Kemenkum Malut Ikuti Forum Pasti Ada Solusi Episode 25, Fokus Layanan AHU

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, bersama jajarannya mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI Ada Solusi" Episode 25 secara daring pada Jumat (13/11). Forum ini menjadi ruang evaluasi layanan hukum, terutama Administrasi Hukum Umum di wilayah.

Topan tidak hadir sendirian. Ia didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, dan sejumlah pejabat lainnya. Keikutsertaan mereka menandai bahwa persoalan pelayanan publik di daerah ikut dibahas langsung dalam forum pusat.

Agenda utamanya bukan seremoni. Forum ini mempertemukan masyarakat dengan unit teknis Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan. Salah satu isu yang mencuat dalam sesi dialog adalah kendala sistem pendaftaran dan kuota notaris pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kronologi Forum Pasti Ada Solusi Episode 25

Forum "PASTI Ada Solusi" memasuki episode ke-25. Sejak awal, program ini dirancang sebagai kanal dialog terbuka antara masyarakat dan Kementerian Hukum. Setiap episode menjadi tempat warga menyampaikan pengaduan, keluhan, serta masukan terkait penyelenggaraan pelayanan hukum.

Kegiatan pada Jumat (13/11) itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan hukum dan pelayanan publik secara langsung. Forum ini juga diposisikan sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan.

Dalam sesi dialog, seorang peserta bernama Luad Backnom Sinaga menyampaikan kendala terkait sistem pendaftaran dan kuota notaris pada layanan AHU. Persoalan itu langsung mendapat perhatian forum. Tujuannya jelas: memperoleh penjelasan sekaligus mendorong penyempurnaan sistem pelayanan.

Setelah masukan itu disampaikan, unit teknis terkait diberi kesempatan menanggapi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta unit yang membidangi Peraturan Perundang-undangan diminta merespons pengaduan sesuai kewenangannya masing-masing.

Alur ini menunjukkan pola kerja forum: masyarakat bicara, unit teknis menjawab, lalu hasilnya menjadi bahan perbaikan. Bagi daerah seperti Maluku Utara, jalur tersebut penting karena persoalan layanan hukum sering kali baru terasa dampaknya di tingkat wilayah.

Pernyataan Nico Afinta dan Komitmen Evaluasi Layanan

Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menegaskan bahwa "Pasti Ada Solusi" adalah ruang dialog interaktif. Menurutnya, program ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik secara langsung.

"Kementerian Hukum terus belajar untuk menyelaraskan kualitas pelayanan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, berbagai permasalahan yang disampaikan menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi kami untuk melakukan perbaikan serta memastikan setiap pengaduan dapat diselesaikan secara tuntas," ujarnya seperti dikutip dari laporan Indosatunews.

Pernyataan itu menempatkan pengaduan bukan sebagai beban, melainkan sebagai bahan perbaikan. Nico juga mempersilakan masing-masing unit teknis menanggapi langsung pertanyaan masyarakat sesuai kewenangan. Artinya, jawaban tidak ditunda ke forum lain, tetapi diberikan di tempat yang sama.

Dalam konteks pelayanan publik, model seperti ini punya nilai tersendiri. Warga tidak perlu menebak ke mana harus mengadu. Mereka bisa mendengar langsung penjelasan dari unit yang mengelola sistem, termasuk soal mekanisme yang selama ini dianggap rumit.

Forum episode ke-25 juga menjadi penanda bahwa program ini sudah berjalan cukup panjang. Dua puluh lima episode berarti puluhan persoalan telah melewati meja dialog. Pertanyaannya kemudian sederhana: seberapa cepat setiap masukan berubah menjadi perbaikan nyata di lapangan?

Kendala Kuota Notaris dan Respons Direktorat AHU

Isu yang paling menyita perhatian dalam sesi dialog adalah kendala sistem pendaftaran dan kuota notaris pada layanan AHU. Masukan itu disampaikan langsung oleh peserta, Luad Backnom Sinaga. Persoalan tersebut menyangkut akses dan keberlangsungan layanan yang menyentuh profesi notaris.

Direktur Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan para notaris. Menurutnya, berbagai masukan itu menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem layanan AHU. Yang disebut mencakup mekanisme kuota notaris dan keberlangsungan sistem pelayanan.

Respons itu penting karena kuota notaris bukan sekadar angka di layar sistem. Bagi notaris di daerah, mekanisme ini menentukan kelancaran pendaftaran dan proses layanan yang mereka jalankan. Jika sistem tersendat, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan AHU:

• Sistem pendaftaran notaris yang dianggap belum lancar oleh sebagian pengguna layanan.
• Mekanisme kuota notaris yang perlu dievaluasi agar sesuai kebutuhan wilayah.
• Keberlangsungan sistem pelayanan AHU agar tidak mengganggu proses pendaftaran.
• Kebutuhan penjelasan langsung dari unit teknis kepada masyarakat dan notaris.

