TAFT Uji Materiil Pasal KUHAP: Serangan Hukum atas 'Pemeriksaan Tanpa Status'

Tim Advokasi Fair Trial (TAFT) mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dua pasal itu dinilai melegalkan pemeriksaan seseorang tanpa penetapan status hukum lebih dulu.

Permohonan diajukan pada Jumat, 13 November 2026. TAFT bertindak sebagai kuasa hukum para pemohon. Dalil utamanya: kedua pasal memberi penyidik kewenangan mendatangi dan memanggil seseorang untuk dimintai keterangan tanpa menetapkan status lebih dulu — sebagai saksi, tersangka, atau ahli.

Menurut TAFT, kondisi itu menempatkan warga sipil dalam ruang hampa perlindungan hukum. Praktiknya bisa berujung pada interogasi terselubung hingga penangkapan sewenang-wenang yang berkedok “pemeriksaan tanpa status”.

Dua Pasal yang Dipersoalkan dan Isi Permohonannya

Objek permohonan adalah Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keduanya mengatur kewenangan penyidik pada tingkat penyidikan, termasuk mendatangi dan memanggil orang untuk dimintai keterangan.

TAFT tidak meminta kewenangan penyidik dihapus. Permohonan diajukan “bukan dalam rangka untuk meniadakan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana”. Yang diuji adalah sejauh mana kewenangan itu tetap memberi perlindungan prosedural dan substantif.

Dalam petitumnya, TAFT mendesak Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan. Kedua pasal diminta dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan ini berdiri di atas argumen bahwa penentuan status seseorang adalah hal fundamental dalam sistem peradilan pidana. Status hukum disebut sebagai salah satu indikator berjalannya due process of law dan asas fair trial.

Begitu status ditetapkan, hak-hak prosedural seseorang otomatis melekat. Pasal 142 KUHAP mengamanatkan hak saksi, sementara Pasal 143 mengamanatkan hak tersangka. Tanpa penetapan status, jaminan itu tidak punya pijakan.

Kerugian Konstitusional yang Dialami Pemohon

Permohonan ini berangkat dari kerugian konstitusional yang, menurut TAFT, dialami secara faktual dan potensial oleh para pemohon. Satu kasus menjadi bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Seorang pemohon didatangi penyidik dengan Surat Perintah Mendatangi bernomor SP.Datang/93/VIII/RES.2.5/2026/Ditressiber. Dalam proses itu, penyidik melakukan penggeledahan badan dan membawa pemohon pergi di luar kehendaknya.

Menurut TAFT, penyidik tidak menjelaskan status hukum maupun sangkaan tindak pidana yang dituduhkan. Perlakuan itu dinilai melanggar hak atas kepastian hukum, rasa aman, dan nilai-nilai negara hukum yang diatur UUD NRI 1945.

TAFT menegaskan pemberian kewenangan yang tidak diikuti perlindungan hak — baik prosedural maupun substantif — akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalil ini yang menjadi tulang punggung permohonan.

Kasus tersebut juga dipakai untuk menunjukkan bahwa persoalannya bukan soal satu orang. TAFT meyakini kejadian serupa bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali, karena tidak ada batasan indikator soal siapa yang boleh dipanggil atau didatangi tanpa penetapan status.

Mengapa Ketiadaan Batas Pemanggilan Jadi Persoalan Serius

Inti keberatan TAFT terletak pada absennya rambu. Tanpa indikator yang jelas, kewenangan mendatangi dan memanggil membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Ruang itu, menurut TAFT, bisa berujung pada pemidanaan dengan itikad jahat. Status hukum yang tidak jelas membuat seseorang sulit membela diri karena tidak tahu posisinya dalam perkara.

Persoalan bertambah rumit bagi advokat. TAFT menyoroti bahwa pembelaan tidak akan maksimal karena advokat kesulitan berdiri di sisi klien yang didatangi atau dipanggil tanpa status hukum.

Padahal, UU Advokat dan UU Bantuan Hukum mengamanatkan perlindungan hukum yang efektif bagi klien. Ketiadaan jaminan prosedural membuat amanat itu sulit dijalankan di lapangan.

Dari sisi sistem, status hukum menentukan konsekuensi dari keterangan yang didapat. Keterangan dari orang tanpa status jelas menggantung: tidak jelas apakah diperlakukan sebagai keterangan saksi, keterangan tersangka, atau keterangan ahli.

TAFT menempatkan persoalan ini sebagai ujian atas desain KUHAP baru. Kewenangan penyidik yang luas tanpa pagar perlindungan hak dinilai meruntuhkan benteng perlindungan hak konstitusional warga negara.

