu V. dan verifikasi komune, pelanggaran prosedur mungkin tidak terungkap. Ke depan, evaluasi masa percobaan harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan keputusan harus berbasis bukti yang terverifikasi, bukan prasangka.