Kanwil Kemenkum Kalteng Ikuti Dialog PASTI Ada Solusi, Serap Keluhan Layanan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti dialog pelayanan hukum bersama masyarakat lewat Program PASTI Ada Solusi Episode 25. Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor menyebut forum itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan hukum di daerah.

Kegiatan berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Hajrianor dan jajarannya mengikuti jalannya dialog secara virtual dari Aula Kahayan Kanwil Kemenkum Kalteng di Palangka Raya.

Agenda utama forum ini adalah menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pelayanan hukum yang lebih responsif dan mudah diakses. Program dipandu Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta.

Keluhan Warga yang Masuk ke Meja Dialog

Sejumlah persoalan warga dibahas dalam sesi ini. Mulai dari pendaftaran pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris secara daring, status kewarganegaraan, sengketa hak asuh anak, sengketa pertanahan yang melibatkan notaris, hingga proses pendaftaran partai politik baru.

Setiap persoalan mendapat tanggapan dari unit teknis terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Masyarakat juga diberi penjelasan soal prosedur serta persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Menurut Hajrianor, dialog semacam ini membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Bagi jajaran Kanwil, keluhan itu menjadi bahan evaluasi konkret, bukan sekadar laporan di atas kertas.

"PASTI Ada Solusi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan," ujarnya saat dikonfirmasi dari Palangka Raya.

Ia menegaskan komitmen jajarannya. "Kami di Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Hajrianor.

Forum ini juga menjadi ajang bagi Kementerian Hukum untuk menguji sejauh mana layanan digital mereka menjawab kebutuhan di lapangan. Sebab, tidak semua warga yang datang ke meja layanan paham alur dokumen yang harus dilengkapi.

Layanan Digital dan SuperApp PASTI Jadi Andalan

Nico Afinta menyebut Program PASTI Ada Solusi sebagai sarana evaluasi bagi Kementerian Hukum. Masukan dari masyarakat menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.

Kementerian Hukum, kata dia, terus mendorong transformasi digital. Saat ini tersedia lebih dari 470 layanan berbasis digital, ditambah SuperApp PASTI yang bisa diakses lewat perangkat Android dan iOS.

Angka itu penting untuk konteks Kalimantan Tengah. Wilayah dengan kondisi geografis luas dan sebaran penduduk yang tidak merata membuat layanan daring menjadi jalur utama bagi warga di pelosok.

• Lebih dari 470 layanan hukum tersedia dalam bentuk digital.
• SuperApp PASTI dapat diunduh melalui Android dan iOS.
• Layanan mencakup Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual, hingga persoalan hukum lain.
• Dialog memberi ruang bagi warga menyampaikan pertanyaan, laporan, dan pengaduan.

Namun, ketersediaan aplikasi tidak otomatis menghapus persoalan. Pendaftaran notaris secara daring, misalnya, tetap menuntut pemahaman prosedur dan kelengkapan dokumen. Di titik inilah pendampingan dari kanwil daerah menjadi krusial.

Kanwil Kemenkum Kalteng sendiri menyatakan akan menyelaraskan pelaksanaan pelayanan di daerah dengan kebijakan pusat. Masukan dari dialog akan ditindaklanjuti agar pelayanan hukum berjalan transparan, profesional, dan memberi kepastian.

Mengapa Forum Warga Penting bagi Kanwil Daerah

Kanwil Kemenkum Kalteng bukan lembaga yang berdiri sendiri. Ia menjalankan fungsi pusat di tingkat provinsi, mulai dari administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, hingga pengawasan notaris.

Beban kerjanya cukup lebar. Karena itu, forum seperti PASTI Ada Solusi memberi kanal bagi warga yang selama ini mungkin hanya tahu layanan lewat loket atau perantara.

Dalam dialog kali ini, persoalan yang muncul memperlihatkan keragaman kebutuhan. Ada yang menyangkut status kewarganegaraan, ada pula sengketa pertanahan yang menyeret nama notaris. Dua hal yang jarang muncul dalam satu forum yang sama.

