Gakkum LH Makassar Uji Publik Juknis Plang PPLH, Ini Poin yang Dibahas

Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Makassar menggelar uji publik rancangan petunjuk teknis pemasangan dan pencabutan plang serta garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Forum itu menghimpun masukan dari enam dinas lingkungan hidup provinsi dan 14 dinas kabupaten/kota se-Sulawesi.

Kegiatan berlangsung secara daring dan luring di Ruang Rapat Balai Gakkum LH Kota Makassar, Jumat (13/11). Kepala Balai Gakkum LH Kota Makassar Muhammad Ihsan menyebut forum ini sebagai tahapan penting sebelum juknis ditetapkan sebagai pedoman kerja di lapangan.

"Ini memasuki tahapan penting melalui pelaksanaan uji publik rancangan petunjuk teknis yang digelar Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Makassar," kata Ihsan di Makassar, Jumat, seperti dikutip dari laporan ANTARA Makassar.

Juknis Diminta Jadi Instrumen Kerja, Bukan Sekadar Dokumen

Ihsan menegaskan penyusunan juknis tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Menurut dia, hasilnya harus menjadi pedoman operasional yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjawab kebutuhan penegakan hukum lingkungan hidup.

"Jadi, tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan dapat menjadi instrumen kerja yang operasional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan," ujarnya.

Uji publik ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan pedoman dan tata cara penghentian pelanggaran tertentu di bidang lingkungan hidup. Artinya, plang dan garis PPLH bukan sekadar penanda fisik, melainkan bagian dari prosedur resmi untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung.

Forum dibuka sebagai wadah konsultasi dan diskusi untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Masukan itu akan dipakai menyempurnakan substansi, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan juknis sebelum ditetapkan.

Siapa Saja yang Hadir dan Isu yang Diangkat

Uji publik dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha Raden Roro Roery Triany, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Ardiyanto Nugroho, serta PPLH dari Direktorat Pengawasan dan Pengaduan Lingkungan Hidup. PPLH Gakkum LH Makassar juga terlibat langsung.

Peserta lain mencakup perwakilan enam dinas lingkungan hidup provinsi, 14 dinas lingkungan hidup kabupaten/kota se-Sulawesi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Pusdal LH) Sulawesi-Maluku, dan kalangan akademisi. Sebaran peserta menunjukkan juknis ini disiapkan untuk dipakai lintas daerah, bukan hanya di Makassar.

Dalam arahannya secara daring, Ardiyanto Nugroho menekankan penguatan kewenangan pengawas lingkungan hidup untuk melakukan tindakan penghentian pelanggaran. Kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 47 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026. Ardiyanto menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan rancangan juknis:

• Cakupan pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk sektor persampahan dan limbah.
• Jaminan perlindungan bagi petugas dari potensi kecurangan dalam pelaksanaan prosedur, mulai dari pemasangan hingga pembukaan segel.
• Kejelasan pihak yang berwenang melakukan penyegelan dan pencabutan segel.

Pandangan Akademisi soal Fungsi Plang PPLH

Diskusi menghadirkan akademisi bidang oseanografi yang menilai pemasangan plang sebagai langkah administratif untuk segera menghentikan pelanggaran dan mencegah dampak pencemaran, khususnya di wilayah pesisir. Plang juga berfungsi sebagai penanda lokasi atau titik acuan bagi tim ahli saat melakukan pengukuran dan pengambilan sampel lingkungan.

Akademisi bidang ekologi dan terumbu karang menilai pemasangan plang oleh PPLH merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap lokasi yang diduga mengalami pencemaran. Tindakan itu juga menjadi salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan hidup yang dapat ditindaklanjuti melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari dua pandangan itu terlihat satu benang merah: plang bukan tujuan akhir. Ia adalah titik awal prosedur yang menentukan apakah sebuah pelanggaran bisa dihentikan cepat atau justru berlarut.