Posisi KUHAP Baru dan Jalur Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi

UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah hukum acara pidana yang relatif baru. Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) berada di jantung kewenangan penyidikan.

Melalui uji materiil, Mahkamah Konstitusi diminta menilai apakah norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika permohonan dikabulkan, pasal yang diuji kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Jalur ini bukan jalur pertama bagi kalangan advokat. Upaya serupa kerap dipakai untuk menguji norma acara pidana yang dinilai membuka celah penyalahgunaan wewenang. Rujukan silang soal praktik pemanggilan tanpa status bisa dibaca pada siaran pers TAFT yang dipublikasikan YLBHI.

Yang menarik, permohonan ini tidak menyerang seluruh arsitektur KUHAP. Serangannya terarah pada dua pasal spesifik dan pada absennya mekanisme penetapan status sebelum pemeriksaan.

TAFT memilih bahasa yang hati-hati: kewenangan penyidik tetap diakui, tetapi harus dibingkai perlindungan hak. Pendekatan itu membuat permohonan lebih sulit dibantah dengan dalih menghambat penyidikan.

Bagi publik, konteks hukum acara pidana bisa ditelusuri lewat penjelasan umum mengenai proses penyidikan dan hak tersangka di kanal informasi hukum Hukumonline.

Dampak bagi Warga Sipil dan Kerja Advokat

Jika kedua pasal bertahan, risiko yang paling langsung mengarah ke warga sipil. Siapa pun bisa didatangi penyidik tanpa penjelasan status dan sangkaan, seperti yang dialami pemohon dalam permohonan ini.

Dampak berikutnya menyentuh profesi advokat. Pendampingan hukum menjadi timpang ketika advokat tidak tahu posisi klien dalam perkara — saksi, tersangka, atau ahli.

Ada sejumlah titik rawan yang disorot TAFT dalam permohonannya:

• Pemeriksaan tanpa penetapan status membuka praktik interogasi terselubung.
• Penangkapan bisa terjadi dengan kedok “pemeriksaan tanpa status”.
• Hak saksi dan hak tersangka tidak bisa dijamin karena statusnya tidak jelas.
• Advokat sulit menjalankan pembelaan yang efektif sesuai UU Advokat dan UU Bantuan Hukum.
• Tidak ada batas indikator soal siapa yang boleh dipanggil tanpa status lebih dulu.

Bagi penyidik, kewenangan tanpa rambu juga menimbulkan risiko lain. Tindakan yang dinilai sewenang-wenang berpotensi menjadi bumerang di persidangan dan melemahkan keterangan yang diperoleh.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Mahkamah Konstitusi

Bola kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. TAFT mendesak agar permohonan diterima dan dikabulkan, dengan amar yang menyatakan kedua pasal bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Sebelum sampai pada putusan, permohonan akan melewati tahapan pemeriksaan kelengkapan dan penilaian atas dalil kerugian konstitusional para pemohon. Kasus pemohon yang didatangi dengan Surat Perintah Mendatangi nomor SP.Datang/93/VIII/RES.2.5/2026/Ditressiber menjadi bukti yang diajukan.

Yang dipertaruhkan bukan sekadar dua pasal. Permohonan ini menguji apakah KUHAP baru menempatkan status hukum seseorang sebagai fondasi, atau membiarkannya sebagai detail yang bisa dilewati.

Analisis Redaksi

Kekuatan permohonan TAFT terletak pada kesederhanaannya: status hukum adalah pintu masuk semua hak. Tanpa penetapan status, Pasal 142 dan Pasal 143 KUHAP hanya jadi kalimat di atas kertas. Advokat pun dipaksa bernegosiasi dengan ketidakjelasan, bukan dengan pasal.

Kubu yang membela pasal bermasalah biasanya berargumen bahwa penyidikan butuh keleluasaan agar perkara cepat terang. Argumen itu masuk akal sampai pada titik ketika keleluasaan tidak lagi punya rambu soal siapa yang boleh didatangi. Dalam kasus pemohon, penggeledahan badan dan pembawaan seseorang tanpa penjelasan status dan sangkaan bukan lagi soal teknis penyidikan. Itu persoalan kebebasan individu.

Yang patut diawasi justru cara Mahkamah Konstitusi membaca dalil kerugian konstitusional. Jika majelis menerima bahwa ketiadaan status adalah kerugian nyata, pintu perlindungan prosedural terbuka lebih lebar. Jika tidak, praktik “pemeriksaan tanpa status” akan mengeras menjadi kebiasaan — dan biayanya ditanggung warga sipil yang tidak pernah tahu posisinya dalam perkara.