Kemenkum Malut Harmonisasi Dua Ranperbup Halsel untuk Perkuat Regulasi Stunting

Kanwil Kemenkum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Selatan soal peran desa dan percepatan penurunan stunting di Ruang Pala Ternate, Kamis (12/11). Tim harmonisasi menemukan sejumlah catatan teknis yang harus diperbaiki sebelum kedua regulasi itu ditetapkan.

Rapat itu digelar Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Malut. Dua rancangan yang dibahas mengatur tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Dua Ranperbup dan Alasan Harmonisasi

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyatakan dukungan penuh terhadap harmonisasi kedua Ranperbup Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, langkah itu memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah.

Topan menjelaskan tujuan harmonisasi produk hukum daerah, yakni menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan. Dengan begitu, produk hukum daerah dinilai berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Kemenkum Malut mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat kebijakan daerah dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Melalui harmonisasi ini, kami ingin memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Topan.

Harmonisasi sendiri merupakan tahapan yang lazim dilalui sebelum sebuah rancangan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah ditetapkan. Proses ini memeriksa kesesuaian rancangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, sekaligus menilai kejelasan rumusan pasal.

Pihak yang Hadir dan Penegasan Kadiv P3H

Rapat dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, bersama Tim Harmonisasi. Dari pemerintah daerah hadir Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam sambutannya, Mia menegaskan bahwa harmonisasi adalah tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Tahapan ini diperlukan agar rancangan peraturan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan memenuhi aspek teknis serta substansi pembentukan peraturan.

“Harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki kesesuaian, baik dari sisi substansi maupun teknik pembentukannya. Kami ingin memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Mia.

Pada kesempatan yang sama, Mia mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mempertimbangkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual. Regulasi itu dinilai strategis untuk melindungi dan mendaftarkan potensi kekayaan intelektual daerah, seperti merek, paten, dan indikasi geografis, yang dapat memberi nilai tambah bagi produk lokal.

Catatan Tim Harmonisasi pada Kedua Rancangan

Dalam pembahasan Ranperbup tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tim harmonisasi memberikan sejumlah catatan. Salah satunya perlunya penyelarasan ketentuan antarpasal yang masih ditemukan bertentangan.

Tim juga meminta penyederhanaan rumusan agar lebih mudah dipahami. Selain itu, ada beberapa ayat yang materi muatannya dinilai tidak sesuai dan perlu dihapus.

Adapun terhadap Ranperbup tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, tim harmonisasi menemukan adanya kemiripan materi muatan dengan Ranperbup tentang Peran Desa. Karena itu, diperlukan penyesuaian untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Sejumlah rumusan pasal dan aspek teknis pembentukan peraturan juga perlu diperbaiki.

Catatan-catatan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan. Rincian pasal yang dinilai bertentangan maupun ayat yang dihapus tidak disebutkan dalam rapat sebagaimana diberitakan ANTARA.

Keputusan Mempertahankan Dua Ranperbup Terpisah

Melalui diskusi bersama, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memutuskan tetap mempertahankan kedua Ranperbup secara terpisah. Langkah itu dinilai memberi ruang pengaturan yang lebih fokus terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, baik di tingkat pemerintah daerah maupun desa.

Ilham menyampaikan apresiasi atas proses harmonisasi yang selama ini dilakukan bersama Kanwil Kemenkum Malut. Ia menilai proses tersebut bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Selama ini, harmonisasi memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap melalui dua rancangan peraturan ini, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dapat dilaksanakan secara lebih terarah, baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun keterlibatan pemerintah desa, sehingga mampu menekan angka stunting dan mewujudkan generasi Halmahera Selatan yang sehat dan cerdas,” ujar Ilham.

Ilham menjelaskan, kedua Ranperbup memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, baik melalui peran pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Persoalan stunting masih menjadi perhatian, sehingga keberadaan kedua regulasi diharapkan memperkuat langkah pemerintah daerah menekan prevalensi stunting.

Batas Waktu Lima Hari Kerja dan Langkah Berikutnya

Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, meminta seluruh catatan hasil harmonisasi menjadi bahan penyempurnaan kedua rancangan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga diminta menyampaikan draf bersih hasil perbaikan paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan harmonisasi.

Tenggat itu membuat proses perbaikan harus berjalan cepat. Draf bersih yang diserahkan akan menjadi dasar bagi tahap berikutnya sebelum Ranperbup ditetapkan dan diundangkan.

Kanwil Kemenkum Malut menyatakan terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.

Proses harmonisasi semacam ini juga menjadi bagian dari pembinaan hukum yang dijalankan kantor wilayah kementerian di daerah, sebagaimana dijelaskan dalam laman resmi Kementerian Hukum.

Analisis Redaksi

Harmonisasi dua Ranperbup ini menunjukkan satu hal yang jarang terlihat dalam pemberitaan stunting: persoalannya bukan hanya anggaran atau penyuluhan gizi, tetapi juga kerapian aturan. Ketika satu rancangan mengatur peran desa dan rancangan lain mengatur percepatan penurunan secara terintegrasi, potensi tumpang tindih bukan hal kecil. Tim harmonisasi menemukannya, dan itu justru nilai tambah dari proses ini.

Catatan tentang pasal yang saling bertentangan serta ayat yang perlu dihapus memperlihatkan bahwa kualitas rumusan masih menjadi pekerjaan rumah. Regulasi yang rumit dibaca akan sulit dijalankan di lapangan, terutama oleh pemerintah desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan. Penyederhanaan rumusan, seperti diminta tim harmonisasi, sebaiknya tidak dipandang sebagai formalitas.

Keputusan mempertahankan dua Ranperbup secara terpisah masuk akal bila tujuannya memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Namun keputusan itu hanya bermakna jika draf bersih benar-benar selesai dalam lima hari kerja dan tidak kembali memuat pasal yang tumpang tindih. Di sisi lain, dorongan menyusun Ranperda Kekayaan Intelektual layak ditindaklanjuti, sebab perlindungan merek dan indikasi geografis bisa menjadi sumber nilai tambah ekonomi daerah yang selama ini belum tergarap serius.