Latar Belakang: Mengapa Juknis Plang Baru Disusun

Pemasangan plang dan garis PPLH selama ini dilakukan tanpa panduan teknis yang seragam. Kondisi itu membuka ruang tafsir berbeda antar daerah soal kapan plang dipasang, siapa yang menandatangani, dan bagaimana prosedur pencabutannya.

Perbedaan tafsir berisiko pada dua sisi. Di satu pihak, pelanggar bisa mempertanyakan keabsahan tindakan pengawas. Di pihak lain, petugas di lapangan menghadapi tekanan tanpa payung prosedur yang jelas.

Karena itu, juknis yang sedang disusun mengatur dua hal sekaligus: pemasangan dan pencabutan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Plang yang dipasang tanpa prosedur pencabutan yang jelas akan menggantung statusnya, sementara pencabutan tanpa syarat yang tegas membuka celah penyimpangan.

Pemerintah lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 memberi dasar bagi penguatan kewenangan pengawas. Uji publik di Makassar menjadi salah satu simpul untuk menerjemahkan aturan itu ke dalam langkah teknis yang bisa dijalankan petugas di lapangan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi daerah, juknis ini menentukan seberapa cepat dinas lingkungan hidup bisa merespons laporan pencemaran. Selama prosedur belum seragam, respons antar kabupaten/kota cenderung berbeda-beda, terutama untuk kasus persampahan dan limbah yang disebut Ardiyanto sebagai sektor yang perlu masuk cakupan.

Bagi petugas, poin perlindungan dari potensi kecurangan menjadi krusial. Prosedur pemasangan hingga pembukaan segel melibatkan rantai keputusan yang panjang. Tanpa kejelasan kewenangan, risiko sengketa di lapangan meningkat.

Masukan dari uji publik akan dipakai menyempurnakan substansi, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan juknis. Setelah itu, juknis ditetapkan sebagai pedoman kerja bagi PPLH di lapangan. Belum ada keterangan resmi soal tenggat penetapan.

Yang jelas, Balai Gakkum LH Makassar memposisikan forum ini sebagai tahapan konsultasi, bukan sekadar formalitas. Kehadiran perwakilan dari berbagai daerah dan kementerian menunjukkan juknis ini disiapkan untuk menjadi rujukan bersama. Rujukan lebih luas soal aturan lingkungan hidup dapat dilihat di situs Kementerian Lingkungan Hidup.

Analisis Redaksi

Langkah Gakkum LH Makassar menggelar uji publik patut dibaca sebagai pengakuan bahwa persoalan plang PPLH selama ini bukan soal teknis semata. Plang adalah tindakan hukum yang mengubah status sebuah lokasi. Begitu papan dipasang, ada pihak yang kepentingan usahanya terganggu dan berpotensi menggugat. Karena itu, prosedur yang rapi bukan kemewahan administratif, melainkan pelindung bagi petugas sekaligus kepastian bagi warga yang melapor.

Poin yang diangkat Ardiyanto Nugroho soal perlindungan petugas dari potensi kecurangan justru menyentuh inti masalah. Rantai pemasangan sampai pembukaan segel melibatkan banyak tangan. Jika kewenangan penyegelan dan pencabutan segel tidak jelas, celah transaksi ilegal terbuka. Juknis yang baik harus menyebut jabatan, syarat, dan dokumen yang menyertai setiap langkah, bukan hanya mengatur bentuk plang.

Yang perlu diawasi berikutnya adalah apakah juknis ini benar-benar menjadi instrumen operasional seperti yang diminta Ihsan, atau berhenti sebagai dokumen yang rapi di atas kertas. Ujian sesungguhnya terjadi di lapangan: ketika plang dipasang di lokasi yang diduga mencemari pesisir, dan ketika pemilik usaha mengajukan keberatan. Di titik itu, kejelasan prosedur akan menentukan apakah penegakan hukum lingkungan berjalan atau justru berhenti di papan nama.