Kehadiran unit teknis dalam sesi itu membuat jawaban tidak berhenti pada janji. Warga langsung mendapat penjelasan soal prosedur dan dokumen. Pola ini memangkas jarak antara keluhan dan solusi.

Bagi Kanwil Kemenkum Kalteng, hasil dialog menjadi catatan kerja. Aspirasi yang terkumpul akan dibawa ke unit terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Jejak Kerja Kanwil Kemenkum Kalteng di Daerah

Keikutsertaan dalam dialog ini bukan langkah tunggal. Kanwil Kemenkum Kalteng sebelumnya menjalin kerja sama dengan Pemkab Pulang Pisau untuk mematangkan Raperbup P4GN-PN.

Kanwil juga mendorong kompetensi generasi muda lewat program MagangHub. Selain itu, mereka menggelar sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) untuk menjaga profesionalitas dan kepatuhan notaris di wilayahnya.

Deretan agenda itu menunjukkan satu pola: Kanwil bergerak di sisi regulasi, pengawasan, dan pembinaan sekaligus. Dialog pelayanan hukum menjadi simpul yang menghubungkan ketiganya dengan kebutuhan warga.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memperkuat kerja sama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam pelindungan kekayaan intelektual. Konteks global ini relevan karena layanan KI termasuk dalam cakupan yang dibahas di forum PASTI Ada Solusi.

Bagi warga Kalimantan Tengah, yang paling dekat tentu layanan di kantor wilayah. Pelaku usaha kecil yang ingin mendaftarkan merek, misalnya, bisa memanfaatkan jalur digital tanpa harus ke Jakarta.

Langkah Lanjutan Setelah Dialog Ditutup

Setelah forum selesai, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Kanwil Kemenkum Kalteng menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat dari dialog tersebut.

Bentuknya bisa beragam. Mulai dari perbaikan alur informasi layanan, penguatan pendampingan bagi pemohon, hingga koordinasi dengan unit teknis pusat untuk kasus yang butuh penanganan khusus.

Hajrianor menegaskan arah kebijakan jajarannya. Pelayanan harus responsif, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Komitmen itu kini menunggu ujian di lapangan.

Yang perlu dicermati, forum dialog biasanya ramai saat digelar. Tantangannya adalah menjaga keluhan warga tetap mendapat jawaban setelah acara berakhir. Di sinilah transparansi proses menjadi penentu.

Informasi lengkap soal pelayanan hukum Kementerian Hukum dapat diakses melalui laporan ANTARA Kalteng soal dialog ini. Sementara kanal resmi layanan digital Kementerian Hukum tersedia melalui situs Kementerian Hukum.

Analisis Redaksi

Dialog pelayanan hukum seperti PASTI Ada Solusi punya nilai lebih dari sekadar seremoni. Persoalan yang dibahas dalam Episode 25 menyentuh hal yang sangat praktis: pendaftaran notaris, status kewarganegaraan, sengketa hak asuh anak, hingga pendaftaran partai politik baru. Ini bukan daftar keluhan ringan.

Namun, keberhasilan forum tidak diukur dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Ukurannya adalah seberapa cepat dan tuntas tindak lanjut atas pertanyaan itu. Kanwil Kemenkum Kalteng perlu memastikan setiap masukan punya jejak penyelesaian yang bisa dicek publik, bukan hanya catatan rapat yang berhenti di aula.

Klaim 470 lebih layanan digital dan SuperApp PASTI juga layak diuji. Bagi warga di pedalaman Kalimantan Tengah, akses internet dan literasi digital masih jadi kendala nyata. Tanpa pendampingan di daerah, layanan daring berisiko hanya dinikmati mereka yang sudah melek teknologi. Di titik itu, peran kanwil menjadi penentu apakah transformasi digital benar-benar sampai ke warga atau berhenti di layar ponsel.

Sumber: kemenkum.go.id