Eksepsi Samsuri Ditolak Hakim PN Pangkalan Bun, Perkara Lahan HGU PTPN IV Berlanjut

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menolak eksepsi Samsuri bin Tamin dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2026/PN Pbu. Putusan sela dibacakan Selasa (10/11/2026), dan jaksa diperintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Keputusan itu dibacakan dalam persidangan yang digelar di PN Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Majelis hakim juga menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Artinya, perkara pidana ini akan masuk ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian.

Tim Penasihat Hukum Samsuri menyatakan menghormati putusan tersebut. Mereka menegaskan putusan sela bukan penentu bersalah atau tidaknya terdakwa.

Kronologi Sidang dan Isi Putusan Sela

Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Majelis hakim membacakan amar putusan yang menyatakan eksepsi dari tim penasihat hukum tidak diterima. Jaksa penuntut umum langsung diperintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Eksepsi sendiri merupakan keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa. Jika eksepsi diterima, perkara bisa berhenti di tahap itu. Namun, jika ditolak, persidangan berlanjut ke pokok perkara.

Dalam perkara ini, majelis hakim memilih untuk meneruskan proses. Biaya perkara belum dibebankan kepada siapa pun dan akan diputuskan pada akhir persidangan.

“Putusan sela bukan putusan akhir yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Perkara ini masih harus melalui tahap pembuktian,” kata Tim Penasihat Hukum dalam keterangan pers seusai sidang.

Putusan sela memang tidak menyentuh substansi perkara. Ia hanya menilai apakah dakwaan jaksa sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Karena itu, tim penasihat hukum menilai langkah selanjutnya adalah menguji bukti di persidangan.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Penasihat Hukum

Pihak utama dalam perkara ini adalah Samsuri bin Tamin sebagai terdakwa. Ia didampingi tim penasihat hukum yang aktif menyampaikan pandangan ke media setelah sidang.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai pihak yang mendakwa. Majelis Hakim PN Pangkalan Bun menjadi pemutus dalam putusan sela ini.

Tim Penasihat Hukum menyoroti sejumlah hal di luar materi dakwaan. Mereka mengaitkan perkara kliennya dengan pengelolaan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional V Kebun Karet Kumai, Desa Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menurut mereka, ada dugaan gangguan di areal kebun yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Mereka juga mengungkap dugaan pihak-pihak yang mengaku sebagai aparat dan meminta dokumen terkait kerja sama operasional (KSO) PTPN IV Regional V.

Dokumen itu, dugaan mereka, kemudian dipakai dalam proses hukum terhadap Samsuri. Namun, dugaan tersebut belum terverifikasi secara independen dan masih harus diuji dalam persidangan.

Penasihat hukum juga menyoroti dugaan pembukaan lahan menggunakan alat berat di sekitar Afdeling II Blok 208. Menurut versi mereka, lokasi itu berada di dalam kawasan HGU Nomor 2 Tahun 2012. Mereka juga menyebut adanya dugaan penanaman kelapa sawit dan perusakan tanaman karet produktif.

Dalam konferensi pers, tim penasihat hukum bahkan menyebut dugaan keterlibatan “mafia tanah yang bekerja secara terstruktur”. Istilah itu merupakan tudingan penasihat hukum dan belum menjadi fakta hukum yang dibuktikan di pengadilan.

Latar Belakang Konflik Lahan di HGU Kebun Karet Kumai

Perkara ini berakar pada sengketa pengelolaan lahan di kawasan HGU PTPN IV Regional V Kebun Karet Kumai. Kawasan itu berada di Desa Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu. PTPN IV Regional V memegang HGU Nomor 2 Tahun 2012 untuk kawasan kebun karet tersebut. Di dalam kawasan HGU, pengelolaan lahan diatur ketat, termasuk soal siapa yang boleh memanfaatkan dan bagaimana prosedurnya.

Konflik muncul ketika ada dugaan aktivitas pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di area yang diklaim masuk HGU. Penasihat hukum menyebut lokasi itu di Afdeling II Blok 208. Mereka menilai aktivitas tersebut melanggar ketentuan dan merugikan tanaman karet produktif.

