Kemenkum Kaltim Perkuat Perancang Perda, Propemperda Diminta Tak Jadi Formalitas

Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur memperkuat kapasitas perancang peraturan perundang-undangan daerah. Kepala Kanwil Ignatius Mangantar Tua Silalahi menegaskan Propemperda harus jadi instrumen perencanaan hukum terukur, bukan sekadar daftar usulan formalitas tahunan.

Penguatan itu dilakukan lewat Forum Pendalaman Materi bertajuk Perencanaan Propemperda Berbasis Kebutuhan Hukum. Acara digelar secara hybrid di Aula Kemenkum Kaltim, Samarinda, Jumat.

Menurut Ignatius, perubahan paradigma jadi kunci. Orientasi kuantitas peraturan mesti bergeser ke penyelesaian masalah nyata yang dihadapi warga.

Propemperda Diminta Lepas dari Formalitas Tahunan

Ignatius menyampaikan kritiknya secara terbuka di hadapan peserta forum. Menurut dia, selama ini Propemperda kerap diperlakukan sebagai rutinitas administratif yang wajib ada setiap tahun.

"Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus menjadi instrumen perencanaan hukum terukur dan bukan sekadar daftar usulan formalitas tahunan," kata Ignatius di Samarinda, Jumat.

Ia menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari orientasi kuantitas peraturan menuju orientasi penyelesaian masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Regulasi yang lahir, lanjutnya, harus responsif terhadap permasalahan warga sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Regulasi yang dilahirkan harus responsif terhadap permasalahan warga sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah," ucap Ignatius.

Dalam forum itu, perencanaan regulasi daerah juga difokuskan pada dua isu. Pertama, inisiasi peraturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Kedua, penguatan layanan pos bantuan hukum di wilayah daerah.

Dua fokus tersebut menunjukkan arah baru perencanaan hukum daerah. Kekayaan intelektual dinilai perlu payung hukum agar potensi ekonomi warga terlindungi, sementara pos bantuan hukum menyangkut akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dhahana Putra Soroti Sinergi Kementerian, Pemda, dan DPRD

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menekankan hal berbeda namun saling melengkapi. Menurut dia, pembentukan peraturan daerah memerlukan keterlibatan aktif pemangku kepentingan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sinergi yang kuat antara kementerian pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama menghasilkan regulasi berkeadilan," ujar Dhahana.

Ia juga menyoroti manfaat akhir dari regulasi yang dirancang dengan baik. "Regulasi berkualitas akan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik daerah," kata Dhahana.

Pernyataan itu menempatkan kualitas peraturan sebagai pintu masuk perbaikan layanan publik. Perda yang dirancang asal-asalan berpotensi menimbulkan masalah baru, mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga beban administratif bagi warga dan pelaku usaha.

Forum itu sekaligus menyosialisasikan Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah. Pedoman tersebut dirancang sebagai instrumen acuan kerja bersama bagi seluruh jajaran.

Isinya mengatur agar penyusunan rencana regulasi daerah selaras dengan prioritas pembangunan. Pedoman itu juga mengutamakan aspek kepastian hukum bagi masyarakat.

Narasumber dan Peserta Forum Regional Kaltim-Kaltara

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber. Pertama, Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Aisyah Lailiyah. Kedua, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Suparmi.

Forum tersebut menjadi wadah memperdalam pemahaman aparatur hukum. Tujuannya agar penyusunan perencanaan program pembentukan peraturan daerah berjalan terarah dan sistematis.

Pertemuan tingkat regional itu dihadiri langsung oleh pimpinan sekretariat dewan serta ketua badan pembentukan peraturan daerah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kehadiran dua provinsi sekaligus menandai cakupan kerja yang lebih luas dari sekadar satu wilayah administratif.

