Posbankum Kemenkum NTT Fasilitasi Sengketa Tanah Warga Naikoten I Lewat Mediasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah dua pihak di Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang, melalui pendekatan mediasi dan musyawarah. Langkah ini ditempuh agar konflik tidak berlarut dan akses keadilan warga tetap terbuka.

Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba mengatakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) punya peran strategis untuk mendekatkan layanan hukum ke tingkat kelurahan. Pernyataan itu disampaikan di Kupang, Jumat (13/11).

"Posbankum menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Kami mendorong agar setiap persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi dan difasilitasi penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum," kata Silvester, dikutip dari ANTARA News NTT.

Kronologi Penjajakan Sengketa Tanah di Naikoten I

Penjajakan berawal dari laporan warga soal sengketa tanah yang melibatkan dua pihak di Kelurahan Naikoten I. Tim Posbankum Kanwil Kemenkum NTT lalu turun untuk menggali informasi langsung dari pihak-pihak yang berselisih.

Tim dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTT Hasran Sapawi, bersama Penyuluh Hukum Ahli Madya Nikolas Tak. Keduanya mendengarkan keterangan dari para pihak untuk memetakan pokok permasalahan.

Kegiatan itu turut melibatkan Lurah Naikoten I Constantinus Yerimias Mbana dan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya. Kehadiran pemerintah kelurahan dan pendamping hukum membuat penjajakan tidak berhenti pada cerita satu sisi.

Menurut Silvester, pertemuan tersebut baru tahap awal. Sengketa belum masuk ke proses mediasi resmi. Kedua pihak masih diberi ruang menyampaikan pandangan masing-masing sebelum dicarikan titik temu.

"Penjajakan tersebut merupakan tahapan awal sebelum sengketa ditindaklanjuti melalui proses mediasi," ujarnya.

Dalam skema yang disiapkan, mediasi diarahkan pada kesepakatan yang adil dan dapat diterima kedua pihak. Posbankum berperan sebagai fasilitator, bukan pemutus perkara.

Pihak yang Terlibat dan Pembagian Peran

Ada empat pihak yang duduk dalam penjajakan itu. Pertama, tim Posbankum Kanwil Kemenkum NTT sebagai fasilitator. Kedua, pemerintah Kelurahan Naikoten I yang mengetahui kondisi wilayah dan riwayat warga.

Ketiga, LBH Surya yang mendampingi warga dalam memahami hak dan kewajiban hukum. Keempat, dua pihak yang bersengketa atas tanah tersebut.

Silvester menempatkan Posbankum sebagai pintu masuk layanan hukum di tingkat kelurahan. Menurut dia, banyak persoalan hukum warga sebenarnya bisa diselesaikan lebih awal jika teridentifikasi sejak muncul.

"Kami mendorong agar setiap persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi dan difasilitasi penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum," kata dia.

Peran lurah dalam sengketa tanah di tingkat kelurahan cukup sentral. Constantinus Yerimias Mbana mengetahui batas-batas bidang tanah, riwayat kepemilikan, dan dinamika antarwarga yang sering tidak tercatat rapi di dokumen resmi.

Sementara LBH Surya berfungsi memastikan proses berjalan seimbang. Pendampingan hukum membuat warga yang posisinya lebih lemah tidak kehilangan suara saat berhadapan dengan pihak lain.

Mengapa Mediasi Dipilih untuk Sengketa Tanah

Silvester menegaskan penyelesaian sengketa melalui dialog dan mediasi perlu dikedepankan. Syaratnya jelas: didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pendekatan ini diambil untuk mencegah konflik berkepanjangan. Sengketa tanah yang dibiarkan menahun kerap meluas menjadi perselisihan antarkeluarga, bahkan memicu ketegangan di tingkat kampung.

Mediasi juga menekan biaya. Jalur pengadilan menuntut waktu, uang, dan tenaga yang tidak selalu tersedia bagi warga kelurahan. Dengan musyawarah, kedua pihak bisa menemukan penyelesaian tanpa harus berperkara.

Selain itu, mediasi memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Warga belajar bahwa persoalan tanah tidak harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang kabur, tetapi lewat mekanisme yang jelas dan tercatat.