Widodo tidak menjanjikan tenggat spesifik dalam laporan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa masukan para notaris menjadi bahan penyempurnaan sistem. Bagi peserta forum, pernyataan itu setidaknya memberi kepastian bahwa persoalan mereka tercatat dan dibahas di tingkat direktorat.

Latar Belakang: Mengapa Layanan AHU Penting bagi Daerah

Administrasi Hukum Umum adalah salah satu pintu utama layanan Kementerian Hukum. Melalui direktorat ini, urusan kenotariatan, badan hukum, dan administrasi hukum lain dijalankan. Karena itu, gangguan kecil pada sistem bisa berdampak luas, terutama bagi wilayah yang bergantung pada layanan daring.

Maluku Utara termasuk daerah yang merasakan langsung dinamika tersebut. Jarak antarwilayah dan keterbatasan akses membuat layanan digital menjadi tulang punggung. Ketika pendaftaran atau kuota notaris bermasalah, warga di daerah tidak selalu punya alternatif cepat untuk menyelesaikannya.

Di sinilah forum "PASTI Ada Solusi" menemukan relevansinya. Program ini mempertemukan pusat dan daerah dalam satu ruang dialog. Kanwil di wilayah tidak hanya mendengar, tetapi juga diminta menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk.

Kementerian Hukum sendiri menempatkan forum ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Informasi lebih lanjut soal program dan layanan Kementerian Hukum dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Hukum. Bagi masyarakat, kanal pengaduan menjadi jalur untuk memastikan suara mereka sampai ke unit yang berwenang.

Langkah Selanjutnya: Tindak Lanjut Kanwil Malut

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam forum episode ke-25 adalah bagian penting dari evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan hukum. Ia menyoroti khusus layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Maluku Utara.

"Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap menindaklanjuti setiap pengaduan, aspirasi, dan masukan masyarakat terkait layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan berkoordinasi bersama Direktorat AHU. Kami berkomitmen memastikan setiap persoalan yang disampaikan memperoleh perhatian dan ditangani sesuai kewenangan, sehingga pelayanan hukum semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel," ungkap Topan secara daring.

Komitmen itu menyiratkan dua hal. Pertama, kanwil akan menjadi titik koordinasi dengan Direktorat AHU di pusat. Kedua, setiap pengaduan diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi berujung pada penanganan sesuai kewenangan.

Ke depan, yang perlu diawasi adalah kelanjutan dari janji tersebut. Apakah kendala kuota notaris yang disampaikan Luad Backnom Sinaga mendapat penjelasan tertulis? Apakah sistem pendaftaran diperbaiki? Dan apakah kanwil benar-benar menindaklanjuti setiap masukan yang masuk dari Maluku Utara?

Melalui partisipasi dalam forum ini, Kanwil Kemenkum Malut menyatakan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan solutif. Sejalan dengan program Pasti Ada Solusi, ukuran keberhasilannya bukan pada banyaknya episode, melainkan pada berkurangnya pengaduan yang sama dari waktu ke waktu.

Analisis Redaksi

Forum "PASTI Ada Solusi" punya nilai strategis yang jarang dimiliki kanal pengaduan biasa: ia mempertemukan pengadu dengan pembuat keputusan dalam satu sesi. Ketika Luad Backnom Sinaga menyampaikan kendala kuota notaris, jawaban datang langsung dari Direktur AHU. Itu efisien. Namun efisiensi dialog tidak otomatis berarti efisiensi perbaikan.

Yang perlu dicermati adalah jarak antara pengakuan dan tindakan. Widodo menyebut masukan notaris sebagai bahan evaluasi, sementara Topan berjanji menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Direktorat AHU. Dua pernyataan itu terdengar meyakinkan, tetapi belum disertai tenggat, target, atau mekanisme pelaporan yang bisa diukur publik. Tanpa itu, forum berisiko menjadi ritual tahunan yang ramai di awal dan senyap di akhir.

Bagi Maluku Utara, taruhannya lebih konkret. Layanan AHU yang tersendat berdampak pada notaris dan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Karena itu, kanwil sebaiknya mempublikasikan rekap pengaduan yang masuk dari wilayah, status penanganannya, dan hasil koordinasi dengan pusat. Transparansi semacam ini jauh lebih meyakinkan daripada pernyataan komitmen yang diulang di setiap episode.