Ranperda Kekayaan Intelektual Maluku Utara Dibahas, DPRD Temui Kemenkum

Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada Kamis (12/11) untuk mengonsultasikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual. Kunjungan diterima Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan.

Rombongan DPRD datang lengkap. Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Ruray hadir bersama tiga wakil ketua: Kuntu Daud, Husni Bopeng, dan Is Suaib. Agenda mereka satu: mencari masukan hukum sebelum Ranperda itu masuk tahap pembahasan resmi.

Pertemuan di Ternate itu membahas sejumlah aspek, mulai dari substansi pengaturan, perlindungan kekayaan intelektual, pengembangan potensi daerah, hingga penguatan landasan hukum yang bisa menjadi pedoman pemajuan kekayaan intelektual di Maluku Utara. Informasi ini dilaporkan Kantor Berita ANTARA melalui laman Ambon ANTARA.

Kronologi kunjungan dan agenda yang dibahas

Kunjungan berlangsung pada Kamis, 12 November. Pimpinan DPRD diterima langsung oleh Topan Sopuan di Kantor Wilayah Kemenkum Malut. Formatnya koordinasi dan konsultasi, bukan rapat paripurna atau hearing resmi.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas rencana pembentukan regulasi daerah tentang Kekayaan Intelektual. Empat pokok bahasan disebutkan: substansi pengaturan, perlindungan kekayaan intelektual, pengembangan potensi daerah, dan penguatan landasan hukum.

Urutan agenda itu menunjukkan DPRD tidak hanya ingin membuat payung hukum. Mereka juga ingin memastikan regulasi yang disusun bisa mendorong potensi daerah agar punya nilai tambah.

Kanwil Kemenkum Malut menempatkan diri sebagai pemberi masukan, bukan pembuat kebijakan. Peran itu sesuai tugas dan kewenangan kementerian di daerah, khususnya dalam pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pertemuan ini lebih tepat dibaca sebagai langkah awal. Belum ada draf final, belum ada nomor Ranperda, dan belum ada jadwal pembahasan di parlemen. Yang ada adalah kesepahaman bahwa koordinasi perlu dimulai sejak tahap perencanaan.

Pernyataan Topan Sopuan soal potensi daerah Maluku Utara

Topan Sopuan menyambut baik inisiatif DPRD. Menurut dia, regulasi daerah punya peran penting dalam memberi arah dan dukungan terhadap perlindungan serta pengembangan potensi kekayaan intelektual.

"Kami menyambut baik inisiatif DPRD Provinsi Maluku Utara dalam mendorong pembentukan Ranperda tentang Kekayaan Intelektual. Maluku Utara memiliki berbagai potensi daerah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Karena itu, diperlukan regulasi yang tepat agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun daerah," ujar Topan.

Ia juga menegaskan Kanwil Kemenkum Malut siap memberi dukungan sesuai tugas dan kewenangan. Bentuknya berupa masukan serta rekomendasi dari aspek hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu, rancangan yang disusun DPRD diharapkan punya landasan hukum kuat dan substansi yang sesuai kebutuhan daerah. Topan tidak menyebut pasal atau norma tertentu yang akan diatur.

Yang ia tekankan justru soal kualitas regulasi. Regulasi daerah yang lemah, kata dia, berisiko tidak bisa diimplementasikan di lapangan meski sudah disahkan.

Alasan DPRD Maluku Utara mengusulkan Ranperda

Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray menyampaikan alasan di balik usulan itu. Menurut dia, Ranperda tentang Kekayaan Intelektual adalah langkah memberi perhatian lebih terhadap potensi dan hasil kreativitas masyarakat Maluku Utara.

"Kami memandang bahwa kekayaan intelektual merupakan potensi daerah yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Melalui usulan Ranperda ini, kami berharap ada landasan regulasi yang dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap kekayaan intelektual di Maluku Utara, sekaligus mendorong potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ungkap Iqbal.