Selain itu, ada persoalan KSO atau kerja sama operasional antara PTPN IV Regional V dan pihak lain. KSO biasanya dipakai untuk melibatkan mitra dalam pengelolaan kebun. Namun, dokumen KSO dalam perkara ini disebut oleh penasihat hukum sebagai bagian yang diminta oleh pihak yang mengaku aparat.

Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi telah dimintakan kepada manajemen PTPN IV Regional V atau PTPN PalmCo mengenai status dan pengelolaan KSO Kebun Karet Kumai. Konfirmasi juga ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum terkait laporan yang disebutkan penasihat hukum. Belum ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut.

Untuk memahami konteks sengketa agraria di kawasan perkebunan, publik bisa merujuk pada penjelasan mengenai hak guna usaha dan tata kelola lahan. Sementara itu, informasi resmi mengenai perkara ini dapat diakses melalui pemberitaan Sinarpaginews.

Dampak Putusan Sela dan Agenda Pembuktian

Penolakan eksepsi membawa perkara ini ke tahap pemeriksaan saksi. Sidang selanjutnya akan menjadi ruang bagi jaksa untuk menghadirkan saksi dan alat bukti. Tim penasihat hukum juga akan menguji setiap keterangan yang diajukan.

Bagi Samsuri, statusnya masih terdakwa. Ia belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan sela tidak mengubah status itu.

Bagi PTPN IV Regional V, perkara ini menyoroti tata kelola KSO dan pengawasan kawasan HGU. Dugaan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di area HGU, jika terbukti, berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan negara.

Bagi masyarakat sekitar, konflik lahan di Kebun Karet Kumai dapat memengaruhi kepastian usaha dan ketenagakerjaan. Namun, dampak pasti belum bisa diukur karena pokok perkara belum diuji.

Yang paling menentukan adalah kualitas pembuktian. Keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain akan menentukan apakah dakwaan jaksa terbukti atau tidak. Di sisi lain, dugaan yang disampaikan penasihat hukum di luar persidangan juga perlu dibuktikan agar tidak menjadi opini tanpa dasar.

Langkah Selanjutnya dan Konfirmasi yang Dinanti

Agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa akan menghadirkan saksi untuk mendukung dakwaan. Penasihat hukum akan melakukan pemeriksaan silang.

Setelah itu, majelis hakim akan menilai seluruh bukti. Jika dakwaan terbukti, terdakwa dapat dijatuhi pidana. Jika tidak, ia harus dibebaskan.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari PTPN IV Regional V, Jaksa Penuntut Umum, maupun aparat penegak hukum terkait laporan yang disebut penasihat hukum. Konfirmasi masih dinanti.

Publik perlu mengikuti perkembangan perkara ini dari sumber resmi. Putusan sela hanyalah satu babak. Babak sesungguhnya ada di ruang pembuktian.

Analisis Redaksi

Penolakan eksepsi adalah hal biasa dalam perkara pidana. Namun, cara tim penasihat hukum merespons putusan itu layak dicatat. Mereka tidak menempuh langkah dramatis, melainkan menegaskan bahwa perkara belum selesai. Sikap itu menjaga proses hukum tetap di jalurnya.

Yang justru menonjol adalah tudingan yang dilontarkan di luar persidangan. Sebutan “mafia tanah” dan dugaan dokumen KSO yang dipakai untuk menjerat klien adalah klaim berat. Klaim seperti itu tidak cukup disampaikan di depan pers. Ia harus dibuktikan di depan majelis hakim. Jika tidak, ia hanya menjadi kebisingan yang mengaburkan pokok perkara.

Di sisi lain, PTPN IV Regional V dan aparat penegak hukum tidak bisa diam terlalu lama. Konfirmasi yang belum diperoleh membuat ruang tafsir terbuka lebar. Perkara ini menyangkut aset negara dan hak warga. Transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Pembuktian di persidangan adalah cara terbaik untuk menuntaskan semua dugaan.