Kejati Jatim Setujui Restorative Justice Dua Perkara Pencurian, Penuntutan Dihentikan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan terhadap dua perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif dalam sepekan terakhir. Kedua perkara yang dimaksud adalah kasus pencurian yang diselesaikan lewat kesepakatan damai, bukan lewat persidangan.

Persetujuan itu diumumkan melalui laman resmi Kejati Jawa Timur. Dua perkara pencurian tersebut menjadi bagian dari penerapan keadilan restoratif yang berjalan di lingkungan kejaksaan wilayah Jawa Timur.

Keputusan ini menegaskan bahwa tidak semua perkara pidana harus berakhir di meja hijau. Untuk kasus tertentu dengan kerugian kecil dan adanya perdamaian, jaksa diberi ruang menghentikan penuntutan demi kepastian hukum yang lebih berkeadilan.

Apa Itu Keadilan Restoratif yang Dipakai Kejati Jatim

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama. Alih-alih berfokus pada pembalasan, mekanisme ini mendorong kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, jaksa bertindak sebagai fasilitator. Korban dan pelaku dipertemukan untuk membahas bentuk pertanggungjawaban, misalnya pengembalian barang, ganti rugi, atau permintaan maaf. Jika tercapai kesepakatan dan syarat terpenuhi, penuntutan dapat dihentikan.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberi pedoman bagi jaksa dalam menangani perkara dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Penerapan restorative justice di kejaksaan sendiri telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan terus dievaluasi. Kejaksaan Agung secara berkala mencatat jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme ini di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah hukum Jawa Timur.

Syarat Perkara Bisa Dihentikan Penuntutannya

Tidak semua perkara bisa diselesaikan lewat jalur ini. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum jaksa menyetujui penghentian penuntutan. Berikut syarat umum yang diatur dalam Perja 15/2020:

• Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
• Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun penjara.
• Perkara didasari nilai kerugian yang tidak besar, misalnya pencurian ringan.
• Ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
• Korban telah memaafkan dan tidak keberatan penuntutan dihentikan.
• Masyarakat setempat merespons positif atau tidak menolak kesepakatan damai.
• Tersangka bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, jaksa tetap melanjutkan perkara ke pengadilan. Karena itu, persetujuan penghentian penuntutan bukan hal otomatis, melainkan hasil kajian kasus per kasus.

Untuk perkara pencurian, syarat nilai kerugian dan latar belakang pelaku menjadi pertimbangan penting. Pencurian karena kebutuhan mendesak dengan kerugian kecil lebih berpeluang diselesaikan secara restoratif dibanding pencurian terorganisir.

Alur Penghentian Penuntutan di Kejaksaan

Prosesnya berjenjang. Jaksa penuntut umum lebih dulu menilai apakah perkara memenuhi syarat restorative justice. Setelah itu, dilakukan upaya perdamaian yang melibatkan korban, tersangka, dan tokoh masyarakat bila diperlukan.

Bila kesepakatan tercapai, jaksa menyusun kajian dan mengajukan permohonan penghentian penuntutan. Permohonan itu kemudian dievaluasi di tingkat kejaksaan negeri, lalu naik ke kejaksaan tinggi untuk mendapat persetujuan.

Di tingkat Kejati, keputusan diambil setelah mempertimbangkan kelengkapan berkas, kesesuaian syarat, dan dampak sosial dari kesepakatan damai. Persetujuan Kejati Jatim atas dua perkara pencurian itu merupakan tahap akhir sebelum surat ketetapan penghentian penuntutan diterbitkan.

Setelah disetujui, status tersangka dicabut dan perkara resmi dihentikan. Namun, penghentian ini bisa ditinjau kembali bila di kemudian hari ditemukan fakta baru atau kesepakatan damai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Dampak bagi Korban, Pelaku, dan Sistem Peradilan

Bagi korban, jalur ini memberi kepastian pemulihan lebih cepat. Barang yang dicuri bisa dikembalikan atau kerugian diganti tanpa harus menunggu proses persidangan yang panjang.

Bagi pelaku, khususnya yang baru pertama kali berurusan dengan hukum, penghentian penuntutan menghindarkan dari pidana penjara. Ini membuka ruang rehabilitasi sosial tanpa meninggalkan catatan pidana yang membebani masa depan.

Dari sisi sistem peradilan, restorative justice membantu mengurangi beban perkara di pengadilan. Perkara ringan yang telah didamaikan tidak perlu menyita waktu jaksa, hakim, dan anggaran negara.

Meski begitu, penerapannya tetap menuai perdebatan. Sebagian pihak khawatir mekanisme ini melemahkan efek jera. Sebagian lain menilai pendekatan pemulihan lebih tepat untuk perkara ringan yang pelakunya bukan residivis.

Karena itu, transparansi menjadi kunci. Publikasi keputusan melalui laman resmi kejaksaan, seperti yang dilakukan Kejati Jatim, menjadi cara menunjukkan bahwa penghentian penuntutan diambil lewat kajian, bukan kesepakatan tertutup.

Kejaksaan juga perlu memastikan korban tidak berada dalam tekanan saat menyetujui perdamaian. Tanpa pengawasan, kesepakatan damai bisa berubah menjadi alat menekan pihak yang lebih lemah.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Penerapan

Setelah persetujuan Kejati, jaksa di tingkat kejaksaan negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Salinan keputusan disampaikan kepada tersangka, korban, dan penyidik.

Kejaksaan biasanya mewajibkan pelaku memenuhi kewajiban yang disepakati, misalnya mengembalikan barang atau membayar ganti rugi. Pelanggaran atas kesepakatan bisa menjadi dasar peninjauan kembali.

Ke depan, jumlah perkara yang diselesaikan lewat restorative justice diperkirakan terus bertambah seiring sosialisasi ke jajaran kejaksaan negeri. Evaluasi berkala diperlukan agar penerapannya konsisten dan tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.

Untuk perkara pencurian, tolok ukur keberhasilan bukan sekadar berhentinya penuntutan, melainkan apakah korban benar-benar pulih dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Di titik itu, keadilan restoratif diuji maknanya.

Analisis Redaksi

Keputusan Kejati Jatim menghentikan penuntutan dua perkara pencurian menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan lagi wacana di atas kertas. Namun, persetujuan atas dua perkara saja belum cukup untuk menilai keberhasilan kebijakan ini secara menyeluruh.

Yang perlu diawasi justru tahap setelah keputusan diambil. Apakah pelaku benar-benar menjalankan kesepakatan, dan apakah korban menerima pemulihan yang layak. Tanpa pengawasan di titik ini, penghentian penuntutan hanya memindahkan persoalan dari ruang sidang ke ruang yang lebih tertutup.

Kejaksaan juga dituntut konsisten mempublikasikan dasar pertimbangan setiap keputusan. Transparansi semacam itu yang membedakan restorative justice dari kompromi gelap yang selama ini menjadi stigma penanganan perkara di Indonesia. Dua perkara pencurian di Jawa Timur bisa menjadi contoh, asalkan dijalankan dengan standar yang sama untuk semua.

Sumber: kejaksaan.go.id