Kemenkum Malut Evaluasi 13 PBH, Pastikan Bantuan Hukum Gratis Tepat Sasaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 13 organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Langkah ini untuk memastikan layanan bantuan hukum gratis bagi warga miskin berjalan efektif dan sesuai aturan.

Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum sekaligus memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Monev Lewat Aplikasi SIDBANKUM

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengolahan serta analisis hasil survei kepuasan penerima bantuan hukum pada aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Hasil survei tersebut menjadi bahan penilaian terhadap kualitas layanan masing-masing PBH sekaligus dasar dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan bantuan hukum di wilayah Maluku Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan monev terhadap 13 PBH di Malut menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan layanan bantuan hukum kepada warga miskin berjalan efektif, serta menggunakan skema pelaporan yang transparan, terintegrasi, dan berbasis digital.

"Kita ingin memastikan bahwa layanan bantuan hukum kepada masyarakat berjalan efektif. Evaluasi ini dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIDBANKUM. Dengan demikian, masyarakat juga dapat mengetahui bahwa sistem pelayanan di Kementerian Hukum saat ini terus dikembangkan melalui digitalisasi," ujar Topan saat memberikan arahan.

Lebih lanjut, Kakanwil Topan mengajak seluruh jajaran dan Pemberi Bantuan Hukum agar semakin responsif terhadap perkembangan transformasi digital serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar Hukum dan Tujuan Pengawasan

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menambahkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

"Pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan hukum ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga mendorong agar kualitas layanan terus ditingkatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat kurang mampu," ungkap Mia.

Menurutnya, pengawasan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Survei Kepuasan dengan Tiga Indikator Utama

Analis Hukum Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda), Anita Safitri, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan penerima bantuan hukum guna memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan layanan yang telah diberikan oleh masing-masing PBH.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat penerima bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, memperoleh layanan secara tepat, optimal, serta sesuai dengan hak-haknya.

Penilaian dilakukan melalui survei kepuasan penerima bantuan hukum menggunakan kuesioner pada aplikasi SIDBANKUM dengan tiga indikator utama, yakni kualitas prosedural, kualitas informasi, dan kualitas interpersonal.

Indikator kualitas prosedural mencakup kejelasan alur dan prosedur layanan, kualitas informasi menyangkut kejelasan informasi yang diberikan kepada penerima bantuan, sedangkan kualitas interpersonal berkaitan dengan sikap dan komunikasi petugas dalam melayani masyarakat.

Daftar 13 Organisasi PBH yang Dievaluasi

Adapun lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi meliputi:

• Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Malut
• Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara Cabang Halmahera Selatan
• Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula
• Yayasan Yustisia Malut
• Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Cabang Halmahera Utara
• Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara
• Yayasan Yustisia Cabang Halmahera Barat

Selain tujuh lembaga tersebut, masih ada enam organisasi PBH lain yang juga menjadi objek evaluasi. Sayangnya, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, daftar lengkap 13 PBH tidak disebutkan secara rinci.

Monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja masing-masing PBH dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Malut telah melaksanakan pemantauan terhadap kualitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum melalui survei kepuasan penerima bantuan hukum pada aplikasi SIDBANKUM. Dari hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan PBH, juga mendorong peningkatan kualitas layanan yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu berjalan optimal di wilayah.

Ke depan, hasil monev ini akan menjadi dasar bagi Kanwil Kemenkum Malut untuk mengambil langkah pembinaan lebih lanjut, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi PBH yang dinilai masih perlu meningkatkan kualitas layanannya.

Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan melalui SIDBANKUM diharapkan mempermudah pengawasan dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Analisis Redaksi

Langkah Kanwil Kemenkum Malut mengevaluasi 13 PBH patut diapresiasi. Bantuan hukum gratis bagi warga miskin adalah amanat konstitusi yang harus dipastikan tidak sekadar formalitas. Dengan melibatkan penerima bantuan dalam survei kepuasan, pemerintah daerah menunjukkan itikad untuk mendengar langsung dari pengguna layanan, bukan hanya dari penyedia.

Namun, efektivitas monev ini sangat bergantung pada tindak lanjut. Jika hasil evaluasi hanya berhenti sebagai dokumen tanpa sanksi atau pembinaan konkret, kualitas layanan tidak akan berubah. Publik perlu tahu apakah ada PBH yang nilainya buruk dan apa konsekuensinya. Transparansi hasil evaluasi menjadi kunci agar program ini tidak menjadi rutinitas tanpa gigi.

Selain itu, jumlah PBH yang dievaluasi baru 13 dari total yang ada di Malut. Idealnya, seluruh PBH mendapat perlakuan sama. Digitalisasi melalui SIDBANKUM memang memudahkan, tetapi tanpa pengawasan ketat dan sanksi tegas, layanan bantuan hukum bagi warga miskin tetap berisiko jalan di tempat.

Sumber: ambon.antaranews.com, hukumonline.com