Posbankum sendiri merupakan bagian dari layanan Kementerian Hukum yang tersebar di daerah. Fungsinya mencakup konsultasi hukum, penyuluhan, dan fasilitasi penyelesaian persoalan warga. Informasi lebih luas soal layanan hukum bisa dilihat di situs resmi Kementerian Hukum.

Yang perlu digarisbawahi, mediasi tidak menghapus hak pihak mana pun. Jika kesepakatan tidak tercapai atau bertentangan dengan hukum, perkara tetap dapat dibawa ke jalur lain yang tersedia.

Dampak bagi Warga dan Kelurahan

Bagi warga Naikoten I, kehadiran tim Posbankum memberi saluran resmi untuk mengadu. Mereka tidak perlu menebak ke mana harus melapor saat berselisih soal batas atau kepemilikan tanah.

Bagi kelurahan, fasilitasi ini membantu pemerintah setempat memetakan potensi konflik sejak dini. Lurah bisa mengantisipasi persoalan yang berpotensi memanas sebelum berbuntut panjang.

Bagi Kanwil Kemenkum NTT, langkah ini menjadi uji lapangan atas efektivitas Posbankum. Program yang selama ini lebih sering dikenal lewat penyuluhan kini diuji pada kasus nyata yang menuntut penyelesaian.

Silvester menyebut penguatan layanan, konsultasi, dan fasilitasi penyelesaian persoalan hukum di tingkat kelurahan akan terus didorong. Prinsip yang dipegang: keadilan, musyawarah, dan kepastian hukum.

"Melalui optimalisasi Posbankum, Kanwil Kemenkum NTT terus mendorong penguatan pelayanan, konsultasi, dan fasilitasi penyelesaian persoalan hukum di tingkat kelurahan dengan mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kepastian hukum," ujarnya.

Langkah Selanjutnya Usai Penjajakan

Setelah penjajakan, tahap berikutnya adalah mediasi. Kedua pihak akan dipertemukan untuk menyampaikan pandangan dan mencari titik temu atas objek tanah yang disengketakan.

Belum ada keterangan resmi soal jadwal mediasi maupun luas dan status tanah yang diperebutkan. Yang jelas, prosesnya akan melibatkan Posbankum, kelurahan, dan pendamping hukum dari LBH Surya.

Jika mediasi mencapai kesepakatan, hasilnya diharapkan dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Jika tidak, tim akan mengidentifikasi kemungkinan penyelesaian lain sesuai ketentuan hukum.

Pola penanganan seperti di Naikoten I menjadi acuan bagi kelurahan lain di Kota Kupang. Persoalan tanah di kawasan padat penduduk biasanya berakar pada dokumen lama, warisan yang tidak tercatat, atau batas bidang yang tidak pernah diukur ulang.

• Penjajakan: tim Posbankum mendengar keterangan kedua pihak, didampingi lurah dan LBH Surya.
• Mediasi: kedua pihak dipertemukan untuk mencari titik temu yang adil dan sah.
• Hasil: kesepakatan dituangkan tertulis, atau perkara diarahkan ke mekanisme hukum lain.

Analisis Redaksi

Langkah Kanwil Kemenkum NTT mendekatkan layanan hukum ke tingkat kelurahan layak diapresiasi, tetapi jangan berhenti pada seremoni penjajakan. Publik menunggu hasil konkret: apakah sengketa di Naikoten I benar-benar selesai, atau hanya berpindah ke ruang tunggu berikutnya.

Persoalan tanah di NTT jarang berdiri sendiri. Di baliknya sering ada dokumen warisan yang tidak lengkap, batas bidang yang tidak pernah diukur, dan ketidaktahuan warga soal prosedur. Mediasi hanya efektif jika kedua pihak datang dengan informasi yang setara, bukan ketika satu pihak lebih paham seluk-beluk hukum.

Karena itu, kehadiran LBH Surya dan lurah menjadi kunci. Posbankum perlu memastikan proses ini transparan, tercatat, dan punya tenggat. Tanpa itu, mediasi berisiko menjadi janji manis yang diulang setiap kali ada laporan warga soal tanah.

Yang juga perlu diawasi, Posbankum tidak boleh berhenti sebagai tempat konsultasi. Ia harus punya jalur rujukan jelas ketika mediasi gagal. Keadilan yang dijanjikan lewat musyawarah hanya bermakna jika ada kepastian langkah berikutnya.

Sumber: kemenkum.go.id