Sri Sultan HB X Bantah Masuk Bursa Cawapres: "Nggak Ada Logika"

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X membantah masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan isu yang beredar di media sosial itu tidak memiliki dasar logika dan berada di luar kewenangannya.

"Wah, nggak ada logika," ujar Sri Sultan HB X di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026), seperti dikutip dari kabarnusa.com.

Pernyataan itu disampaikan Sultan saat dimintai tanggapan mengenai ramainya perbincangan warganet di platform Threads yang menempatkan namanya sebagai salah satu figur alternatif pendamping Prabowo. Ia enggan menanggapi serius wacana tersebut.

Kronologi Isu Bursa Cawapres di Media Sosial

Perbincangan mengenai bursa cawapres mencuat di platform media sosial Threads. Warganet menyimulasikan sejumlah nama tokoh sebagai figur alternatif atau poros rekonsiliasi untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Selain Sri Sultan HB X, nama-nama yang turut disebut antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan Anies Baswedan. Nama Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sorotan karena posisinya sebagai wakil presiden saat ini.

Isu ini kemudian bergulir ke ruang publik dan memancing wartawan untuk mengonfirmasi kepada sejumlah tokoh, termasuk Sultan HB X. Pada Jumat (13/11/2026), Sultan memberikan keterangan kepada awak media di Yogyakarta.

Ia secara tegas menolak dikaitkan dengan wacana pergantian posisi Gibran. "Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya," kata Sultan.

Pernyataan Lengkap Sri Sultan HB X

Sri Sultan HB X memberikan beberapa pernyataan yang menegaskan sikapnya. Berikut poin-poin penting dari keterangannya:

• Menolak dikaitkan dengan bursa cawapres karena hal itu merupakan urusan Jakarta dan bukan kewenangannya sebagai kepala daerah.
• Tetap menolak meskipun wacana tersebut dibingkai sebagai panggilan tugas negara. "Enggaklah, saya tidak punya wewenang. Tidak komentar, tidak usah," tegasnya.
• Enggan membeberkan alasan mendalam agar tidak memicu kesalahpahaman atau spekulasi baru. "Janganlah, sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu. Bukan wewenang saya. Nanti dikira saya cerewet karena itu bukan wewenang saya," tambahnya.
• Membantah pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Enggak. Ya kan, mendaratnya kan baru jam 1 pagi. Enggak, enggak ketemu," jelas Sultan.
• Menilai rumor tersebut tidak rasional. "Wah, nggak ada logika," tutupnya.

Klarifikasi mengenai pertemuan dengan Kapolri dan Wakil Ketua DPR perlu dicatat. Kedua pejabat tersebut meninjau lokasi Gedung DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari, pascakericuhan yang terjadi pada 10 November 2026. Sultan menegaskan tidak bertemu dengan mereka.

Latar Belakang: Posisi Sultan dan Dinamika Politik Nasional

Sri Sultan HB X adalah Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai kepala daerah, ia memiliki posisi unik karena tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Hal ini sering membuat namanya muncul dalam berbagai simulasi politik nasional.

Namun, Sultan dikenal konsisten menolak keterlibatan dalam politik praktis di luar tugasnya sebagai gubernur. Ia beberapa kali menegaskan bahwa fokusnya adalah pembangunan DIY dan pelestarian budaya Jawa.

Wacana bursa cawapres sendiri mencuat di tengah dinamika politik nasional. Presiden Prabowo Subianto saat ini didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Isu pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan memang kerap menjadi bahan spekulasi, meskipun secara konstitusional mekanismenya diatur ketat.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan hanya dapat terjadi melalui proses impeachment yang melibatkan DPR dan MPR, atau jika wakil presiden berhalangan tetap. Wacana di media sosial tidak serta-merta menjadi agenda resmi partai politik.

Sejumlah nama yang disebut dalam simulasi warganet juga merupakan tokoh yang memiliki posisi strategis. AHY adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dasco adalah Wakil Ketua DPR, Puan adalah Ketua DPR, Bahlil adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Zulkifli Hasan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan Anies Baswedan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta.

Dampak dan Reaksi Publik

Pernyataan Sultan HB X mendapat perhatian publik, terutama warganet Yogyakarta. Banyak yang mengapresiasi sikap tegasnya untuk tidak mencampuradukkan urusan daerah dengan politik nasional.

Namun, sebagian kalangan menilai klarifikasi Sultan justru mempertegas bahwa isu tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari istana atau partai politik terkait wacana pergantian wakil presiden.

Pengamat politik menilai munculnya nama Sultan dalam bursa cawapres lebih merupakan cerminan keinginan publik akan figur pemersatu. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa mekanisme pergantian wakil presiden tidak sesederhana perbincangan di media sosial.

Di sisi lain, klarifikasi Sultan juga menjadi pengingat bahwa kepala daerah memiliki batas kewenangan yang jelas. Ia tidak ingin namanya digunakan untuk kepentingan politik yang tidak sesuai dengan tugasnya.

Langkah Selanjutnya dan Sikap Resmi

Sri Sultan HB X menegaskan tidak akan berkomentar lebih jauh mengenai isu tersebut. Ia meminta publik untuk tidak mengaitkan namanya dengan wacana politik nasional.

"Janganlah, sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu. Bukan wewenang saya," ujarnya.

Sikap ini sejalan dengan posisinya sebagai gubernur yang ingin fokus pada pembangunan daerah. Ia juga tidak ingin klarifikasinya memicu spekulasi baru.

Meski demikian, isu bursa cawapres kemungkinan akan terus bergulir di media sosial. Warganet masih ramai membahas berbagai nama alternatif, termasuk Sultan HB X. Namun, tanpa dukungan partai politik dan mekanisme resmi, wacana ini diperkirakan akan surut dengan sendirinya.

Pemerintah dan DPR belum memberikan sinyal adanya perubahan dalam kepemimpinan nasional. Fokus saat ini lebih pada program pembangunan dan stabilitas politik.

Analisis Redaksi

Pernyataan Sri Sultan HB X menjadi cermin betapa cepatnya spekulasi politik terbentuk di media sosial. Sebuah simulasi warganet di Threads bisa berubah menjadi isu nasional yang menuntut klarifikasi dari kepala daerah. Di sinilah pentingnya literasi politik bagi publik agar tidak mudah terpancing oleh wacana tanpa dasar.

Sikap Sultan yang menolak berkomentar lebih jauh juga bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Ia tidak ingin pernyataannya dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Sebagai raja dan gubernur, ia memiliki posisi simbolik yang kuat, sehingga setiap ucapannya memiliki bobot politik.

Namun, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dinamika politik nasional. Klarifikasi Sultan seharusnya menjadi momentum bagi media dan pemerintah untuk tidak memperlakukan spekulasi media sosial sebagai berita utama tanpa verifikasi. Isu pergantian wakil presiden adalah ranah konstitusi, bukan sekadar perbincangan warganet.

Sumber: threads.net