Pernyataan itu menempatkan kekayaan intelektual bukan sekadar urusan hukum. Ada harapan ekonomi di baliknya: hasil kreativitas warga dianggap bisa menjadi sumber nilai tambah jika dilindungi dan dikelola dengan benar.

DPRD, dalam posisinya sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah bersama pemerintah provinsi, ingin memastikan ada dasar hukum sebelum program perlindungan dijalankan. Tanpa itu, dukungan anggaran dan kelembagaan sulit disusun.

Mengapa koordinasi awal dengan Kemenkum menentukan

Topan menegaskan pentingnya koordinasi sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan. Keterlibatan Kanwil Kemenkum sejak awal, menurutnya, membantu memastikan kesesuaian substansi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada alasan teknis di balik itu. Regulasi daerah yang mengatur kekayaan intelektual bersinggungan langsung dengan undang-undang di tingkat nasional. Jika substansinya tidak selaras, risikonya ada dua: tumpang tindih pengaturan atau norma yang tidak bisa dijalankan.

"Kami berharap koordinasi ini dapat terus berlanjut hingga tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda. Kanwil Kemenkum Malut siap berkolaborasi dan memberikan masukan yang diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta dapat diimplementasikan untuk mendukung perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual di Maluku Utara," tegas Topan.

Praktiknya, masukan hukum dari Kanwil Kemenkum biasanya menyangkut tiga hal: kewenangan daerah, kesesuaian dengan peraturan lebih tinggi, dan kejelasan norma yang diatur. Ketiganya menentukan apakah Ranperda bisa lolos harmonisasi.

Dampak dan langkah selanjutnya bagi Maluku Utara

Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Malut dan DPRD Provinsi Maluku Utara diharapkan memperkuat sinergi dalam proses pembentukan regulasi daerah. Kolaborasi itu dinilai menjadi langkah penting untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memberi perlindungan hukum.

Harapan berikutnya, kebijakan tersebut mampu mendorong pemanfaatan potensi kekayaan intelektual sebagai salah satu kekuatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Beberapa hal yang masih menunggu kepastian:

• Draf resmi Ranperda dan nomor urutnya dalam program pembentukan peraturan daerah.
• Jadwal pembahasan di DPRD Maluku Utara bersama pemerintah provinsi.
• Ruang lingkup kekayaan intelektual yang akan diatur, apakah mencakup merek, hak cipta, atau indikasi geografis.
• Bentuk kelembagaan dan dukungan anggaran setelah regulasi disahkan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal tenggat penyusunan. Yang tercatat hanya komitmen kedua pihak untuk melanjutkan koordinasi hingga tahap pembahasan. Rujukan pemberitaan resmi dapat dilihat di Kantor Berita ANTARA.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari pertemuan ini bukan soal seremoni kunjungan, melainkan urutan langkahnya. DPRD datang lebih dulu ke Kanwil Kemenkum sebelum draf Ranperda dibahas. Dalam banyak kasus di daerah, konsultasi semacam ini justru dilakukan setelah rancangan hampir final, ketika perubahan substansi sudah mahal secara politik.

Namun ada catatan kritis. Pernyataan kedua pihak masih berhenti pada tataran niat: perlindungan, nilai tambah, kepastian hukum. Belum ada satu pun angka yang disebut, misalnya berapa potensi kekayaan intelektual yang sudah terdaftar di Maluku Utara, atau sektor mana yang paling rentan diklaim pihak lain. Tanpa data dasar, Ranperda berisiko menjadi regulasi simbolik yang sulit diukur hasilnya.

Kekayaan intelektual daerah juga bukan perkara mudah. Perlindungan hukum tidak otomatis menghasilkan nilai ekonomi jika tidak ada pendampingan pendaftaran, promosi, dan akses pasar bagi masyarakat pemilik karya. Karena itu, kualitas Ranperda ini akan ditentukan oleh seberapa konkret norma yang diatur, bukan seberapa besar harapan yang diletakkan di atasnya.