Berikut sejumlah elemen yang menjadi sorotan dalam forum tersebut:

• Pergeseran orientasi dari kuantitas peraturan ke penyelesaian masalah warga.
• Propemperda sebagai instrumen perencanaan hukum yang terukur.
• Inisiasi peraturan perlindungan kekayaan intelektual di daerah.
• Penguatan layanan pos bantuan hukum.
• Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah.
• Sinergi kementerian, pemerintah daerah, dan DPRD.

Mengapa Kualitas Perda Menentukan Mutu Layanan Publik

Peraturan daerah berada di lapisan paling dekat dengan warga. Perda mengatur hal-hal konkret: retribusi pasar, izin usaha mikro, pengelolaan sampah, hingga tata tertib kawasan.

Karena itu, kualitas perencanaannya menentukan apakah sebuah perda akan operasional atau justru menyulitkan. Perda yang disusun tanpa kajian kebutuhan berisiko menambah beban regulasi tanpa memberi manfaat yang jelas.

Di sisi lain, perda yang responsif bisa mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan. Contohnya ketika pemerintah daerah punya dasar hukum untuk melindungi karya kreatif warga atau menyediakan pendampingan hukum bagi kelompok rentan.

Kementerian Hukum dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. Lewat Kanwil, kementerian mendampingi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan regulasi. Pedoman fasilitasi menjadi rujukan agar proses itu tidak berjalan sendiri-sendiri.

Keterlibatan DPRD menjadi variabel lain yang tidak bisa diabaikan. Tanpa dukungan dewan, daftar rancangan perda di Propemperda sulit berjalan sesuai jadwal. Di titik inilah sinergi yang disebut Dhahana diuji.

Informasi lebih lanjut soal tugas dan fungsi Ditjen Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat di situs resmi Kementerian Hukum. Sementara pemberitaan daerah Kaltim dipublikasikan melalui ANTARA Kaltim.

Langkah Selanjutnya Usai Forum Pendalaman Materi

Forum ini bukan kegiatan seremonial semata. Ia menjadi titik awal penerapan pedoman fasilitasi di lingkungan perancang peraturan daerah.

Peserta yang hadir, yakni pimpinan sekretariat dewan dan ketua badan pembentukan peraturan daerah, berada di posisi penentu. Mereka yang menyusun daftar rancangan perda setiap tahun.

Ke depan, arah yang ditekankan adalah penyelarasan rencana regulasi dengan prioritas pembangunan. Selain itu, kepastian hukum bagi masyarakat disebut sebagai aspek yang diutamakan.

Yang belum terjawab, dan tidak disebut dalam pemberitaan, adalah tenggat penerapan pedoman tersebut. Tidak ada pula penjelasan soal sanksi atau evaluasi bila daerah tetap menyusun Propemperda secara formalitas.

Yang jelas, dua fokus baru sudah dicanangkan: perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan pos bantuan hukum. Keduanya menuntut kerja teknis lanjutan di tingkat daerah, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan bersama DPRD.

Analisis Redaksi

Kritik Ignatius soal Propemperda sebagai formalitas tahunan bukan pernyataan baru. Keluhan serupa sudah lama muncul dari kalangan akademisi hukum dan pegiat legislasi daerah. Yang membuat pernyataan ini penting adalah siapa yang menyampaikannya: pejabat yang memegang mandat fasilitasi peraturan daerah.

Masalahnya, mengubah daftar rancangan perda menjadi instrumen berbasis kebutuhan bukan pekerjaan satu forum. Butuh data, kajian, dan keberanian politik untuk menolak usulan yang tidak punya dasar kebutuhan. Selama insentif politik masih diukur dari jumlah perda yang disahkan, dorongan kuantitas akan sulit dilepas.

Karena itu, dua fokus yang dipilih, kekayaan intelektual dan pos bantuan hukum, layak diawasi. Keduanya bisa menjadi uji konkret apakah pendekatan berbasis kebutuhan benar-benar berjalan. Bila dua isu ini berhenti sebagai wacana di forum, maka seruan perubahan paradigma tadi hanya berpindah dari satu daftar formalitas ke daftar formalitas yang lain.

Sumber: kemenkum.go.id