Kementerian ATR/BPN Dukung Bedah Rumah: Sertipikat Tanah Gratis untuk Warga

Kementerian ATR/BPN menegaskan dukungannya terhadap program Bedah Rumah dengan memastikan tanah warga penerima manfaat memiliki kepastian hukum. Sertipikasi tanah diberikan gratis, mulai dari tanah milik sendiri hingga yang masih beralas girik.

Langkah itu disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, saat meninjau hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026). Ia datang bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian sebelum dan sesudah perbaikan, sekaligus memastikan proses sertipikasi tanah berjalan di lokasi yang sama.

Kronologi Peninjauan: Dari Boncos hingga Klender

Rangkaian kunjungan sebenarnya dimulai sehari sebelumnya. Pada Sabtu (31/10/2026), Andi Tenri Abeng meninjau lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat.

Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah. Penyerahan itu menjadi penanda bahwa urusan perbaikan rumah dan urusan legalitas tanah dikerjakan berbarengan, bukan terpisah.

Keesokan paginya, giliran Kelurahan Klender yang dikunjungi. Andi Tenri Abeng hadir didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Tiga rumah warga di tiga titik berbeda menjadi sasaran peninjauan.

Dari dua lokasi itu terlihat pola yang sama: warga menerima perbaikan fisik rumah, lalu disusul atau disertai pengurusan sertipikat tanahnya. Informasi lengkap soal program ini juga dirilis melalui laman ANTARA News Sumbar.

Pernyataan Andi Tenri Abeng soal Kepastian Hukum Tanah

Dalam peninjauan di Klender, Andi Tenri Abeng menjelaskan alasan di balik pentingnya sertipikasi tanah dalam program bedah rumah. Menurutnya, memperbaiki rumah tanpa membereskan status tanah akan menyisakan persoalan di kemudian hari.

"Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini," ujar Andi Tenri Abeng, dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan bahwa masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Fasilitas itu tidak dibatasi pada satu jenis kepemilikan saja.

Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi:

• Tanah milik sendiri
• Tanah ulayat
• Tanah milik keluarga besar
• Tanah hibah
• Tanah yang baru beralas girik

Daftar itu menunjukkan bahwa program menyasar warga dengan status tanah yang beragam, termasuk mereka yang belum memiliki sertipikat dan baru memegang bukti kepemilikan lama seperti girik.

Sinergi Lintas Kementerian dan Pembagian Peran

Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian agar program memberi manfaat lebih luas. Menurutnya, pekerjaan ini tidak bisa ditangani satu institusi saja.

"Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait sepakat. Ia menggambarkan pembagian peran antarlembaga sebagai satu kesatuan kerja yang saling melengkapi, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, sampai penguatan ekonomi keluarga.

"Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman," pungkas Maruarar Sirait.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa program bedah rumah dirancang sebagai paket: rumah layak huni, tanah bersertipikat, dan tambahan akses pembiayaan. Informasi seputar program perumahan pemerintah juga dapat dipantau melalui kanal berita ANTARA.

Latar Belakang: Mengapa Sertipikasi Jadi Kunci

Program Bedah Rumah menyasar rumah warga yang kondisinya tidak layak huni. Perbaikan fisik menjadi bagian yang paling terlihat, tetapi persoalan tanah sering luput dari perhatian.

Di kawasan padat seperti Klender dan Kampung Boncos, banyak warga menempati tanah yang statusnya belum tuntas. Ada yang menempati tanah keluarga besar, tanah hibah, atau tanah yang bukti kepemilikannya masih berupa girik. Tanpa sertipikat, posisi warga rentan ketika terjadi sengketa atau ketika hendak mengakses layanan keuangan.

Di titik inilah PTSL berperan. Program pendaftaran tanah sistematis itu menjadi jalur untuk menerbitkan sertipikat secara massal. Di Kampung Boncos, 15 sertipikat hasil PTSL diserahkan langsung kepada penerima manfaat bedah rumah.

Bagi pemerintah, penggabungan dua urusan ini menghemat langkah. Data penerima bedah rumah sekaligus menjadi basis penerima fasilitasi sertipikasi, sehingga warga tidak perlu mengurus sendiri ke kantor pertanahan.

Dampak bagi Warga dan Arah Program ke Depan

Dampak paling langsung dirasakan penerima manfaat di dua kelurahan tersebut. Mereka memperoleh rumah yang lebih layak huni, sekaligus dokumen resmi atas tanah yang mereka tempati.

Kepastian hukum tanah membuka akses lain. Sertipikat menjadi syarat yang lazim diminta ketika warga hendak mengajukan pembiayaan, termasuk KUR Perumahan yang disebut Maruarar Sirait sebagai bagian dari paket bantuan. Tanpa sertipikat, akses itu biasanya terhambat.

Ke depan, arah program bergantung pada kekuatan koordinasi antarlembaga. Andi Tenri Abeng berharap sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan pihak lain semakin kuat. Maruarar Sirait menempatkan kolaborasi itu sebagai cara kerja yang dipilih Presiden Prabowo.

Yang belum diungkap dalam peninjauan ini adalah jumlah total penerima manfaat, besaran anggaran, dan target penyelesaian sertipikasi di kedua wilayah. Dua lokasi yang dikunjungi baru menjadi contoh pelaksanaan, bukan gambaran keseluruhan cakupan program.

Analisis Redaksi

Keputusan menyatukan bedah rumah dengan sertipikasi tanah adalah pilihan yang tepat secara substansi. Selama ini bantuan perumahan kerap berhenti pada perbaikan fisik, sementara persoalan legalitas tanah dibiarkan menggantung bertahun-tahun. Akibatnya, rumah sudah layak, tetapi warga tetap tidak punya pegangan hukum atas tanah yang ditempatinya.

Yang perlu diawasi justru pelaksanaannya. Fasilitasi gratis untuk tanah beralas girik, tanah ulayat, dan tanah keluarga besar menyentuh wilayah yang rawan sengketa. Klaim kepemilikan dalam kategori seperti itu tidak selalu tunggal. Tanpa verifikasi yang teliti, percepatan sertipikasi bisa memicu persoalan baru di antara anggota keluarga atau antarwarga.

Pernyataan Maruarar Sirait soal "superteam" juga layak dibaca sebagai pengakuan bahwa program ini bergantung pada banyak institusi. Kolaborasi semacam itu hanya bekerja jika ada pembagian tugas yang jelas dan tenggat yang terukur. Sampai sekarang, angka capaian dan target resmi belum dipublikasikan. Tanpa data itu, publik sulit menilai apakah orkestrasi yang dimaksud berjalan atau baru sebatas seremoni peninjauan.